Naik, Semua Naik. Pajak Kendaraan Bermotor akan Naik


Selasa,18 April 2017 - 14:22:21 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Naik, Semua Naik. Pajak Kendaraan Bermotor akan Naik

PADANG, HALUAN- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar telah mengajukan perubahan ketiga atas Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam pengajuan itu, selain adanya wacana kenaikan pajak kendaraan bermotor, juga penerapan pajak progresif. Warga yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, akan dikenakan pajak tambahan untuk kendaraan kedua, ketiga dan seterusnya.

Nota pengantar perubahan perda tersebut telah disampaikan ke DPRD beberapa waktu lalu. Dalam usulan perubahan perda tersebut, terungkap bahwa penerapan pajak progresif untuk kendaraan kedua mengalami kenaikan sekitar 2,5 persen, kendaraan ketiga naik 3 persen, kendaraan keempat naik 3,5 persen dan seterusnya.

Juru bicara Fraksi Nasdem DPRD Sumbar Murdani saat rapat paripurna DPRD pekan lalu menyampaikan, untuk mengupayakan peningkatan pajak daerah dari kendaraan bermotor yang akan diatur dalam perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 tahun 2011, pengkajian terlebih dahulu harus dilakukan. Utamanya terhadap potensi riil dari setiap objek pajak daerah, sesuai aturan yang berlaku.

Dalam hal ini, kepada seluruh pihak Fraksi Nasdem mengingatkan agar dalam menetapkan target kenaikan pajak berbanding lurus dengan potensi yang ada.

"Hal ini menjadi penting untuk jadi perhatian karena untuk meningkatkan penerimaan pajak, semua berawal dari penetapan target. Saat penetapan target, potensi yang ada di lapangan tentu harus diketahui dulu, kajian ekonomi juga harus dilakukan," papar Murdani.

“Dalam menetapkan kenaikan tarif, jelas dia, semua harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan pada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PDIP, PKB dan PBB DPRD Sumbar berpandangan sama. Kenaikan tarif pajak yang akan diatur dalam perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 tahun 2011 harus terlebih dahulu melalui kajian ekonomi. Jika tidak, dikuatirkan akan memberatkan masyarakat.

"Kami dari Fraksi PAN memaklumi kenaikan tarif dilakukan dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Hanya saja kami mohon penjelasan apa dasar kajian ekonomi untuk ini. Memberlakukan kenaikan tarif, tentu harus kajian ekonominya," ujar juru Bicara Fraksi PAN, Ahmad Rius.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Ali Asmar saat paripurna DPRD, Senin (17/4) kemarin mengatakan, dalam menaikkan pajak kendaraan pemerintah daerah sudah mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat. Yakninya dengan melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumbar.

"Pertimbangan lainnya didasarkan karena beberapa provinsi sudah menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor mereka. Ditambah lagi karena kebutuhan daerah yang cukup besar karena adanya peralihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi yang menyedot anggaran daerah cukup besar," pungkas Ali Asmar. (h/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,09 Maret 2017 - 09:56:21 WIB

    Masyarakat Makin Terjepit, Listrik Naik, Jatah Raskin Dikurangi

    PASAMAN, HALUAN--Jatah penerimaan beras sejahtera (Rastra) alias beras miskin untuk Kabupaten Pasaman, pada tahun ini berkurang menjadi 18.174 keluarga penerima manfaat (KPM). Dari total sebelumnya sebanyak 20.193 keluarga. .
  • Minggu,29 Maret 2015 - 19:35:58 WIB

    BBM Naik, Masyarakat Resah

    Kenaikan harga premium dan solar membuat masyarakat resah. Petani sawit dan nelayan di Pessel mengalami kerugian. Semen.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM