Soal Sampah Medis, Penegak Hukum Jangan Diam


Selasa,07 Februari 2017 - 13:25:34 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Soal Sampah Medis, Penegak Hukum Jangan Diam

PADANG, HALUAN – Pengamat lingkungan hidup, Khalid Syaifullah, menilai perlu keseriusan pemerintah dan penegak hukum dalam mengusut kasus sampah medis atau sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang ditemukan di Pantai Tan Sridano, di Kenagarian Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Mengingat hingga saat ini belum juga belum ditemukan siapa pemilik sampah medis ini.

 “Ini hanya tergantung dengan kemauan aparat saja untuk menemukannya. Karena aparat, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan pihak terkait pasti tahu bagaimana cara menemukan pemiliknya. Saya rasa tidak perlu diajarkan lagi,” pungkas Khalid kepada Haluan Senin (6/2), di Padang.

Dikatakannya, jangan hanya untuk melindungi kelompok atau seseorang aparat malah mengaburkan masalah ini seakan masih belum bisa menemukan pemiliknya. “Apalagi ini akan sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat yang memanfaatkan pantai ini untuk berwisata. Apalagi sampah medis ini adalah kategori B3 yang sangat berbahaya. Jadi, aparat tidak boleh main-main untuk mengungkapnya,” papar Khalid yang juga Dewan Daerah Walhi Sumbar Periode 2014-2018 ini.

Apabila aparat terkesan lemah dalam mengungkap kasus pembuangan sampah medis secara sembarangan ini ditakutkan akan memberi ruang kepada orang yang sama bahkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. “Karena mereka menilai aparat tidak akan tegas menindak pelaku pembuangan sampah medis itu,” lanjutnya.

Terkait dengan pengolahan limbah B3 kata Khalid telah diatur dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Pengganti PP 18/1999 Jumto PP 85/1999.  “Pembuangan limbah B3 ini sudah merupakan tindakan pidana. Dimana sanksi tegas menunggu pelaku,” ungkapnya.

Seperti yang tertera di UU Nomor 32 Tahun 2009 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 103 – 108 dimana sanksi 3 – 4 tahun menunggu pelaku pembuangan limbah B3 ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Asrizal Asnan, kepada Haluan mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kasus limbah medis ini. Karena hingga saat ini tim masih melakukan investigasi di lapangan. “Tunggu saja karena tim masih melakukan penyelidikan di lapangan,” ujarnya.

Seperti diberitakan Harian Haluan edisi 080 Rabu (28/12), sejumlah masyarakat nelayan di Kenagarian Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), mengaku resah dan geram dengan banyaknya sisa alat medis bertebaran di sepanjang Pantai Tan Sridano.

Masyarakat menduga, bahwa sisa alat medis tersebut, sengaja di buang oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mengakibatkan pemandangan yang tidak elok itu terjadi di kawasan Pantai Tan Sridano.

Mulai dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan LSM lingkungan seperti Walhi pun angkat bicara. Mereka sama-sama mendesak agar kasus ini bisa segera diusut tuntas agar tidak terulang kembali pada masa mendatang. (h/isr)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,07 Juli 2017 - 11:14:47 WIB

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan BUKITTINGGI, HALUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengeluarkan surat permohonan kepada pihak PT KAI Divre II Sumbar, Kamis (6/7) untuk dapat melakukan penundaan Surat Pemberitahuan 3 (SP3) yang di.
  • Minggu,02 Juli 2017 - 14:01:57 WIB

    Soal Rata-rata Pendidikan, Wabup Sebut Guru Enggan ke Daerah 3 T

    LIMAPULUH KOTA, HALUAN -- Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengatakan masih banyak anak yang putus sekolah dan guru yang enggan bertugas di daerah terisolir atau jauh dari pusat keramaian. Hal ini dikarenakan lamba.
  • Senin,17 April 2017 - 11:21:38 WIB

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh PESSEL, HALUAN -- Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto Putra menyayangkan perusakan di Mandeh. Menurut Dedi, kawasan Mandeh semestinya dijaga agar tetap asri, bukan malah dirusak, dengan membabat hutannya. “Mandeh itu simbol ke.
  • Rabu,22 Februari 2017 - 10:43:33 WIB

    Soal Sampah Medis di Pessel, Kementerian LH Turun Tangan

    Soal Sampah Medis di Pessel, Kementerian LH Turun Tangan PADANG, HALUAN – Babak baru kasus sampah medis Pantai Tan Sridano di Kenagarian Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dimulai. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dikabarkan akan ikut turun tanga.
  • Minggu,08 Januari 2017 - 08:08:29 WIB

    Soal Distributor Pupuk di Pasbar, Ini Jawaban PT PIM

    PASBAR, HALUAN -- Kepala Wilayah Sumbar PT PIM, Edi menanggapi keluhan yang muncul di Pasaman Barat soal penunjukkan distributor pupuk di wilayah tersebut. Ia mengakui sudah menerima surat rekomendasi Bupati Pasaman Barat soa.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM