Dianggap Tidak Sesuai Prosedur, Paripurna di Pessel Ricuh


Rabu,25 Januari 2017 - 19:06:45 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Dianggap Tidak Sesuai Prosedur, Paripurna di Pessel Ricuh Kondisi Paripurna di Pessel saat ricuh, Rabu (25/1). OKIS

PAINAN, HALUAN - Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), dalam penyampaian empat nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berlangsung ricuh dan saling adu argumentasi.

 

Pasalnya, ada sejumlah prosedur yang tidak dilengkapi dan tidak sesuai dengan mekanisme ditingkat Badan Legislasi (Baleg), sebelum Ranperda tersebut menjadi Perda.

 

Akibatnya, paripurna ditunda, acara yang berlangsung di Auditorium Pemkab Pessel saat itu dimulai sekitar pukul 09.00 WIB membahas tentang Ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi perizinan. Ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, Ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, kemudian Ranperda pencabutan peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang irigasi.

 

"Karena banyak yang tidak sependapat, sidang paripurna hari ini kami tunda (skor). Nanti akan kami mulai lagi pada pukul 14.00 WIB," ungkap ketua DPRD Dedi Rahmanto sambil mengetuk palu.

 

Namun, agenda yang sudah dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB dan, kembali molor dan akhirnya skor sidang dicabut tepat pada pukul 15.35 WIB, dan sidang kembali dilanjutkan terkait pembahasan penyampaian empat nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

 

Pada saat sidang kembali dilanjutkan, sejumlah pertanyaan dan spekulasi kembali bemunculan oleh berbagai anggota DPRD yang hadir saat itu, mereka kembali mempertanyakan akan kelanjutan sidang paripurna saat itu, bahkan sebagian anggota menyarankan agar sidang paripurna tersebut diundur saja, supaya tidak dinilai cacat hukum.

 

"Idealnya sebelum Ranperda ini kami bahas pada tingkat paripurna, terlebih dahulu harus diselesaikan pembahasannya pada tingkat Baleg. Nah, sementara prosedur seperti itu tidak mereka jalankan, apakah tidak melanggar hukum nantinya," ungkap Marwan Anas anggota DPRD dari Fraksi PPP.

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM