Wagub Minta Semua Pihak Duduk Bersama, Kasus Mandeh Rugikan Sumbar


Kamis,20 April 2017 - 09:29:43 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Wagub Minta Semua Pihak Duduk Bersama, Kasus Mandeh Rugikan Sumbar Tim liputan Haluan menunjuk sejumlah bangunan yang berdiri di atas lawan yang telah dibabat di kawasan Mandeh, Pesisir Selatan. Selain itu, juga tampak dermaga yang disusun dari batu karang, membelah hutan bakau, TIM
“Semuanya ada aturan yang jelas. Kalau ada persoalan, mari kita bicarakan,” pungkasnya.

 

Wagub juga mengatakan, berbelas tahun ia mengurus Mandeh bersama Darizal Basir, anggota DPR RI asal Pessel. Meraka menciptakan image yang positif. Lalu, dengan kondisi yang seperti sekarang akan membuat image Mandeh kembali terpuruk.

 

“Pariwisata itu adalah menyangkut jual image. Membangun image alangkah susahnya, butuh waktu yang lama. Untuk meruntuhkan image yang baik alangkah cepatnya pula. Saya lima belas tahun mengurus Mandeh bersama Darizal,” paparnya. 

 

Menanggapi itu, Bupati Pessel, Hendrajoni mengatakan, tereksposenya permasalahan Mandeh dikarenakan masyarakat yang sudah risau lingkungannya di rusak. Menurut Bupati, dirinya hanya ingin Mandeh benar-benar bebas dari tangan-tangan jahil yang merusak.

 

 “Mandeh itu milik semua orang. Jangan ada yang merasa punya andil, lalu melakukan pembangunan seenaknya tanpa memikirkan dampak lingkungan. Saya tak mau Mandeh rusak,” kata Hendrajoni, Rabu (19/4).

 

Sebelumnya, Hendrajoni menyebut, ada pejabat penting di Sumbar yang turut serta merusak Mandeh. Hendrajoni mengaku sudah mengantongi nama-nama orang itu. Bahkan katanya, ada seorang pejabat yang pernah berbelas tahun berkuasa di Pessel dan diduga ikut merusak.

 

“Saya sudah tahu orangnya. Kalau pejabat di Pessel ini, sudah saya tegur secara langsung. Jabatannya persis di bawah saya. Tapi, yang satu lagi tidak, karena bukan pejabat di Pessel, tapi pernah berkuasa berbelas tahun di Pessel. Informasi yang saya terima, yang bekerja itu anaknya. Saya berharap, polisi mengusut tuntas kasusnya, tanpa pandang bulu. Suratnya sudah masuk ke Polda Sumbar,” ungkapnya.

 

Mantan perwira polisi itu tak rela hutan di kampung halamannya dibabat habis. Bahkan, Hendrajoni memastikan untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Dia juga menegaskan tidak akan melindungi oknum yang terlibat dalam permasalahan itu. Karena menurutnya, siapa pun yang memang bersalah maka harus menanggung resikonya. Dia tidak takut, walau seperti rumor yang beredar, kalau ada oknum pejabat tinggi di Sumbar yang turut bermain.

 

“Kalau telah melanggar memang harus ditindak. Saya di sini juga tidak ada kepentingan. Saya pulang kampung untuk mengabdi di kampung jadi saya tidak akan memikirkan efek dengan kejadian ini,” katanya.

 

Tidak hanya Bupati Pessel yang resah. Puluhan warga Sungai Nyalo juga beramai-ramai mengirim surat ke Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Dalam surat tertanggal 13  Februari 2017 yang ditandatangani 59 tokoh masyarakat Sungai Nyalo Mudiak Aia dijelaskan, telah terjadi perambahan hutan bakau pada tahun 2016 dengan luas lebih kurang 40 meter x 12 meter + 480 meter3. Peristiwa yang sama terjadi lagi pada 4 Februari 2017 dengan luas 50 meter x 15 meter = 750 meter3. Jumlah hutan bakau Sungai Nyalo Mudiak Aia yang habis ditebang lebih kurang 1.230 Meter3.

 

Selain penembangan bakau, dalam surat yang ditembuskan untuk Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, juga disebutkan adanya pengambilan karang untuk dijadikan dermaga oleh pihak pengembang wisata, yang merupakan oknum pejabat Pessel dengan luas lebih kurang 18 Meter x 35 Meter = 630 Meter3. Hingga saat ini hutan bakau yang telah dirusak oknum pejabat sudah mencapai 1.860 Meter3.

 

Hutan bakau tersebut berfungsi menangkal abrasi pantai dan pengembangbiakan ikan. Kalau ini terus dibiarkan maka hutan bakau akan habis, tulis surat yang ditandatangani puluhan pemuka masyarakat Sungai Nyalo Mudiak Aia itu.

 

“Kalau dibiarkan, hutan kami akan habis, dan hidup kami juga terancam. Hutan itu penyanggah hidup kami,” tutur Musliadi, warga Sungai Nyalo yang ikut menandatangani surat ke Gubernur Sumbar. (h/isr)

 

Editor: Rivo Septi Andries


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
Baca Juga Topik #Nasib Mandeh
Kawasan Mandeh, Bupati Pessel Instruksikan Pemberhentian Pembangunan Bupati Pessel: Mereka Anggap Mandeh Negeri Tidak Bertuan, Saya Akan Usut Tuntas Pelakunya Manfaatkan Karpet, Enam Napi Lapas Pariaman Kabur Perusak Mandeh Orang Penting Sumbar Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh Alat Berat di Lokasi Pengrusakan Mandeh “Menghilang” Jadi Ledekan Bule, Bikin Resah Warga Penegak Hukum LHK Turun Tangan, Kasus Mandeh Dibahas Dua Menteri Kawasan Mandeh Diblokir Sementara Ketua TPF PMP : Saya Sudah Ramal Masalah Besar Akan Terjadi Di Mandeh Terkait Kasus Mandeh, Semua Pihak Diminta Menahan Diri Tim KLH Sudah di Mandeh, Kumpulkan Data dan Cari Tahu Pelaku Perusakan Lima Objek Strategis Mandeh Rusak Tim Investigasi Polda Sumbar di Mandeh, Ditreskrimsus: di Negara Ini Tidak Ada yang Kebal Hukum DLH Pessel: Sudah Dilarang, Perusakan Mandeh Masih Berlanjut Gawat! Pengelola Pulau Suwarnadwipa Ambil Karang Untuk Bangun Penginapan Menteri Susi Geram! Karang Dijadikan Bahan Bangunan di Pulau Suwarnadwipa Pulau Suwarnadwipa Belum Kantongi Izin Kasus Mandeh Masuk Ranah Hukum, Bupati Pessel Diperiksa Polda Sumbar Walnag Hingga Bupati Diperiksa Polda Komisi IV DPRD Sumbar Desak Provinsi Siapkan RDTR Mandeh Bupati Pessel: Pejabat Melanggar Hukum Biasanya Hukuman Lebih Tinggi Didampingi Pejabat Kementerian LHK, Anggota DPR Tinjau Kerusakan Mandeh Mulyadi: Kami Akan Melakukan Upaya Pemulihan Terhadap Sejumlah Kerusakan Di Mandeh. Dugaan Perusakan Terumbu Karang, Direktur Suwarnadwipa sebagai Tersangka Jadi Tersangka Perusakan Terumbu Karang, Direktur Suwarnadwipa Ditahan Kepala DKP Sumbar: Pengelola Suwarnadwipa Ambil Karang Hidup untuk Dinding Resort DPRD Gandeng Instansi Terkait Awasi Pulau Bangun Resort Dengan Terumbu Karang, Dirut Suwarnadwipa Mulai Disidang

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu,29 Juni 2016 - 13:54:36 WIB
    Penangkapan oleh KPK di Padang

    Wagub: Tunggu Info dari KPK

    Wagub: Tunggu Info dari KPK PADANG, HALUAN-- Terkait adanya pejabat eselon dua pemerintah provinsi Sumbar yang “dipanggil” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (29/6) pagi. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM