DRPD Sambut Baik Pembatalan Kewenangan Mendagri Cabut Perda


Rabu,19 April 2017 - 01:41:17 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PADANG, HALUAN-Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut peraturan daerah (Perda) yang ada di daerah.

Hal ini disampaikan Arkadius saat dihubungi Haluan, Senin (17/4) malam.

Disebut Arkadius, setiap Perda dibuat oleh DPRD bersama Pemprov dengan kajian yang sangat matang.

Beberapa tahap dilalui, diantaranya penyiapan naskah akademik, konsultasi awal, pembahasan, studi banding, konsultasi akhir, hingga kemudian penetapan. Jadi ia menilai akan ada kerugian yang dialami saat Perda yang ada tiba-tiba dicabut. Karena alasan aturan lebih tinggi yang ada di pusat telah mengalami perubahan. "DPRD sangat mendukung pembatalan kewenangan Kemendagri dalam mencabut Perda oleh MK itu. Sebab dalam melahirkan Perda, terlebih dahulu kita telah melakukan kajian yang matang, memakan waktu pembahasan yang tidak sebentar, serta menghabiskan dana cukup besar," kata Arkadius.

Arkadius mengungkap, mulai dari awal pembahasan hingga penetapan, satu Perda akan menghabiskan anggaran sekitar Rp250 juta. Jika pembahasan dilakukan oleh panitia khusus (Pansus), anggaran yang terpakai bisa lebih banyak lagi.

Dalam hal ini, sebut Arkadius, bukan berarti DPRD alergi dengan upaya  evaluasi yang dilakukan terhadap Perda. Hanya saja ia berharap itu sebaiknya tidak dilakukan dengan serta merta.

Dengan kata lain, perubahan aturan yang lebih tinggi di pusat hendaknya jangan sampai mengganggu Perda yang ada di daerah. Hal ini juga karena, setiap Perda umumnya mengandung kearifan lokal tersendiri.

Jika ternyata ada perubahan yang dilakukan atas aturan yang lebih tinggi di pusat, jelas Arkadius, penyesuaian dalam bentuk revisi Perda siap dijalankan oleh DPRD.

Bahkan, jika 50 persen lebih isi atau subtansi dari Perda ternyata sudah tidak cocok dengan aturan yang ada di pusat, pencabutan atas Perda yang ada siap dilakukan.

Sementara itu, pengamat politik IAIN Padang M Taufik berpandangan, saat membatalkan kewenangan Mendagri dalam mencabut Perda di daerah, MK pastinya punya pertimbangan tersendiri.

Meski kewenangan itu dibatalkan, kata M Taufik, bukan berarti pencegahan atas lahirnya Perda yang tak sejalan aturan lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat tidak bisa dilakukan.

Menurut M Taufik lahirnya produk hukum yang tak sesuai kebutuhan masyarakat bisa dihindari melalui cara dilakukannya kajian yang mendalam saat penyiapan dan pembahasan Perda. Kemudian masukan-masukan juga bisa diterima saat konsultasi Ranperda dilakukan ke tingkat pusat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut peraturan daerah (perda).

Menurut Fahri, putusan MK dengan nomor perkara 137/PUU-XIII/2015 itu telah mengembalikan marwah DPRD selaku lembaga yang berisikan para wakil rakyat di daerah. Sebab, perda dibuat oleh DPRD bersama pemerintah daerah.

Fahri juga menyatakan, semestinya pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan munculnya perda yang menghambat investasi.

Sebab, pemerintah bisa menguji materi perda yang dinilai menghambat investasi ke Mahkamah Agung (MA). Apalagi, lanjut Fahri, saat ini Indonesia telah memberlakukan otonomi daerah.

Sikap Mendagri yang langsung mencabut perda dinilai tidak adil karena lebih mengedepankan subyektivitas pemerintah pusat ketimbang aspirasi masyarakat daerah. (h/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM