Jaksa Penerima Suap Ngaku Salah, Tapi...


Senin,17 April 2017 - 23:43:25 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PADANG, HALUAN – Jaksa Farizal, terdakwa kasus penerimaan suap dari pengusaha Xaveriandy Sutanto, mengajukan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (17/4). Dalam pledoinya, Farizal mengaku bersalah dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, ia juga berharap agar siapa pun yang bekerja di institusi kejaksaan, dapat mengambil pelajaran dari kasus yang menimpanya.

Pledoi setebal 84 halaman tesebut dibacakan M. F Gunawan, SH dan Irawan, SH, selaku Penasihat Hukum (PH) Farizal dari kantor hukum Fachmi-Widodo Law Office. Sidang pembacaan pledoi dipimpin oleh Yose Ana Rosalinda selaku hakim ketua, dengan Mahyuddin dan Elisiyah Folrence bertindak selaku hakim anggota.

Dalam pldeoi, PH menyatakan tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menilai Farizal terbukti telah melanggar Pasal 12  huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama. Namun, PH sependapat dengan dakwan kedua yang menyebut Farizal melanggar Pasal 11 UU No 31/1999.

Sebelumnya pada sidang pembacaan tututan, Irene Putrie Cs selaku jaksa KPK menuntut Farizal dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda Rp250 juta subsidair 6 bulan penjara, serta dituntut mengembalikan uang suap sejumlah Rp355.600.000 dalam satu bulan setelah vonis dijatuhkan. Jika tidak dikembalikan, diganti dengan tambahan kurungan selama 6 bulan.

“Kami melihat dari aspek yuridis dan fakta persidangan yang ada, seharusnya klien kami dikenai Pasal 11, bukan Pasal 12. Klien kami mengakui kesalahannya menerima uang dalam melaksanakan tugas, tapi patut diingat bahwa uang itu tidak dimakan sendiri, tapi dibagi-bagi kepada rekan-rekan yang ikut mengurus perkara gula tanpa SNI. Suap itu terjadi by system,” kata Gunawan kepada Haluan seusai pembacaan pledoi.

Gunawan mengatakan, atas uang Rp440 juta yang disebut KPK diterima Farizal dari Xaveriandy Sutanto (sudah dikembalikan Rp84 juta saat penyidikan), Farizal diminta untuk mengembalikannya sejumlah Rp355.600.000. Belum lagi, KPK mewajibkan denda sebesar Rp250 juta dan membayar biaya perkara Rp10 juta.

“Kami keberatan jika klien kami sendiri yang harus mengganti Rp355.600.000 itu. Karena nyatanya sudah dibagi-bagi. Aspidum Kejati Sumbar Rp35 juta, Kajari Padang Rp30 juta, Kasi Pidum Kejari Padang Rp30 juta, Jaksa Sofia Elfi Rp25 juta, Jaksa Ujang Suryana Rp20 juta, dan Jaksa Rikhi Rp15 juta. sedangkan Farizal sendiri memakai paling Rp63 juta sekian, itu pun sebagian besar untuk keperluan operasional saat membantu persidangan kasus gula,” katanya lagi.

Farizal sendiri, dalam hal-hal yang memberatkan yang juga ditulis dalam pledoi, mengaku bersalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terlebih, kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum, yang tentu saja perbuatannya menciderai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Namun, Gunawan berharap majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi dasar meringankan putusan. Di antaranya, sikap sopan dan kooperatif Farizal semenjak dari penyidikan di KPK, hingga ke persidangan di PN Tipikor Padang.

“Sudah pula diajukan justice collaborator (JC) melalui surat reff : 32/FW/MFG/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016. Intinya, klien kami legowo atas ketetapan ini. Akan tetapi jelas ia mengaku dan ingin berubah menjadi lebih baik. Selain itu, ia juga berharap atas kasus ini, institusi kejaksaan juga menjadi lebih baik,” kata Gunawan lagi.

Untuk proses hukum terhadap nama-nama yang disebut Farizal ikut menerima aliran dana dari Xaveriandy Sutanto melalui dirinya, Gunawan memastikan kliennya tidak memikirkan itu dan semuanya kembali kepada KPK.

“Harusnya jika ada dua alat bukti, KPK lanjut. Tapi itu terserah KPK. Bagi kami, biarlah kejadian ini menjadi tamparan keras bagi nama-nama yang disebut itu, dan institusi kejaksaan secara umum, untuk bekerja lebih baik lagi,” tukasnya.

Pada intinya, Irawan dalam penutupan pledoi berharap agar majelis hakim PN Tipikor Padang memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Farizal, denda yang lebih ringan, dan kewajiban mengembalikan uang yang dibuat seadil-adilnya karena bukan Farizal sendiri yang menerima uang. Majelis hakim sendiri mengagendakan sidang vonis pada 5 Mei mendatang.

Kasus suap terhadap Farizal berawal saat dirinya mengalami operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, karena diduga menerima sejumlah uang dari terpidana ‘Bos Gula’ Sumbar Xaveriandy Sutanto (berkas terpisah), untuk membantu proses hukum perkara peredaran gula tanpa SNI, di mana Farizal bertindak sebagai Ketua Tim JPU. Farizal diduga memberi bantuan seperti pengurusan status tahanan kota, pembuatan eksepsi, dan mengupayakan hukuman yang ringan bagi Xaveriandy Sutanto di tahap penuntutan. (h/isq)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,25 Agustus 2017 - 18:49:38 WIB

    Polisi Limpahkan Kasus Tambang Ilegal Palembayan ke Kejaksaan

    Polisi Limpahkan Kasus Tambang Ilegal Palembayan ke Kejaksaan AGAM, HARIANHALUAN.COM- Kepolisian Resor Agam, telah menuntaskan proses tahap I dari kasus penambangan liar di daerah Sungai duku Jorong Bamban Nagari IV Koto Kecamatan Palembayan dan melimpahkannya kepada kejaksaan Negeri Ag.
  • Kamis,24 Agustus 2017 - 19:07:29 WIB

    Jaksa Kumpulkan Walinagari se-Limapuluh Kota

    Jaksa Kumpulkan Walinagari se-Limapuluh Kota LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM—Puluhan walinagari di Kabupaten Limapuluh Kota dikumpulkan oleh tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembagunan Daerah (TP4D), Kamis (24/8)..
  • Kamis,27 Juli 2017 - 21:29:50 WIB

    Diduga Selewengkan Anggaran, Kantor Wali Nagari Koto Berapak Digeledah Jaksa

    Diduga Selewengkan Anggaran, Kantor Wali Nagari Koto Berapak Digeledah Jaksa PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari), Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), melakukan penggeledahan di kantor Wali Nagari, Koto Berapak Kecamatan Bayang, Kamis (27/7)..
  • Senin,08 Mei 2017 - 21:39:44 WIB

    Jaksa Agung Sebut Fahrizal Diberhentikan Tidak Hormat

    Jaksa Agung Sebut Fahrizal Diberhentikan Tidak Hormat PADANG, HALUAN – Kepala Kejaksaan Agung HM Prasetyo memastikan akan memberhentikan secara tidak hormat, Farizal (oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumbar yang tersangkut kasus suap). Kepastian itu terkait vonis lima tahun y.
  • Rabu,19 April 2017 - 10:05:54 WIB

    Diduga Lakukan Pungli, Walinagari Airhaji Tenggara Ditahan Jaksa

    Diduga Lakukan Pungli, Walinagari Airhaji Tenggara Ditahan Jaksa PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), lakukan penahanan terhadap oknum Wali Nagari Airhaji Tenggara, Kecamatan Linggosaribaganti dengan inisial "R", Selasa (18/4). .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM