Disorot KPK, Ini Jawaban Bupati Solok Selatan


Kamis,09 Februari 2017 - 09:55:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Disorot KPK, Ini Jawaban Bupati Solok Selatan
SOLOK SELATAN,HALUAN-- Pemerintah Solok Selatan (Solsel) menginginkan pendampingan dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 sesuai petunjuk KPK. Hal ini dikatakan Bupati Solsel, H.Muzni Zakaria ketika dihubungi Haluan, Rabu (8/2).
 
"Kita memang ingin pendampingan dan telah meminta dengan menyurati KPK.Disamping itu, kita juga berhadap DPRD cepat menyetujui APBD 2017 jika tidak juga akan dicari aturan lain dalam menetapkannya,"terang Muzni.
 
Terkait sanksi sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kepala daerah dan seluruh anggota DPRD hak keuangan tidak dibayarkan selama enam bulan disebabkan belum menetapkan APBD 2017 per 31 Desember 2016. Hak keuangan yang tidak dibayarkan antara lain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain."Terkait sanksi, kita masih mencari informasi tapi yang jelas kita tidak mau kena sanksi,"katanya.
 
Kemudian, ditambahkan Kepala Badan Pengeola Keuangan Daerah (BPKD) Solsel, Irwanesa setelah melakukan konsultasi dengan kementerian dalam negeri (Kemendagri) bahwa turunan dari UU 23 Tahun 2014 tersebut harus ada Peraturan Pemerintah (PP). "Sementara PP ini belum terbit sehingga sesuai saran pihak Kemendagri kita masih menunggu terbitnya PP tersebut terkait implementasi UU itu,"ucapnya. (h/jef)

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM