Bupati Minta Percepat Pembahasan APBD 2017


Kamis,23 Februari 2017 - 11:18:35 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Bupati Minta Percepat Pembahasan APBD 2017 Bupati Solok Selatan H.Muzni Zakaria. JEFLI

SOLOK SELATAN,HALUAN -- Bupati Solok Selatan (Solsel) H.Muzni Zakaria meminta DPRD Solsel mempercepat persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017. Hal ini disampaikan Plt.Kabag Humas Pemkab Solsel, Firdaus Firman pada Haluan, Rabu (22/2).

"Eksekutif hari ini (rabu.red) telah melayangkan surat pada DPRD Solsel terkait percepatan persetujuan RAPBD 2017. Surat sekaligus balasan terhadap surat yang diberikan DPRD sebelumnya setelah Banggar terakhir di gedung DPRD Solsel,"katanya.

Berdasarkan surat DPRD yang diberikan pada Bupati Solsel,H. Muzni Zakaria yang ditembuskan ke Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno terkait permintaan Ranperda dan Penjabaran RAPBD 2017 yang disesuaikan dengan hasil kesepakatan Banggar DPRD.

Bupati Solsel, H.Muzni Zakaria mengatakan rancangan Perda dan penjabaran APBD 2017 telah disampaikan saat pembahasan Rabu, (25-29/1) di Padang. Namun, sampai saat ini dokumen tersebut belum dirubah karena menunggu hasil pembahasan berdasarkan laporan Banggar DPRD yang sidangnya dilaksanakan Rabu,(15-17/2) di gedung DPRD Solsel. "Sesuai mekanisme dan aturan, laporan Banggar DPRD dimaksud terlebih dahulu harus diambil keputusan secara politik dalam rapat Paripurna DPRD yang sedianya sesuai agenda Bamus akan dilaksanakan Jumat (17/2) pukul 16.00 WIB.

Selanjutnya, hasil rapat paripurna pengambilan keputusan yang dituangkan dalam risalah dan nota kesepakatan antara Bupati dengan pimpinan DPRD Solsel tentang persetujuan Ranperda menjadi Perda APBD 2017."Inilah  yang akan menjadi pedoman dan dasar bagi eksekutif untuk menyesuaikan kembali dokumen yang dimaksud  dengan memperhatikan aspek teknis, hukum dan keuangan daerah,"jelasnya.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan selambat-lambatnya tiga hari dokumen Ranperda dan Penjabaran APBD yang telah mendapat persetujuan DPRD diajukan ke Gubernur untuk mendapat evaluasi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil konsultasi dengn Kemendagri (Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan) dan Pemprov Sumbar dapat pedoman bersama yakni, mengingat ranperda APBD 2017 melewati waktu maka Silpa dengan ambang batas 5,5 persen tidak digunakan lagi dan diharuskan menggunakan Silpa ril berdasarkan tutup buku 2016.

Kemudian, untuk pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD agar terjamin ketransparanannya berdasarkan ketentuan berlaku. "Kami meminta disampaikan secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan di rapat Paripurna,"tambahnya.

Seterusnya, pihak DPRD mempercepat persetujuan RAPBD 2017 mengingat teguran sebanyak tiga kali yang telah disampaikan Pemprov Sumbar dan mengingat adanya sanksi-sanksi yang akan diberikan pemerintah pusat."Jika belum juga mengagendakan rapat paripurna untuk pengesahan RAPBD menjadi Perda maka demi kepentingan rakyat sesuai dengan perintah Undang-Undang dengan terpaksa kami mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perbup),"tutupnya.(h/jef)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM