DISKRIMINATIF DI PILKADA DKI

KSHUMI Desak Kapolri Cabut Maklumat


Rabu,19 April 2017 - 01:32:46 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PADANG, HALUAN-Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian telah mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran Kapolda di Jawa dan Sumatera untuk mengeluarkan larangan pengerahan massa dalam jumlah besar, jelang pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Menyikapi  Maklumat tersebut,   KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia) dalam siaran persnya yang diterima haluan tadi malam (18/4/20017)  menyatakan;"Polri sebagai penegak hukum seharusnya bersikap profesional dan tidak diskriminatif terhadap sebagian warga negara,"  jelas   Miko Kamal.

Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Miko Kamal,SH.,LL.M.,Phd  bersama Kamilov Sagala,SH.,MH, Suharmansyah Piliang,SH.,MH,  D Gunawan Harahap,SH.,MH. dan  Chandra Purna Irawan,SH.,MH  menegaskan,  sikap tidak profesional dan diskriminatif tersebut diperlihatkan Polri manakala tidak ada tindakan tegas ditunjukan kepada semua warga negara dan kelompok tertentu, yaitu; a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan instruksi dan penugasan yang dituangkan dalam surat DPP PDIP bernomor 2654/IN/DPP/III/2017 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Bambang DH dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Melalui surat yang dikeluarkan di Jakarta pada 16 Maret 2016 itu, DPP PDIP menginstruksikan dan menugaskan seluruh pimpinan beserta anggota fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kota/Kabupaten seluruh Indonesia untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot di putaran kedua. Seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan daerah PDIP berangkat ke Jakarta. Mereka diminta membantu memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI. seperti dilansir  https://news.detik.com/…/pdip-kerahkan-kader-se-indonesia-u…) b. PDIP kerahkan Satgas Cakrabuana diperbatasan Jakarta  seperti dilansir (http://politik.rmol.co/…/PDIP-Kerahkan-Satgas-Cakrabuana-Di…)

 

"Kami meminta kepada Polri untuk mencabut maklumat tersebut karena telah melanggar konstitusi pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan mencederai rasa keadilan masyarakat," tegas Miko. (h/dn)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM