Komisioner KPU dari Parpol, Itu Langkah Mundur


Kamis,23 Maret 2017 - 10:00:59 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Komisioner KPU dari Parpol, Itu Langkah Mundur ilustrasi

PADANG, HALUAN – Sejumlah pengamat mengkritisi wacana Panitia Khusus Rancangan Undangi-undang (RUU) pemilu DPR RI terkait keanggotaan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari partai politik (Paprol). Mereka menilai, wacana itu tidak tepat dan merupakan langkah mundur.

Pengamat Hukum Tata Negara Charles Simabura saat dihubungi, Rabu (22/3) mengatakan sebenarnya di tahun 1999 hal ini sudah pernah diterapkan. Jadi kalau saat ini kembali digunakan artinya merupakan langkah mundur.

"Wacana ini selalu mencul dari partai politik. Menurut saya juga aneh. Parpol ibarat pemain dalam pemilu, sedangkan KPU adalah wasit. Artinya, jika parpol jadi anggota KPU,  sama dengan pemain sekaligus wasit. Jadi kalau ini digabungkan ya akan muncul banyak persoalan nantinya," ungkapnya.

Satu hal lagi, jelas Charles penyelenggara pemilu itu harus independen dan tidak partisan. Artinya, kalau penyelenggaranya sudah independen maka proses akan berjalan sebagaimana mestinya. "Kalau menurut aturan sebelumnya di UU pemilu kan tidak boleh, tapi kalau DPR sepakat kita mau apa. Saat ini yang dipertanyakan itu keinginannya untuk kembali menggunakan itu. Sudah dapat dibayangkan pertarungan politik yang akan terjadi ke depannya dan prinsip pemilu yang Jurdil akan jauh," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidia Putra juga mempertanyakan dasar dan tujuan dimunculkan wacana ini kembali. Apakah KPU yang ada saat ini memiliki persoalan dalam pelaksanaan pemilu. Kalaupun ada persoalan seperti partisipasi pemilih yang rendah, ini juga tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara saja tapi juga ada beberapa pihak lain yang ikut menyumbang dalam hal rendahnya partisipasi pemilih ini.

"Kalau menurut saya, bagian-bagian yang tidak penting tidak usah diperdebatkan, karena mubazir. Kalau memang tidak ada persoalan di KPU kenapa harus diganti, dan apa dasarnya," ujarnya.

Bahkan, lanjut Eka justru sebaliknya. Jika Parpol menjadi penyelenggara pemilu, akan timbul banyak persoalan baru dan mencampuradukkan antara peserta pemilu dengan penyelenggara. “Hal ini jelas  tidak ideal. Ibarat kata "wasit sekaligus pemain" ini sangat tidak ideal,” tegas Eka.
Hal senada juga dikatakan oleh Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Aidinil Zetra. Menurutnya, dua diantara prinsip penyelenggara pemilu yang demokratis dan menjamin terjadinya partisipasi politik, yaitu, prinsip independensi. KPU harus independen dan tidak terlibat dalam kepentingan politik.

Keindependenan KPU harus dijaga dan dijamin baik secara undang-undang. Kedua prinsip imparsialitas bahwa KPU tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil, tapi juga harus menjaga sikap tidak memihak kepada salah satu kekuatan politik tertentu yang jadi peserta pemilu.

“Jadi, jika Komisioner KPU diduduki oleh perwakilan Parpol dipastikan kedua prinsip tersebut akan sulit untuk ditegakkan. Serta akan timbul berbagai potensi yang nantinya akan memicu banyak persoalan,” ungkapnya.

Aidinil menjelaskan, sejarah menunjukkan bahwa ketika peserta pemilu ikut menyelenggarakan pemilu maka pemilu yang demokratis sulit akan terwujud. Peluang terjadinya manipulasi politik, untuk memenangkan partai tertentu akan semakin besar. Sejarah keterlibatan Golkar pada masa Orba dalam lembaga penyelenggara pemilu. Zaman Orba telah menunjukkan ketidakmampuan dalam menerapkan prinsip imparsialitas, netralitas, dan transparansi. Kooptasi yang kuat dari pemerintah orde baru terhadap lembaga penyelenggara pemilu menimbulkan sistem pengawasan penyelenggaraan pemilu yang lemah.

Saat dihubungi, Wakil Ketua DPW Partai Golkar Sumbar Yulman Hadi menilai yang menjadi penyelenggara pemilu (KPU) adalah orang-orang yang benar-benar independen sehingga tidak bermuatan tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Kalau representasinya dari partai, maka kemungkinan terjadi tarik menarik kepentingan partai akan mewarnai pemilu nantinya.

Menurutnya, kalau memang menginginkan kualitas pemilu yang baik maka penyelenggaranya memang harus independen sehingga dalam pelaksanaan aturan yang berlaku akan berjalan sebagaimana mestinya. "Saya belum setuju kalau ada keterlibatan partai dalam hal ini dan juga tidak ideal," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai PKS di DPRD Sumbar Mochlasin mengatakan, Indonesia negara yang belum terlalu cukup dewasa untuk menerima sistem seperti itu. Berbeda dengan di luar negeri. Di negara ini demokrasi juga belum dilakukan secara sportif karena masih banyak terdapat persoalan yang selalu dikaitkan dengan politis. "Apapun bisa dilarikan ke arah politis, misalnya saja soal pendidikan, sosial dan apa-apa yang lainnya sudah dikaitkan dengan politik," ujarnya.

Sedangkan Ketua DPD Demokrat Sumbar Yosrizal Zain mengaku belum memahami secara penuh apa saja kajian dari pansus RUU Pemilu ini. Ditambah lagi pada saat rapat internal untuk pembahasan ini ia tidak dapat hadir untuk mengetahuinya. "Saat ini saya belum bisa berkomentar banyak karena memang saya juga belum begitu paham. Namun yang jelas, saya berharap demokrasi dapat berjalan dengan tepat dan baik. Kalau saya lihat secara sekilas memang ini kurang ideal dan tidak fair, namun jika memang diterapkan tentu akan ada rambu-rambu atau aturan yang akan mereka penuhi nantinya," ujarnya. (h/rin)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,22 Desember 2016 - 01:14:16 WIB
    KETUA KPU DAN PANWASLIH PAYAKUMBUH DICOPOT

    Komisioner KPU Bukittinggi Dipecat

    PADANG, HALUAN — Majelis Dewan Kehormatan Penyeleng­gara Pemilu (DKPP) akhirnya menjatuhkan sanksi pencopotan jabatan Ketua KPU dan Ketua Panwaslih Payakumbuh, pada sidang yang digelar Rabu (21/12). Sementara, Komisioner K.
  • Selasa,20 Oktober 2015 - 20:23:33 WIB

    DPR Setujui 5 Komisioner KY

    JAKARTA, HALUAN — DP­R telah menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner Komisi Yudisial (KY). Di antara tujuh calon, lima calon disetujui dan di­se­rah­kan ke Presiden Jok.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM