Penegak Hukum LHK Turun Tangan, Kasus Mandeh Dibahas Dua Menteri


Rabu,19 April 2017 - 23:08:59 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Penegak Hukum LHK Turun Tangan, Kasus Mandeh Dibahas Dua Menteri Tim liputan Haluan menunjuk sejumlah bangunan yang berdiri di atas lawan yang telah dibabat di kawasan Mandeh, Pesisir Selatan. Selain itu, juga tampak dermaga yang disusun dari batu karang, membelah hutan bakau, TIM
Jauh-jauh hari, aktivis lingkungan sudah meminta agar kasus ini cepat dituntaskan dan diproses secara pidana. Aparat hukum diharapkan untuk segera bergerak dan tidak menunggu laporan, karena kasus perambahan hutan, merupakan delik aduan yang tak perlu adanya pelapor. “Perusakan hutan bakau seluas 1,2 hektare yang terjadi di Mandeh, harus diusut tuntas,” terang Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Uslaini.

 

Dijelaskan Uslaini, sejak awal, sudah ada dugaan-dugaan persekongkolan jahat dalam pengembangan mandeh, termasuk jual-beli lahan yang diperkirakan tidak sesuai aturan. “sebagian kawasan Mandeh itu masuk ke dalam hutan lindung, tapi malah diperjual belikan. Itu saja sudah ada persoalannya. Penegak hukum sudah mesti bergerak,” papar Uslaini.

 

Ia menyayangkan terjadinya perusakan kawasan lindung yang merupakan hutan mangrove akibat pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Menurutnya adanya pembukaan lahan untuk menunjang pengembangan pariwisata sangat tidak memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada di kawasan tersebut. "Sejak pembukaan lahan untuk jalan yang materialnya dibuang ke kawasan mangrove hingga pembabatan hutan mangrove untuk jalur kapal wisata sangat tidak memperhatikan kelestarian lingkungan," katanya.

 

Hal senada juga dikatakan tim hukum Walhi Sumbar yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Wengki Puwanto. Mengatakan, banyak aturan yang melarang pengerusakan hutan bakau. Seperti dalam Pasal 35, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Di sana dijelaskan, pengerusakan mangrove terjadi melalui, menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

“Seterusnya, menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri bisa diancam pidana penjara 2 sampai 10 tahun.,” kata Wengki.

 

Dalam sejumlah pasal di Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH juga dijelaskan, kalau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup, termasuk kerusakan mangrove bisa diancam pidana penjara minilam tiga tahun, dan maksimal 10 10 tahun. Selanjutnya, Pasal 50 UU 41/1999 tentang Kehutanan. Hal yang sama juga kembali dimuat di UU 18/2013 tentang PPPH, bahwa melalui perambahan kawasan hutan mangrove termasuk mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan mangrove secara tidak sah. “Pelanggaran ketentuan ini diancam pidana penjara juga 10 tahun,” ungkapnya. (h/ben)

 

 

 

 

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,07 April 2016 - 02:55:22 WIB

    Penegak Hukum Harus Inisiatif 'Buru' Nama di Panama Papers

    JAKARTA, Haluan — Man­tan Wakil Ketua KPK, Bam­bang Widjojanto menga­takan, aparat penegak hukum teru­tama KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus ber­inisiatif menelisik sejumlah nama asal Indonesia yang tercan­tum .
  • Senin,14 Desember 2015 - 03:04:54 WIB
    MKD Dinilai Masuk Angin

    Besok, Massa Datangi Penegak Hukum

    JAKARTA, HALUAN — Sekitar 750 orang dari Komite Penyelamat Nawacita berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, Selasa (15/12/2015) mendatang..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM