Pengumuman Hasil Tes Guru Kontrak Ditunda


Selasa,14 Maret 2017 - 10:36:17 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pengumuman Hasil Tes Guru Kontrak Ditunda kantor bupati Pesisir Selatan

PAINAN, HALUAN - Pengumuman hasil test penerimaan guru kontrak di Pessel tersendat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005, tentang penerimaan pegawai. Terkait hal itu, dalam waktu dekat Pemkab berencana akan mengunjungi Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) RI guna kordinasi lebih lanjut.

"Ya, ini sangat perlu kita konsultasikan kepusat. Sebab, ada aturan yang perlu kita singkronkan dengan aturan tersebut. Agar nantinya tidak salah dalam mengambil keputusan. Untuk sementara waktu, pengumuman hasil kelulusan ini, kita tunda," ungkap kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Pessel, Zulkifli di ruangannya. Senin, (13/3).

Dijelaskannya, dalam penerimaan tersebut, total keseluruhan pengangkatan guru kontrak sebanyak 1.294 orang. Menurutnya, jumlah itu sudah digabung dengan guru Kategori II sebanyak 384 orang, dan akan diumumkan secara bersamaan nantinya.

 

"Kalau tidak ada aral melintang, besok kita kordinasi dengan kemenpan RI, (Selasa 14/3-red). Nanti kita akan melibatkan tim perumusan pemkab yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan BKD," jelasnya kepada Haluan.


"Anggaran yang diperuntukan adalah sebesar Rp10,5 miliar per tahunnya. Diperkirakan honor untuk satu orang guru berkisar Rp750 ribu," tambahnya.

Terpisah, kepala Badan Kapegawaian Daerah (BKD) Ahda Yanuar mengatakan, ada beberapa item yang harus dikoordinasikan dengan Kemenpan RI, terkait penerimaan guru kontrak saat ini, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 

"Pada intinya kita (BKD), dilarang merekrut tenaga non PNS. Namun, disisi lain ada kebutuhan yang sangat mendesak, jadi hal ini perlu kita pertimbangkan dan koordinasikan dengan pihak terkait, agar tidak salah dalam mengambil keputusan nantinya," terangnya.

Menurutnya, saat ini segala aturan sudah moratorium ke pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mengacu pada aturan tersebut antara tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengangkatan tenaga kontrak di Pessel.

"Ya, tentu kita sangat perlu melakukan konsultasi dengan pihak terkait. Jika Kemenpan mengarahkan pada suatu regulasi, maka kita akan melakukan hal itu demi kemajuan daerah. Pokoknya kita lihat nanti," ulasnya.

Ditambahkannya, jika nanti diarahkan pada perekrutan melalui beberapa tes yang mengacu pada sistem pusat. Maka pemerintah daerah harus siap dengan hal itu. Apalagi, dalam penerimaan lalu sudah memakai sistem Test Kemampuan Dasar (TKD) dan sistem CAT.

"Kita berharap nantinya tidak ada kendala. Mudah-mudahan berjalan seperti yang kita harapkan bersama," tutupnya. (h/mg-kis)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM