Penegak Hukum LHK Turun Tangan, Kasus Mandeh Dibahas Dua Menteri


Rabu,19 April 2017 - 23:08:59 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Penegak Hukum LHK Turun Tangan, Kasus Mandeh Dibahas Dua Menteri Tim liputan Haluan menunjuk sejumlah bangunan yang berdiri di atas lawan yang telah dibabat di kawasan Mandeh, Pesisir Selatan. Selain itu, juga tampak dermaga yang disusun dari batu karang, membelah hutan bakau, TIM
Jauh-jauh hari, aktivis lingkungan sudah meminta agar kasus ini cepat dituntaskan dan diproses secara pidana. Aparat hukum diharapkan untuk segera bergerak dan tidak menunggu laporan, karena kasus perambahan hutan, merupakan delik aduan yang tak perlu adanya pelapor. “Perusakan hutan bakau seluas 1,2 hektare yang terjadi di Mandeh, harus diusut tuntas,” terang Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Uslaini.

 

Dijelaskan Uslaini, sejak awal, sudah ada dugaan-dugaan persekongkolan jahat dalam pengembangan mandeh, termasuk jual-beli lahan yang diperkirakan tidak sesuai aturan. “sebagian kawasan Mandeh itu masuk ke dalam hutan lindung, tapi malah diperjual belikan. Itu saja sudah ada persoalannya. Penegak hukum sudah mesti bergerak,” papar Uslaini.

 

Ia menyayangkan terjadinya perusakan kawasan lindung yang merupakan hutan mangrove akibat pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Menurutnya adanya pembukaan lahan untuk menunjang pengembangan pariwisata sangat tidak memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada di kawasan tersebut. "Sejak pembukaan lahan untuk jalan yang materialnya dibuang ke kawasan mangrove hingga pembabatan hutan mangrove untuk jalur kapal wisata sangat tidak memperhatikan kelestarian lingkungan," katanya.

 

Hal senada juga dikatakan tim hukum Walhi Sumbar yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Wengki Puwanto. Mengatakan, banyak aturan yang melarang pengerusakan hutan bakau. Seperti dalam Pasal 35, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Di sana dijelaskan, pengerusakan mangrove terjadi melalui, menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

“Seterusnya, menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri bisa diancam pidana penjara 2 sampai 10 tahun.,” kata Wengki.

 

Dalam sejumlah pasal di Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH juga dijelaskan, kalau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup, termasuk kerusakan mangrove bisa diancam pidana penjara minilam tiga tahun, dan maksimal 10 10 tahun. Selanjutnya, Pasal 50 UU 41/1999 tentang Kehutanan. Hal yang sama juga kembali dimuat di UU 18/2013 tentang PPPH, bahwa melalui perambahan kawasan hutan mangrove termasuk mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan mangrove secara tidak sah. “Pelanggaran ketentuan ini diancam pidana penjara juga 10 tahun,” ungkapnya. (h/ben)

 

 

 

 

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
Baca Juga Topik #Nasib Mandeh
Kawasan Mandeh, Bupati Pessel Instruksikan Pemberhentian Pembangunan Bupati Pessel: Mereka Anggap Mandeh Negeri Tidak Bertuan, Saya Akan Usut Tuntas Pelakunya Manfaatkan Karpet, Enam Napi Lapas Pariaman Kabur Perusak Mandeh Orang Penting Sumbar Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh Alat Berat di Lokasi Pengrusakan Mandeh “Menghilang” Jadi Ledekan Bule, Bikin Resah Warga Wagub Minta Semua Pihak Duduk Bersama, Kasus Mandeh Rugikan Sumbar Kawasan Mandeh Diblokir Sementara Ketua TPF PMP : Saya Sudah Ramal Masalah Besar Akan Terjadi Di Mandeh Terkait Kasus Mandeh, Semua Pihak Diminta Menahan Diri Tim KLH Sudah di Mandeh, Kumpulkan Data dan Cari Tahu Pelaku Perusakan Lima Objek Strategis Mandeh Rusak Tim Investigasi Polda Sumbar di Mandeh, Ditreskrimsus: di Negara Ini Tidak Ada yang Kebal Hukum DLH Pessel: Sudah Dilarang, Perusakan Mandeh Masih Berlanjut Gawat! Pengelola Pulau Suwarnadwipa Ambil Karang Untuk Bangun Penginapan Menteri Susi Geram! Karang Dijadikan Bahan Bangunan di Pulau Suwarnadwipa Pulau Suwarnadwipa Belum Kantongi Izin Kasus Mandeh Masuk Ranah Hukum, Bupati Pessel Diperiksa Polda Sumbar Walnag Hingga Bupati Diperiksa Polda Komisi IV DPRD Sumbar Desak Provinsi Siapkan RDTR Mandeh Bupati Pessel: Pejabat Melanggar Hukum Biasanya Hukuman Lebih Tinggi Didampingi Pejabat Kementerian LHK, Anggota DPR Tinjau Kerusakan Mandeh Mulyadi: Kami Akan Melakukan Upaya Pemulihan Terhadap Sejumlah Kerusakan Di Mandeh. Dugaan Perusakan Terumbu Karang, Direktur Suwarnadwipa sebagai Tersangka Jadi Tersangka Perusakan Terumbu Karang, Direktur Suwarnadwipa Ditahan Kepala DKP Sumbar: Pengelola Suwarnadwipa Ambil Karang Hidup untuk Dinding Resort DPRD Gandeng Instansi Terkait Awasi Pulau Bangun Resort Dengan Terumbu Karang, Dirut Suwarnadwipa Mulai Disidang Sidang Perusakan Terumbu Karang di Kawasan Wisata Suwarnadwipa, PH Terdakwa Sebut Dakwaan JPU Kabur Eksepsi Eks Dirut Suwarnadwipa Ditolak Suwarnadwipa Pakai Terumbu Karang hingga 15 Kubik Wakil Bupati Pessel Jadi Tersangka Kasus Mandeh Tim Dirjen Gakkum Kementerian LHK Sempat Dihadang Preman Bersenjata di Kawasan Mandeh Kasus Mandeh Dikoordinasikan ke Kejagung Logika Hukum: Semestinya Tanggung Jawab Perusahaan Kasus Suwarnadwipa, Irawan Gea Sebut Nama Hendri Long Dalam Sidang Perusakan Karang Penyidik KLHK Sudah di Pessel, Saksi Kasus Perusakan Mandeh Mulai Dipanggil

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,07 April 2016 - 02:55:22 WIB

    Penegak Hukum Harus Inisiatif 'Buru' Nama di Panama Papers

    JAKARTA, Haluan — Man­tan Wakil Ketua KPK, Bam­bang Widjojanto menga­takan, aparat penegak hukum teru­tama KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus ber­inisiatif menelisik sejumlah nama asal Indonesia yang tercan­tum .
  • Senin,14 Desember 2015 - 03:04:54 WIB
    MKD Dinilai Masuk Angin

    Besok, Massa Datangi Penegak Hukum

    JAKARTA, HALUAN — Sekitar 750 orang dari Komite Penyelamat Nawacita berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, Selasa (15/12/2015) mendatang..

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM