Dinas ESDM: Secara Teknis Tambang Tak Ada Masalah


Senin,17 April 2017 - 10:57:48 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Dinas ESDM: Secara Teknis Tambang Tak Ada Masalah Banjir di Pangkalan beberapa waktu lalu. Banyak pihak yang mencap dipicu aktivitas penambangan di kawasan tersebut. DOKUMEN

PADANG, HALUAN – LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar kembali mempersoalkan pemberian izin operasional kepada enam perusahaan tambang di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota. Bahkan Walhi berencana menggugat Gubernur Sumbar terkait pemberian izin tersebut. Namun, Kepala Dinas ESDM Sumbar menjelaskan bahwa secara teknis, tambang di Limapuluh Kota tidak ada masalah.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Herry Martinus, ketika dikonfirmasi Haluan, Minggu (16/4) malam, mengatakan pihaknya sudah mengkaji secara teknis data penelitian dan penyelidikan Walhi tersebut. Hasil kajiannya menyatakan bahwa secara teknis tambang tidak ada masalah.

“Memang ada beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh penambang, misalnya tidak boleh menambang di daerah bencana. Hal itu sudah dipatuhi dan dilengkapi penambang,” katanya.  

Meski demikian, kata Herry, untuk jangka panjang pihaknya akan mengevaluasi izin lingkungan aktivitas penambangan di Limapuluh Kota, karena izin tersebut pada awalnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Pihaknya sudah membentuk tim Balitbang untuk mengevaluasi itu.

“Bukan hanya aktivitas penambangan yang berhubungan dengan kebencanaan di Limapuluh Kota yang akan dievaluasi, tapi juga aktivitas penambangan yang berhubungan dengan sumber daya alam,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Uslaini mengatakan pihaknya telah memberikan data penelitian dan penyelidikan Walhi terkait aktivitas dan penyimpangan yang dilakukan oleh enam tambang di Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota. Namun, sampai sekarang pihak Pemprov Sumbar belum ada keseriusan untuk menindaklanjuti data tersebut.

“Kemarin saat heboh-heboh Walhi dan Gonjong Limo ingin menggugat Gubernur Sumbar, pihak Balitbang Pemprov menelpon saya dan meminta data penelitian dan penyelidikan kami. Data tersebut sudah saya berikan, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang serius akan data yang kami berikan,” kata Uslaini kepada Haluan, Minggu (16/4).

Dikatakannya lagi, beberapa hari yang lalu sempat ada undangan dari Balitbang Sumbar untuk duduk bersama membahas tambang di Pangkalan ini. Namun, secara tiba-tiba undangan dibatalkan karena pihak pemprov harus terlebih dahulu rapat internal.

“Sempat ada undangan untuk duduk bersama. Tapi sehari setelah itu dibatalkan lagi oleh pihak Balitbang karena mereka harus membahas ini terlebih dahulu secara internal,” kata Uslaini lagi.

Dalam data tersebut, walhi menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemprov yakni pemakaian dinamit yang berimbas kepada pemukiman penduduk dan kontur tanah, pencucian material tambang dengan air sungai yang mencemari sungai dan pengairan sawah masyarakat. Termasuk lokasi tambang yang tidak efisien karena berada dekat dengan jalan raya yang ramai dilalui kendaraan dan dekat dengan rtumah penduduk.

Dengan belum adanya respon positif dari Pemprov Sumbar, Walhi bersama Gonjong Limo sudah menyepakati batas waktu hingga akhir April 2017 untuk mendapatkan kepastian dari Pemprov. Jika tidak, Gubernur Sumbar akan resmi digugat ke ranah hukum.

“Kami sudah sepakat menunggu hingga habis bulan April 2017 ini. jika tidak kami secara resmi akan menggugat Gubernur,” kata Uslaini. (h/dib/ang)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu,13 Mei 2017 - 17:53:25 WIB

    Jaga Silaturahmi, Dharma Wanita Dinas Pol PP dan Damkar Agam Terbentuk

    Jaga Silaturahmi, Dharma Wanita Dinas Pol PP dan Damkar Agam Terbentuk AGAM, HARIANHALUAN.COM- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam resmi membentuk dharma wanita..
  • Jumat,05 Mei 2017 - 01:36:42 WIB
    PERINGATAN KERAS BUPATI YUSUF LUBIS

    Tak Tempati Rumah Dinas, Camat Dicopot

    PASAMAN, HALUAN - Bupati Pasaman Yusuf Lubis kembali menegaskan agar seluruh camat di daerah itu berdomisili di kecamatan masing-masing, menempati rumah dinas yang sudah disediakan oleh pemerintah. .
  • Rabu,12 April 2017 - 19:47:56 WIB

    Pembangunan Puskesmas Katapiang, DPRD Padang Pariaman Bakal Panggil Dinas Terkait

    Pembangunan Puskesmas Katapiang, DPRD Padang Pariaman Bakal Panggil Dinas Terkait PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM—Terkait pembangunan Puskesmas Katapiang yang asal jadi dan tidak sesuai dengan besteknya di Korong Batang Sariak, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. .
  • Jumat,24 Februari 2017 - 09:33:54 WIB

    Satgas Saber Pungli Gelar Rapat Kordinasi

    BUKITTINGGI, HALUAN - Setelah dilantik dan dikukuhkan pada tanggal 9 Februari lalu, tim Satuan tugas (Satgas) Sapu bersih Pungutan liar ( Saber Pungli) Kota Bukittinggi, mulai melaksanakan rapat kordinasi terkaid rencana prog.
  • Selasa,07 Februari 2017 - 22:11:17 WIB

    Sidak di PT AWL, Dinas Lingkungan Hidup Pasbar Temukan Pelanggaran Berat

    Sidak di PT AWL, Dinas Lingkungan Hidup Pasbar Temukan Pelanggaran  Berat PASBAR,HALUAN-- Dua tahun beroperasi Pabrik kelapa sawit PT Agro Wira Ligatsa (PT AWL) Simpang Tiga Alin, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) diduga melakukan pencemaran lingkungan melalui limbah buangan .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM