DPRD Limapuluh Kota Tolak Tambang Pangkalan


Sabtu,15 April 2017 - 03:54:11 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DPRD Limapuluh  Kota Tolak Tambang Pangkalan

LIMAPULUH KOTA, HALUAN – Enam perusahaan tambang di Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota yang diizinkan kembali beroperasi oleh Pemerintah Provinsi Sumbar, mendapat penolakan serius dari DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. Pasalnya, pascapenutupan sementara setelah banjir dan longsor Pangkalan awal Maret 2017 silam, belum ada kajian ilmiah dan peninjauan kembali terhadap aktivitas tambang.

Dari 35 anggota dan 8 fraksi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, seluruhnya menolak beroperasinya enam perusahaan tambang ini sebelum ada kajian khusus terhadap Amdal pertambangan. Terlebih, adanya desakan dari aliansi masyarakat Gonjong Limo yang sebelumnya mengangkat suara akan menggugat Gubernur Sumbar terkait pemberian izin enam tambang ini untuk beroperasi lagi.

Imbasnya, Ranperda Lingkungan Hidup yang diusulkan oleh Pemkab Limapuluh Kota ditolak oleh seluruh fraksi dan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. Ditambah lagi, dalam usulan Ranperda Lingkungan Hidup tersebut tidak disinggung bagaimana mekanisme tambang dengan dinamit untuk beroperasi.

Ya, kami menolak Ranperda Lingkungan Hidup yang diusulkan Pemkab karena tidak disinggung mekanisme tambang yang menggunakan dinamit saat beroperasi. Disamping itu, ini bentuk kami memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menolak tambang di sana. Mohon, Pemkab dan Pemprov bersinergi lebih baik untuk menyelesaikan aspirasi masyarakat ini,” kata Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo, Kamis (13/4).

Safaruddin juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan tokoh yang tergabung dalam Gonjong Limo dan Walhi Sumbar terkait persoalan tambang ini. Menindaklanjuti hal ini, DPRD Kabupaten Limapuluh Kota secara resmi akan melayangkan surat kepada Pemkab Limapuluh Kota dan Pemprov Sumbar terkait persoalan pengoperasian keenam tambang ini. “Segera akan kami surati Pemprov dan Pemkab bagaimana realisasi ke depan akan persoalan izin tambang ini,” katanya.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi mengatakan Pemkab Limapuluh Kota sudah bekerja sama dengan UNP untuk meneliti dan mengkaji prosedural enam pertambangan yang ada di Koto Alam. Saat ini, tim ahli tambang dari UNP masih bekerja di lapangan.

“Sudah ada tim khusus yang kami bentuk. Itu bekerja sama dengan UNP. Para ahli tambang dari UNP ini yang meneliti standardisasi pertambangan dan mengkaji ulang hal-hal yang bisa berimbas negatif kepada lingkungan dan masyarakat di Pangkalan. Baik itu operasional, manajemen, prosedur kerja, Amdal dan lainnya. Sekarang mereka sudah berada di lapangan,” kata Irfendi Arbi saat dikonfirmasi. (h/ddg/ang)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,07 Juli 2017 - 11:14:47 WIB

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan BUKITTINGGI, HALUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengeluarkan surat permohonan kepada pihak PT KAI Divre II Sumbar, Kamis (6/7) untuk dapat melakukan penundaan Surat Pemberitahuan 3 (SP3) yang di.
  • Jumat,05 Mei 2017 - 01:40:07 WIB
    TERKAIT LKPJ 2016

    Ini Saran DPRD untuk Walikota

    SOLOK, HALUAN – DPRD Kota Solok menyarankan pada Walikota Solok agar di masa datang membentuk tim khusus dalam menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sehingga tidak banyak terjadi kesalahan dalam penulisan .
  • Rabu,03 Mei 2017 - 11:40:38 WIB

    DPRD Sumbar Sayangkan Lamanya Penetapan, Direktur RSAM Bukittinggi Masih PLH

    DPRD Sumbar Sayangkan Lamanya Penetapan, Direktur RSAM Bukittinggi Masih PLH PADANG, HARIANHALUAN.COM- Anggota DPRD Sumbar asal Dapil Agam Bukitiinggi, Nofrizon menyayangkan terlalu lamanya penetapan direktur defenitif untuk Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi oleh gubernur Sumbar, Irwan Pray.
  • Senin,17 April 2017 - 11:21:38 WIB

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh PESSEL, HALUAN -- Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto Putra menyayangkan perusakan di Mandeh. Menurut Dedi, kawasan Mandeh semestinya dijaga agar tetap asri, bukan malah dirusak, dengan membabat hutannya. “Mandeh itu simbol ke.
  • Jumat,14 April 2017 - 20:39:00 WIB

    DPRD Limapuluh Kota Sepakat Tolak Tambang di Pangkalan

    DPRD Limapuluh Kota Sepakat Tolak Tambang di Pangkalan LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM – Enam tambang di Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota yang diizinkan kembali beroperasi oleh Pemerintah Provinsi Sumbar, mendapat penolakan serius dari DPRD Ka.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM