Pengelolaan Hutan Pinus Dipertanyakan


Kamis,06 April 2017 - 11:27:47 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pengelolaan Hutan Pinus Dipertanyakan

PASAMAN, HALUAN - Puluhan warga Abam, Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, temui bupati dan wakil bupati setempat, Rabu (5/4). Mereka, mempertanyakan legalitas pengelolaan ratusan hektare hutan pinus oleh enam warga setempat.

Pasalnya, bermunculan klaim sejumlah warga setempat mengaku telah mengantongi izin lokasi untuk melakukan penyadapan ratusan ribu pohon pinus, pasca berakhirnya kewenangan pihak PT Inhutani sebagai pengelola hutan pinus di daerah itu.

Turut hadir, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, beserta wakilnya Atos Pratama, Asisten Pemerintahan Dalisman, Asisten Kesra M.N Soesilo, Kepala Kesbangpol Afridansyah, Kabag Humas Eri Hermawan, Kasat Intelkam AKP Asror.

Perwakilan warga Abam, Sukirman menyampaikan, kedatangan puluhan warga setempat untuk meminta bupati menghentikan klaim sepihak pengelolaan hutan pinus dan monopoli harga getah pinus oleh oknum warga tersebut. 

"Kita inginnya itu dihentikan. Enam warga mengklaim punya izin lokasi sehingga bentrok dengan warga. Padahal, kami tahu hanya satu orang yang bermain disitu, selebihnya topeng," katanya. 

Ia pun membeberkan, bahwa kepala jorong setempat (Abam), yang bermain dan mengatur pengelolaan ratusan hektare hutan pinus itu. Akibatnya, kata dia, warga yang bekerja menyadap getah setiap hari merasa dirugikan.  

"Getah pinus yang disadap hanya dihargai sebesar Rp5 ribu per kg kepada petani selaku buruh. Tapi nyatanya, harga jualnya tinggi pak," katanya.

Warga pun meminta pemkab segera menindaklanjuti izin yang dipegang karena semena-mena terhadap petani.

"Janjinya, pihak perusahaan menyumbangkan Rp250 per kg dalam setiap penjualan getah pinus kepada masyarakat setempat untuk pembangunan masjid," ujar warga.

Mereka pun meminta, agar harga getah pinus disesuaikan dengan harga pasar. Pasalnya, kata dia, sebanyak 80 an warga setiap hari menggantikan nasibnya dari menyadap pinus.

"Harga harus sesuai dengan harga pasar. Demikian pula sumbangan untuk kampung harus direalisasikan. Kami yang datang adalah sebagai pekerja. Sebanyak 80 orang warga bekerja menyadap getah pinus dihutan itu setiap hari," katanya.

Salah seorang warga, Safril mengatakan dulu hutan pinus yang terdapat disepanjang jalan Rao-Rumbai itu dikelola oleh PT Inhutani. Setelah itu berakhir, baru dikelola sepihak oleh beberapa orang warga masyarakat.

"Ada enam orang warga kami, mengaku punya izin kelola dari perusahaan yang kami tidak ketahui identitasnya, yakni Longkei, zulkarnaien, cili, kulul Asmi, Nasrun dan safran sebagai pemegang izin lokasi perkebunan," katanya.

Setelah dikroscek, kata dia, ternyata sebanyak lima orang warga selain Safwan mengaku tidak tahu menahu soal kepemilikan izin itu. 

Terpisah, Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, masyarakat ingin tahu siapa pemilik lahan itu sebenarnya, termasuk meminta kejelasan sumbangan sebesar Rp250 per kilogramnya belum realisasikan kepada warga.

"Kita akan mencari tahu, luas area tanam hutan pinus di wilayah itu berapa. Termasuk legalitas perizinan yang dikantongi pihak terkait," katanya.

Ia bersama Wabup meminta masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusifitas. Selain itu, ia juga meminta masyarakat harus tetap bekerja dan menghindari pertikaian yang berpotensi menimbulkan konflik.

"Kita, pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu, siapa pemegang izinnya, berapa luas hamparannya. Setelah itu baru pemerintah bisa mengambil action," ucap bupati. 

Sementara, Walinagari Lubuk Layang, Ermin mengakui bahwa pengelola ratusan hektar hutan pinus di nagari itu sudah berpindah tangan, dari sebelumnya PT Inhutani kepihak lain. 

"Iya, dulu Inhutani. Ada keluar aturan baru, jad Inhutani tidak boleh lagi mengelola. Kalau sekarang, saya lupa siapa yang mengelolanya," katanya. (h/mg-yud)

 

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin,15 Agustus 2016 - 05:08:43 WIB

    Pengelolaan SDA Masih Terkendala Izin

    SOLSEL, HALUAN — Pemerintah Solok Selatan (Solsel) kesulitan maksimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sektor energi dan pertambangan karena rumitnya birokrasi terkait pengurusan izin. “Kita inginkan SDA yang dimilik.
  • Minggu,17 Juli 2016 - 20:03:39 WIB

    Ambil Alih Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Belum Jelas, Pemda Pasbar Selalu Siap

    Ambil Alih Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Belum Jelas, Pemda Pasbar Selalu Siap PASAMAN BARAT, HALUAN -- Rencana pengambilalihan kewenangan pendidikan menengah atas (SMA) oleh provinsi di tahun ini belum bisa dipastikan walaupun SOTK sudah diserahkan ke Provinsi Sumbar. Pasalnya, gugatan salah satu kota .
  • Sabtu,06 Februari 2016 - 03:40:48 WIB

    Pemkab Solsel Siapkan Perda Pengelolaan Sampah

    Pemkab Solsel Siapkan Perda Pengelolaan Sampah SOLSEL,HALUAN—Pe­merin­tah Kabupaten Solok Selatan (Solsel) tengah melakukan pem­bahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait penge­lolan sampah dan pemantauan lingkungan hidup di kantor bu­pati setempat,(5/2).
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM