Investor Berharap Tanah Ulayat Didata


Rabu,19 April 2017 - 10:52:51 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PADANG, HALUAN—Tak adanya data lengkap tanah ulayat di Sumbar membuat peluang investasi kian mengecil. Padahal, investor membutuhkan data tersebut untuk melihat peluang investasi. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumbar akan mendata tanah ulayat di provinsi ini.

Hal itu dikatakan Olly Andes, Kabid DALAK dan SIPM Dinas Penanaman Modal Sumbar dan PTSP Sumbar, pada diskusi di Kantor Bank Indonesia Sumbar dengan tema “Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Investasi dilihat dari Sisi Hukum di Sumatra Barat”, Selasa (18/4).  Olly Andes menjelaskan, Pemprov Sumbar mendata tanah ulayat tersebut agar investor mendapatkan data yang pasti tentang tanah ulayat. Jadi, misalnya ada tanah ulayat yang berpotensi untuk sektor pariwisata, nanti tanah tersebut akan ditawarkan kepada calon investor yang bergerak di bidang pariwisata.

Untuk mendata tanah itu, kata Olly Andes, Pemprov Sumbar membentuk tim yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya Unand. Sebagai langkah awal pendataan tersebut, Pemprov Sumbar telah mengirim surat kepada kabupaten/kota untuk mengirimkan data tanah ulayat di daerahnya masing-masing. Pemprov meminta kabupaten/kota mengirimkan hasilnya pada triwulan kedua tahun ini. “Pada tahun ini akan didata lima persil tanah ulayat di Sumbar. Ini karena keterbatasan dana pendataan yang berasal dari APBD Sumbar. Karena keterbatasan dana, yang akan didata itu tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal. Belum ditentukan lokasi tanah ulayat yang akan didata tersebut. Nanti akan ditentukan skala prioritasnya, apakah skalanya masalah luas tanah atau sektor penanaman modal,” tuturnya. Ia menambahkan, program pendataan tanah ulayat itu akan dilakukan setiap tahun jika ada dana untuk itu dari APBD Sumbar.  

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Musriadi, membenarkan bahwa belum ada data tanah ulayat secara keseluruhan, termasuk di BPN. Pihaknya hanya memiliki data tanah hak guna usaha (HGU) yang sudah diterbitkan. Karena itu, pihaknya menunggu data tanah ulayat dari Pemprov Sumbar itu. “Data tanah ulayat itu penting bagi BPN karena kini ada program pemerintah yang bernama pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dengan adanya data tanah ulayat, BPN bisa menentukan data tanah di suatu kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya.

Untuk investasi, kata Musriai, apabila ada data lengkap tanah ulayat, pemerintah daerah, investor, dan pihak terkait bisa memastikan arah investasi sebuah daerah. Kalau ada ata terebut, kalau ada investor datang, pemerintah bisa menyediakan data tanah ulayat. Selama ini, investor langsung datang kepada masyarakat untuk mencari tanah ulayat. “Semoga BPN dilibatkan dalam pendataan itu agar nanti pengukurannya dilakukan secara kadastral sehingga bisa dipastikan letak dan luas tanah,” ucapnya.

Pakar hukum dari Fakultas Hukum Unand, Dr Kurniawarman, mengatakan, akar masalah konflik tanah untuk investasi ada dua. Pertama, konflik internal. Konflik tersebut akan terjadi jika tanah ulayat yang dimanfaatkan untuk investasi tersebut tidak digunakan sesuai kepentingan pemiliknya, misalnya tanah ulayat kaum tidak digunakan untuk kepentingan anggota kaum; atau tanah ulayat nagari tak digunakan untuk kepentingan nagari. Kedua, konflik eksternal. Konflik dari pihak luar itu akan muncul apabila ada pelanggaran hukum yang berhubungan dengan hukum sebelumnya, misalnya dalam hubungan hukum itu ada janji yang belum dipenuhi oleh salah satu pihak, pasti salah satu pihak akan menuntut secara hukum. Atau, pihak yang memanfaatkan tanah itu melanggar hukum, misalnya tentang luas tanah: tanah yang diserahkan 1.000 hektare, tetapi tanah yang dipakai lebih daripada luas itu, maka pemilik tanah akan menuntutnya. “Konflik seperti itu bisa dikatakan mengganggu investasi. Itu justifikasi untuk tanah ulayat yang dituduh menghambat investasi karena banyaknya konflik di tanah ulayat untuk investasi,” katanya.

Apabila konflik tersebut terjadi, kata Kurniawarman, misalnya sengketa eksternal, bisa diselesaikan antara kedua pihak. Penyelesaianya tidak mesti ke pengadilan karena pada umumnya sengketa tanah ulayat adalah sengketa perdata yang merugikan hak keperdataaan pihak masing-masing. Karena itu, pihak masing-masing bisa menyepakati yang terbaik bagi keduanya. “Kalau di pengadilan penyelesainnya ada yang kalah dan menang. Kalau penyelesaian melalui musyawarah akan kesepatan terbuka peluang kedua pihak saling beruntung dan ke depan mereka membuat kesepatan untuk disepakati bersama,” ujarnya 

Kepala BI Sumbar, Puji Atmoko, menambahkan, data tanah ulayat itu untuk penting untuk ialami pihaknya untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan yang bermitra dengan BI, terutama pemerintah daerah.  “Kalau kajian itu bisa memberikan gambaran, kami tak ragu memberikan masukan kepada stake holder,” kata Puji. (h/dib)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu,23 November 2016 - 00:51:43 WIB
    PERCEPAT PEMBUKAAN REKENING INVESTASI PASAR MODAL

    Investor Padang Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil

    PADANG, HALUAN — Sebanyak 100 pelaku industri pasar modal di Padang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),.
  • Kamis,20 Oktober 2016 - 03:00:15 WIB

    BEI Targetkan 5.000 Investor Baru di Sumbar

    BEI Targetkan 5.000 Investor Baru di Sumbar PADANG, HALUAN — Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumatra Barat (Sumbar) menargetkan 5.000 investor baru pada tahun ini. Hingga Agustus 2016, jumlah investor baru di provinsi ini sebanyak 2.000 investor..
  • Rabu,19 Oktober 2016 - 00:37:35 WIB

    Sumbar Urutan 14 Investor Terbanyak

    Sumbar Urutan 14 Investor Terbanyak PADANG, HALUAN — Kepala Divisi Komunikasi dan Pemasaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Nina Rizalina menginformasikan, per 30 September 2016, Sumatra Barat (Sumbar) menempati urutan ke-14, dari 34 provinsi di I.
  • Rabu,14 September 2016 - 02:21:22 WIB
    PEMDA DIMINTA SEDIAKAN LAHAN PEMBANGUNAN HOTEL

    Pemprov Sumbar Akan Bantu Carikan Investor

    PADANG, HALUAN — Bertambahnya angka kunjungan wisatawan dan naiknya tingkat hunian hotel di Sumbar, menjadi alasan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit meminta pemerintah kabupaten/kota untuk serius menyediakan lahan pembangu.
  • Jumat,12 Februari 2016 - 03:37:35 WIB

    BKPMD: Sumbar Utamakan Investor Lokal

    PADANG, HALUAN — Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sumbar mengutamakan investor lokal dalam menggarap berbagai macam potensi yang ada di Sumbar. Hal ini seiring dengan berubahnya arah kebijakan investor asing .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM