2018, Dana Rajawali Segera Dicairkan


Rabu,15 Maret 2017 - 08:52:46 WIB
Reporter : Tim Redaksi
2018, Dana Rajawali Segera Dicairkan

PADANG, HALUAN- Angin segar untuk dunia pendikan Sumbar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemprov Sumbar sudah sepakat, Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minangkabau dicabut. Selanjutnya akan dibentuk Perda baru sebagai payung hukum penyaluran sekitar Rp75,4 miliar dana yang bersumber dari hibah PT Rajawali.  Artinya, dana yang mengendap sejak 2009 tersebut segera bisa dimanfaatkan.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, Komisi V sebagai yang bertanggung jawab membahas dana hibah PT Rajawali, Selasa (14/3) kemarin baru saja menggelar rapat membahas pengelolaan dana hibah PT Rajawali dengan SKPD terkait dari Pemprov.

"Pada rapat yang dihadiri BKD, Biro Hukum, Dinas Pendidikan dan beberapa yang lain, kami dan pemprov sepakat. Perda pendirian Yayasan Minangkabau dicabut, dibentuk perda baru, sehingga dana bisa segera dicairkan," kata Hidayat kepada Haluan usai rapat tersebut.

Ditambahkan, pada rapat antara DPRD dan Pemprov Selasa siang itu, disepakati lembaga pengelolaaan dana yang akan dipakai adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Direncanakan sebelum akhir bulan ini draft BLUD telah diajukan pemprov ke DPRD. Dengan demikian Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minangkabau akan langsung dicabut. Kemudian akan dibentuk Perda baru sebagai pijakan dari penyaluran dana.

"Sudah sejak lama dana tak kunjung bisa dimanfaatkan. Ditargetkan 2018 dana sudah bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan," jelas Hidayat.

Disampaikannya, pilihan pengelolaan dijatuhkan pada BLUD dengan alasan, sistem ini dinilai tidak melanggar aturan. Jika dikelola berbentuk yayasan seperti sebelumnya, pusat tidak membolehkan dana hibah dikelola melalui yayasan.

Lebih lanjut ia mengatakan, ke depan yang akan dimanfaatkan adalah mudarabah atau bagi hasil saja. Dengan demikian dana awal akan tetap tersimpan tanpa berkurang

Tak hanya itu, jelasnya, ke depan pemerintah daerah juga akan membuka peluang untuk perusahaan-perusahaan atau pihak lain yang ingin menyumbangkan dana CSR atau hibah mereka melalui BLUD yang akan dibentuk ini.

"Dalam Perda baru yang akan dibuat, nantinya akan kita masukkan hal-hal yang membuat dana hibah dari pihak lain bisa diterima dan dikelola melalui BLUD yang ada itu. Dengan ini nantinya juga akan ada Dana Rajawali kedua, ketiga dan selanjutnya," papar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar tersebut.
Sementara, untuk penerima manfaat dari dana itu sendiri, menurut Hidayat masih sedang dibicarakan. Namun selain untuk siswa atau mahasiswa kurang mampu, ada usulan beasiswa yang bersumber dari dana hibah itu juga diperuntukkan bagi beasiswa berprestasi. "Untuk memicu semangat belajar tentunya," pungkas Hidayat.(h/len)

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,10 Februari 2017 - 11:37:13 WIB

    2018, MUI Baru Bisa Dapat Hibah di APBD

    2018, MUI Baru Bisa Dapat Hibah di APBD PADANG, HALUAN — Kegusaran Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat karena ketiadaan dana penunjang operasional 2017, terdengar nyaring ke telinga Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumbar, Jasman..
  • Jumat,23 Desember 2016 - 00:28:02 WIB

    2018, Pasbar Miliki 96 Nagari

    PASBAR, HALUAN — Pemerintah Pasaman Barat (Pasbar) sudah merekomendasikan ke gubernur sebanyak 34 nagari persiapan atau nagari pemekaran. Pasbar memiliki target pada tahun 2018 mendatang miliki 96 nagari..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM