Pelibatan Masyarkat Nagari Kunci Kerberlanjutan Produksi Pangan


Kamis,09 Maret 2017 - 23:35:38 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pelibatan  Masyarkat Nagari Kunci Kerberlanjutan Produksi Pangan Indra Sakti Lubis
Pelibatan  Masyarkat Nagari Kunci Kerberlanjutan Produksi Pangan
 
PADANG, HALUAN- Menanggapi Surat Edaran Gubernur Sumbar No. 521.1/2088/distanurbun/2017, Indra Sakti Lubis Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani dan pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
berpendapat bahwa Gubernur Sumbar dapat dikatakan tidak memahami  bahwa pertanian itu adalah bagian dari kerja budaya masyarakat nagari.
 
 Pertanian tidak hanya urusan produksi tetapi siapa yang memproduksi dan bagaimana diproduksinya. "Sering dilupakan adalah bagaimana jaminan harga paska panen? Yang selama ini sering tidak menguntung petani. Terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurun beberapa tahun terakhir. Artinya harga produk pertanian petani tidak mampu mengimbangi kenaikan harga barang2 yang dibutuhkan oleh petani. Jika pemerintah berani memberikan jaminan harga dan pasar yang baik tanpa di komando sekalipun jutaan petani akan berbondong-bondong menanam lahannya," jelas Indra dihubing Haluan Kamis kemarinm (9/3).
 
Ia mengatakan, persoalan pangan di Sumbar masa kini,  bukan disebabkan produksi pertanian 3-4 kali musim tanam terakhir-akhir ini. Melainkan ihwal  laju alih fungsi lahan pertanian produktif yang terjadi selama 10 - 20 tahun belakangan dengan berbagai tujuan telah menciptakan kondisi yang dihadapi saat ini. "Ke depan Pemprov Sumbar perlu mendorong ketersediaan persawahan baru. Saya mengetahui berbagai Nagari sedang bergerak kearah ini dan perlu dukungan kebijakan," saranya.
 
 Ia mengaku  sangat prihatinkan karena  surat ini diedarkan oleh Gubernur Sumbar, dimana Sumbar tidak saja secara nasional bahkan internasional dikenal baik dengan sistem tanah ulayat. "Sejatinya tanah dimiliki oleh kaum bukan perseorangan. Tentu tidak sesederhana sebagaimana surat edaran tersebut untuk dikelolakan oleh pihak ketiga lainnya," jelasnya.
 
Ia melihat  Nagari-nagari di Sumbar menggunakan dana yang mereka kelola telah berjibaku memperbaiki saluran irigasi-irigasi,  agar lahan pertanian mereka bisa dikelola dan menghasilkan. Hal ini perlu diperkuat oleh pemerintah.
 
Pemerintah provinsi, kata Indra,  seharusnya memikirkan bagaimana memberikan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan petani sebagai bagian masyarakat nagari. Seperti membenahi rantai pasok produk-produk hasil pertanian termasuk beras untuk berikan jaminan harga yang merangsang masyarakat untuk berproduksi. Termasuk mencari terobosan pasar agar langsung bisa diterima oleh konsumen akhir. "Saya mendorong setiap nagari untuk membangun atau memperkuat lumbung-lumbung pangan nagari dengan menggunakan Dana Desa (Dana Nagari) sebagai upaya menjamin ketersediaan pangan nagari, dan  sekaligus memperkuat kebudayaan yang sudah ada di setiap nagari," ujarnya.
 
Ia menyatakan, melibatkan peran serta pemerintahan dan masyarakat nagari untuk terlibat aktif khususnya dalam memastikan ketersediaan pangan nagari dan provinsi menjadi kata kunci keberlanjutan produksi pangan di Sumatera Barat. Sinkronisasi progran lintas SKPD (OPD) terkait urusan pertanian, kehutanan, PU, pemberdayaan nagari, perindustrian, perdagangan dan lainnya menjadi sangat penting dilakukan pemerintah.
 
Menyimak pernyataan Gubernur Sumbar di medsos tadi malam, kata Indra,  jadi pertanyaan mengapa tidak dipikirkan dan dipersiapkan satu surat edaran yg  clear dan mudah dipahami. Penjelasan Gubernur menyebutkan ada dua surat edaran.
Namun, mengenai pembagian hasil seperti di surat edaran tersebut, Indar merasa  tidak perlu dikomentari. "Keprihatinan bersama yang perlu kita  kedepankan," pungkasnya. (h/dn).
 
 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM