Jaringan Aksi Mahasiswa Demo Kejari Pasbar, Tuntut Kelanjutan Kasus Mobil Dinas Bupati


Selasa,14 Februari 2017 - 18:07:31 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Jaringan Aksi Mahasiswa Demo Kejari Pasbar, Tuntut Kelanjutan Kasus Mobil Dinas Bupati Masa Aksi yang tergabung dalam Jaringan aksi Mahasiswa (JAM) Pasaman Barat, sampaikan orasinya didepan kantor Kejaksaan Negeri Simpang Empat

PASBAR,HALUAN--Lebih dari 100 orang mahasiswa yang mengatasnamakan Jaringan Aksi Mahasiswa Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melakukan aksi demonstrasi ke kejaksaan setempat menuntut kelanjutan kasus korupsi mobil dinas bupati pada 2010 senilai Rp1,4 miliar.


"Kasus ini terkesan diam dan tidak ada kelanjutannya. Kami ingin aktor intelektual dibalik kasus itu diproses. Jangan pandang bulu dalam penegakan hukum," kata koordinator aksi, Domigus Putra.


Dia mengatakan meskipin mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pasaman Barat, Hendri Tanjung sudah terpidana pada 2015, namun kelanjutan kasus itu tidak jelas. Padahal pihak kejaksaan sudah menetapkan dua tersangka baru dari rekanan mobil atas nama Vitarman dan Arifin.


"Kedua tersangka itupun tidak ada kejelasannya. Kami mempertanyakan ini, apakah kasus ini lanjut atau diam begitu saja," katanya.
 

Selain itu, dalam beberapa persidangan terungkap bahwa proses pengadaan itu tidak sesuai dengan aturan. Bahkan ada aktor intelektualnya yang tidak tersentuh.
 

Saat aksi itu mahasiswa melempari merk nama kejaksaan dengan telur sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum.


Setelah itu, mahasiswa membacakan tuntutan mereka dihadapan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Teguh Wibowo, pihak kepolisian dan Satpol PP yang mengamankan aksi tersebut.


Tuntutan mahasiswa tersebut adalah perihal yang terungkap beberapa kali persidangan. Pertama, proses perubahan anggaran dari pengadaan yang seharusnya untuk dua mobil dinas bupati dan wakil bupati itu tidak melalui mekanisme yang ada.   
 Perubahan jumlah pengadaan itu seharusnya melalui mekanisme perubahan anggaran di DPRD setempat. Namun kenyatannya cuma melalui telaah staf.  


Setelah diumumkan tender lelang pertama dan kedua yang gagal maka kuasa anggaran dalam hal ini terdakwa Hendri Tanjung,  membuat telaah staf ke pimpinan tertinggi bupati.  


Anehnya saat itu pimpinan setuju dengan perubahan dari pengadaan dua mobil menjadi satu mobil. Seharusnya terdakwa tidak menerima begitu saja karena mekanismenya harus perubahan anggaran di DPRD.


"Keganjilan ini terungkap dipersidangan. Merubah anggaran cukup saja dengan surat telaah staf bukan melalui sidang anggaran di DPPD. Anehnya lagi, pimpinan saat itu setuju," katanya.


Kedua, yang terungkap adalah setelah tender pertama dan kedua gagal maka terdakwa melakukan penunjukan langsung (PL) kepada perusahaan PT Baladewa Indonesia.   


Padahal,  dalam Kepres 8 tahun 2003 pasal 58 sudah jelas bahwa yang bisa ditunjuk mengerjakan kegiatan melalui PL adalah perusahaan yang ikut mendaftar pada tender pertama dan kedua.


"Sementara PT Baladewa ini tidak ikut mendaftar dan tiba-tiba langsung ditunjuk mengerjakan pengadaan itu," ujarnya.


Ketiga yang terungkap adalah, mobil merk Prado itu tidak dijual dipasaran karena merupakan jenis bild up.


Pihak penyedia Interkom dan Auto 2000 mengaku  tidak pernah menjual dan mengeluarkan kwitansi jual beli karena mereka tidak berhak menjual mobil merk itu dan bolehnya hanya di agen tunggal pemegang merk.


Dari hasil peneriksaan yang terungkap dipersidangan pembelian mobil itu melalui banyak agen.


Pertama dari perusahaa  Multi Sentra yang merupakan importir dari Jepang. Setelah itu dijual ke perusahaan Deka Jaya Motor di Jakarta. Selanjutnya baru ke perusahaan di Padang CV Cahaya Mobilindo dan CV Makna Motor.


Setelah di Padang, mobil itu dibeli oleh PT Baladewa melalui tersangka Arigi. seolah-olah  jenis mobil itu TS Limited. Padahal pengakuan saksi dan bukti mobil itu berjenis standar


"Dari bukti persidangan itu jelas pembelian mobil dinas itu tidak melalui prosedur yang ada. Bahkan diduga ada aktor intelektualnya. Sementara dua orang tersangka itu masih belum diproses dan mobil dinas Merk Prado itu masih disegel dititipkan di belakang rumah dinas bupati," sebutnya



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM