Wamen ESDM: Cabut Izin Tambang yang Belum CNC


Senin,17 April 2017 - 11:49:47 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Wamen ESDM: Cabut Izin Tambang yang Belum CNC

PADANG, HALUAN – Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara soal banyaknya izin tambang yang belum Clear and Clean (CnC). Arcandra menyatakan, tidak ada ampun lagi bagi tambang yang belum CnC selain segera cabut izinnya.

Hal ini dikatakan Archandra Tahar di sela-sela menghadiri acara Reuni Akbar SMP 13 Padang Angkatan 1986 di Balai Benih Induk (BBI), Lubuk Minturun, Padang, Sabtu (15/4) siang.

Data Pemprov Sumbar mencatat dari 360 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sumbar sebanyak 194 diantaranya belum CnC. Sisanya 159 telah dinyatakan CnC, Sedangkan 7 lainnya masih menunggu  pengumuman dari Dirjen Minerba.

“Kita menginginkan dalam penambangan, semua yang memegang izin harus CnC. Kalau dibilang telat, kan sudah kita beri waktu. Tapi kalau tidak juga CnC, akan kita cabut,” ujarnya.

Pemerintah Daerah (Pemda) kata Archandra, tidak boleh lagi main-main untuk perizinan, karena ini menyangkut dengan penerimaan negara dan penyelamatan lingkungan. “Mau itu dari dalam negeri atau pun luar negeri itu harus tegas. Kalau tidak CnC ya cabut,” katanya.

Kepada penambang, Arcandra menegaskan harus segera memenuhi semua persyaratan penambangan agar CnC. Karena Kementerian ESDM tidak akan memberikan ampun lagi kepada perusahan tambang yang belum CnC.

Arcandra juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada provinsi untuk mengurus izin tambang. Karena kalau tidak diberikan kepada pemerintah provinsi maka tidak akan bisa diproses perizinannya.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, beberapa waktu lalu mengatakan, Pemprov Sumbar telah melakukan evaluasi terhadap IUP yang diserahkan oleh Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nasrul Abit juga mempertanyakan komitmen bagi yang mengurus IUP untuk melakukan penambangan. Hal ini guna mempersempit ruang gerak oknum yang mencari keuntungan melalui penjualan IUP yang telah diterbitkan pemerintah kepada pihak lain. (h/isr)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM