Izin Tambang Di Sekitar Pangkalan Didesak untuk Dicabut


Kamis,16 Maret 2017 - 09:36:51 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Izin Tambang Di Sekitar Pangkalan Didesak untuk Dicabut Banjir dan longsor di awal Maret 2017 ini di wilayah Pangkalan dan Sekitarnya di Kabupaten Limapuluh Kota diduga dipicu adanya aktivitas tambang. DOKUMEN

LIMAPULUH KOTA, HALUAN – Desakan masyarakat untuk mencabut izin tambang yang berada di Pangkalan dan Kapur IX kian kental di tengah masyarakat. Berbagai pihak meminta Pemkab Limapuluh Kota dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk tegas mencabut izin usaha pertambangan yang diduga sebagai penyebab banjir dan longsor di Kecamatan Pangkalan dan Kapur XI, kabupaten Limapuluh Kota, jumat (3/3).

Ketua Lidik Krimsus Limapuluh Kota-Payakumbuh, Rothman Uchok Silitongga menuturan izin usaha tambang di Kecamatan Pangkalan dinilai telah merugikan masyarakat. Apapun alasannya, Pemkab Limapuluh Kota dan Pemprov Sumbar, harus tegas mencabut izin usaha tambang yang beroperasi di sekitar lokasi tersebut. Pasalnya, setiap tahun, daerah ini selalu terjadi banjir dan longsor dan dalam bencana banjir dan tanah longsor kemarin menelan 8 korban jiwa.

“Tambang ini sudah merusak lingkungan. Bagaimana eksploitasinya juga sudah keterlaluan yakni menggerus hutan dan meledakkan bukit dengan dinamit. Alasan pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar akan mempertimbangan berbagai aspek dalam mencabut izin usaha tambang di Kecamatan Pangkalan tidak dapat diterima,” tegas Rothman Uchok Silitongga, Rabu (15/3)

Ia juga mengatakan akibat tambang ini, puluhan hektar sawah dan ladang masyarakat juga rusak berat. Aktivitas pertambangan material batu gunung (andesit) maupun akibat penambangan material pasir dan batu (sirtu) selama ini juga minim pengawasan.

“Kami marah karena tambang ini sudah sangat merusak. Pasalnya pengawasan sangat minim dan ini menjadi PR juga bagi pemerintah. Jika hujan tiba, lumpur bekas galian tambang mengalir dan lalu menimbun persawahan masyarakat. Masyarakat kehilangan mata pencarian. Ini perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi yang membawahi izin usaha tambang ini,” ulasnya.

Sejauh ini, sebanyak 6 usaha tambang di kawasan Kecamatan Pangkalan yakni PT. Koto Alam Sejahtera, PT. Hasaba Global Materindo, PT. Atika Tunggal Mandiri, PT. Bintang Sumatera Pasific, PT. Anshar Terang Crushindo dan PT. Dempo Bangun Mitra sudah dibekukan sementara.

“Dua diantara enam perusahaan tambang tersebut yakni PT. Koto Alam Sejahtera, PT. Hasaba Global Materindo, tercatat sebagai perusahan paling dekat dengan lokasi longsor di Jorong Polong Duo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Kotobaru. Jangan membekukan aktivitas hanya sekedar masa duka saja. Namun, perlu penanganan lebih jauh lagi. Karena itulah kami meminta agar izinnya dicabut saja,” katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, dengan tegas menyatakan, terjadinya longsor di Kekok 17 itu berat dugaan dipicu oleh aktifitas tambang yang ada di sekitar lokasi. Sebelum ada usaha pertambangan bencana longsor tidak separah ini. Namun, sejak adanya izin usaha tambang di kawasan perbukitan tersebut, saat curah hujan tinggi akan mudah menggerus lapisan bukit yang menjadi longsor.

“ Kita akan tinjau izin usaha tambang di lokasi tersebut. Jika perlu, izin usaha tambang itu kita cabut, karena dampaknya selain merugikan lingkungan juga telah mendatangkan kerugian harta benda dan bahkan nyawa manusia, ” tegas Ferizal Ridwan. (h/ang)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa,04 Juli 2017 - 18:46:10 WIB

    Minimarket di Limapuluh Kota Ini Pakai Logo Indomaret, BPM-PTSP: Pemkab Tidak Pernah Berikan Izin

    Minimarket di Limapuluh Kota Ini Pakai Logo Indomaret, BPM-PTSP: Pemkab Tidak Pernah Berikan Izin LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM – Pengoperasian Indomaret di jalan lintas Payakumbuh – Riau Km 6, Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota yang sempat didemo oleh masyarakat tahun 2015 silam, sampai saat ini masih beropera.
  • Sabtu,17 Juni 2017 - 00:52:29 WIB

    Bupati Pasaman Geram, Puluhan Staf Umum Izin Massal

    Bupati Pasaman Geram, Puluhan Staf Umum Izin Massal PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, lagi-lagi dibuat jengkel oleh sebagian pegawai di Sekretariat Daerah (Setda) setempat, khususnya pada bagian umum. Kegusarannya disebabkan puluhan pegawai tidak hadir a.
  • Kamis,27 April 2017 - 09:57:12 WIB

    Polres Pasbar Usut Pelanggaran Izin PT AWL

    PASBAR, HALUAN - Kepolisian Resor Pasaman Barat (Polres Pasbar) memproses unsur pidana terkait dugaan pelanggaran izin operasional pabrik kelapa sawit (PKS) PT Agro Wira Ligatsa (PT AWL) di Simpang Tiga Alin, Kecamatan Gunung.
  • Senin,24 Oktober 2016 - 01:05:35 WIB
    DITENGGAT HINGGA AKHIR DESEMBER

    Klinik PTMK Tak Kantongi Izin

    SOLSEL, HALUAN — Sejumlah persoalan mulai muncul kepermukaan dari perusahaan perkebunan teh PT Mitra Kerinci (PTMK), Sangir, Solok Selatan (Solsel) sebagai anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (PTRNI) yang merupakan B.
  • Rabu,19 Oktober 2016 - 00:27:35 WIB

    Pengurusan Izin UMKM Mulai Meningkat

    PARIAMAN, HALUAN — Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengerajin di Kota Pariaman tahun 2016 ini menunjukan peningkatan..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM