Penegak Hukum LHK Turun Tangan, Kasus Mandeh Dibahas Dua Menteri


Rabu,19 April 2017 - 23:08:59 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Penegak Hukum LHK Turun Tangan, Kasus Mandeh Dibahas Dua Menteri Tim liputan Haluan menunjuk sejumlah bangunan yang berdiri di atas lawan yang telah dibabat di kawasan Mandeh, Pesisir Selatan. Selain itu, juga tampak dermaga yang disusun dari batu karang, membelah hutan bakau, TIM

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Perusakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh tidak hanya membuncah di Sumbar, tapi juga jadi perbincangan di tingkat nasional. Bahkan, permasalahan ini dibahas para menteri. Di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

 

Setelah dibahas, akhirnya dikabarkan kalau persoalan perusakan kawasan Mandeh diurus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Sejumlah orang Kementerian LHK akan turun ke Mandeh, untuk menyaksikan secara langsung kerusakan yang terjadi. Hasil pantauan itu nantinya akan dijadikan landasan untuk mengambil langkah selanjutnya.

 

Kapan tim dari Kementerian LHK akan turun masih dirahasiakan Menteri LHK Siti Nurbaya. Saat wawancara, Siti Nurbaya tidak mau menyebut, kapan tim tersebut akan turun. Kasus perusakan Mandeh, katanya sudah berada dalam pantauan. “Tim Kementerian LHK akan turun langsung ke Mandeh,” ungkap Siti Nurbaya, Selasa (18/4) siang.

 

Dijelaskan Siti Nurbaya, tim yang akan turun ditunjuknya langsung. “Petugas yang akan ke sana (Mandeh) berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum. Dirjen yang akan turun dan sekarang sedang membentuk tim untuk turun langsung ke Mandeh. Saya sudah perintahkan untuk melihat langsung,” sebut Siti Nurbaya.

 

Permasalahan Mandeh, menurut Siti Nurbaya memang sudah menjadi pembicaraan di tingkat menteri. Dia juga telah berbicara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dari perbincangan dengan Susi, akhirnya disepakati kasusnya dilanjutkan dan dihandle oleh Kementerian LHK. “Saya sudah berbicara dan dapat kabar (soal kasus perusakan Mandeh), dari Menteri Susi Pudjiastuti,” ungkapnya.

 

Terkait langkah apa yang akan diambil, Susi belum bisa memastikannya. Menurut Menteri yang terkenal garang kalau menyangkut perusakan lingkungan, langkah yang akan diambil sesuai hasil kajian dan bukti yang didapat tim yang turun ke lapangan. “Lihat saja faktanya seperti apa. Nanti dilihat, instrumen apa yang bisa dipakai,” ungkap Menteri.

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,07 April 2016 - 02:55:22 WIB

    Penegak Hukum Harus Inisiatif 'Buru' Nama di Panama Papers

    JAKARTA, Haluan — Man­tan Wakil Ketua KPK, Bam­bang Widjojanto menga­takan, aparat penegak hukum teru­tama KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus ber­inisiatif menelisik sejumlah nama asal Indonesia yang tercan­tum .
  • Senin,14 Desember 2015 - 03:04:54 WIB
    MKD Dinilai Masuk Angin

    Besok, Massa Datangi Penegak Hukum

    JAKARTA, HALUAN — Sekitar 750 orang dari Komite Penyelamat Nawacita berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, Selasa (15/12/2015) mendatang..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM