Martias Nyebrang ke Kubu Djan Faridz


Rabu,05 April 2017 - 12:17:33 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Martias Nyebrang ke Kubu Djan Faridz

PADANG, HALUAN- Mantan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumbar versi Romahurmuziy (Romi), Martias Tanjung menegaskan, pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang menetapkan kepengurusan PPP versi Djan Faridz, ia tidak lagi berada dipihak Romi.

Dikatakan Martias dengan keluarnya putusan MA tetap terkait kepengurusan PPP yang sah, dimatanya dualisme partai juga telah berakhir.

"Saya anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PPP yang dulu ditunjuk sebagai ketua DPW versi Romahurmuziy menyatakan, dengan keluarnya kekuatan inkrah dari MA, kepengurusan yang sah adalah kepengurusan Djan Faridz. Dan kepengurusan Romahurmuziy tidak sah. Sebab tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang kalah setelah putusan hukum inkrah," ucap Martias diruangan Fraksi PPP DPRD Sumbar, Selasa (4/4).

Disebut Martias sejak ada putusan MA yang diperkuat juga oleh PTUN Jakarta, untuk masalah yang sama ia telah menyatakan Sami'na Wa Atho'na (menerima) untuk masalah ini. Disampaikan Martias, apa yang ia lakukan sesuai juga dengan janji PPP versi Romi di depan kader ketika melakukan Rakornas sebelumnya. Dimana saat Rakornas itu disampaikan, begitu ada kekuatan hukum tetap terkait kepengurusan PPP, yang kalah harus ikut yang menang. Karena itu juga, Martias mengaku dirinya komitment dengan apa yang disampaikan sejak awal. Dengan keluarnya putusan MA, dalam pandangannya sengketa di tubuh PPP ikut sudah berakhir.

Martias Tanjung menambahkan, pasca keluarnya putusan MA juga, ia telah mengirim surat tertulis pada pihak Romi yang menyatakan, dirinya tidak terlibat lagi dengan kegiatan yang berhubungan dengan dualisme, dan patuh dengan putusan hukum yang berlaku.

Namun demikian, Martias sangat menyayangkan adanya upaya politisasi yang dilakukan pihak Romi pasca keluarnya putusan MA yang menetapkan kepengurusam Djan Faridz. Dimana tak lama setelah putusan MA keluar, pihak Romi menyelenggarakan muktamar islah, dimana muktamar islah yang diadakan tak diikuti kepengurusan yang sah.

Dipaparkan Martias, muktamar islah yang diselenggarakan Romi sekitar bulan April 2016 tak bisa diterima pihak Djan  Faridz karena, kalau islah dilakukan setelah adanya putusan hukum, sama halnya putusan hukum tidak ada. Sebab Islah seharunya adalah upaya perdamaian yang dilajukan menyelesaikan pertikaian sebelum proses hukum berjalan. Jika sudah ada putusam hukum, terang Martias, mestinya yang diakui langsung saja kepengurusan yang telah ditetapkan oleh hukum.

"Jika sudah ada putusan inkrah, untuk apa lagi islah. Kepengurusan yang ada kan sudah jelas. Karena itu juga, saat muktamar Islah itu kepengurusan Djan Faridz tidak ada yang hadir," ucapnya.

Namun demikian, lanjut Martias, terlepas dari apa yang dilakukan kelompok Romi di pusat dengan muktamar islahnya, ia menyebut tidak lagi bahagian dari itu.
Hanya saja, pada kesempatan kemarin Martias menegaskan, tujuan ia menyampaikan semua ini adalah agar setiap kader PPP, khususnya di Sumbar tidak terpengaruh dengan upaya-upaya melemahkan kepengurusan yang telah dinyatakan sah secara hukum.

"Jangan sampai karena tak amanahnya sebahagian orang di pusat, yang tidak tak taat dengan hukum (pihak romi,red) kami di daerah ikut gontok-gontokan," ujar Martias.

Untuk hal ini, Martias juga berpandangan sesungguhnya muktamar islah yang digawangi pihak Romi sedikit banyaknya telah membuat konsulidasi PPP di seluruh Indonesia jadi terganggu. Namun demikian, ia berharap kepada seluruh rekan-rekannya di PPP agar tidak terpengaruh.

"Semua kader di Indonesia dan Sumbar adalah berteman. Misalnya saya dengan pengurus wilayah PPP Sumbar yang sekarang ditunjuk Djan Farids, sejak awal kami memiliki hubungan yang baik-baik saja, saya tak ingin karena nafsu sahwat sebahagian orang di pusat, kami yang bertengkar," jelas Martias lagi.

Martias juga menyampaikan, sebagai seorang  kader yang pernah berseberangan dengan kepengurusan versi Djan Faridz, ia menghimbau kepada seluruh sesama kader PPP yang ada agar menyudahi pertentangan yang selama ini terjadi.

"Kalau tujuannya untuk memperebutkan pengurusan DPP, 2019 kepengurusan juga akan berakhir, jadi untuk apa lagi. Mari kita hormati putusan hukum yang ada, sebab kita hidup di negara hukum," pungkas Martias.

Dari pada sibuk dengan dualisme, Martias berpandangan ada baiknya kader memikirkan bagaimana membangun PPP yang satu. Berkiprah serta memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat.

"Untuk semua anggota yang pernah ikut dengan saya, itu juga sudah saya ajak agar menghormati putusan hukum yang ada," tandasnya. (h/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM