Konservasi Oleh Rakyat Harus Dihargai Pemerintah


Kamis,02 Maret 2017 - 13:14:13 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Konservasi Oleh Rakyat  Harus Dihargai Pemerintah
JAKARTA, HALUAN- Masyarakat adat dan masyarakat lokal telah lama melakuan praktik-praktik konservasi. Mereka  memiliki sistem pengelolaan komunal dan praktik serta peraturan adat untuk melarang pengambilan sumberdaya alam secara berlebihan.
 
 
Demikian Kasmita Widodo, Koordinator Working Group ICCAs Indonesia (WGII) pada Seminar Nasional Konservasi Rakyat dalam reelase Media kepada haluan, Kamis ini.
 
 
Selama ini kebijakan pengelolaan kawasan konservasi masih menempatkan konservasi sebagai kewenangan dan kebijakan pusat (sentralistik), dengan tidak memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat adat dan lokal untuk berperan aktif.  "Inspirasi konservasi sebenarnya berasal dari rakyat,” ungkap  Dahniar Adriani, Koordinator Eksekutif HuMA, salah satu pengusung pengakuan hutan adat, memaparkan fakta lapangan.
 
 
Saat ini Revisi UU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sedang masuk pembahasan di DPR RI. WGII melihat masih ada hal-hal prinsip yang terlewat dalam RUU tersebut. Seperti pengakuan terhadap peran, kearifan dan praktik konservasi oleh masyarakat hukum adat dan lokal dan wilayahnya yang dikelola secara lestari untuk konservasi SDA. Bahkan revisi UU Konservasi ini dikhawatirkan hanya mengakomodir keterlanjuran ‘investasi’ bukan konservasi’.
 
 
“Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) merupakan jawaban dalam tata kelola konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional yang lestari dan holistik, dimana praktik tersebut menjamin juga aspek kehidupan masyarakat adat, seperti mata pencaharian, ketahanan pangan dan air, konservasi keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, dan jasa ekosistem sebagai dasar pembangunan,” ungkap Cristina Eghenter, Deputy Director for Social Development WWF Indonesia.
 
 
Working Group ICCAs di Indonesia (WGII) didirikan seusai Simposium ICCAs di Bogor, Oktober 2011, untuk mempromosikan dan mengadvokasikan kawasan yang dilindungi oleh masyarakat (ICCAs) di Indonesia. Beberapa lembaga yang menjadi anggota WGII yaitu: JKPP, NTFP - EP, WWF Indonesia, KIARA, HuMa, PUSAKA, AMAN, Sawit Watch, WALHI, BRWA. (h/dn/*)

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM