Masalah Danau Maninjau, Segera Dibahas Lintas Fraksi di DPR RI


Jumat,20 Januari 2017 - 11:12:12 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Masalah Danau Maninjau, Segera Dibahas Lintas Fraksi di DPR RI ilustrasi/Haluan

JAKARTA, HALUAN - Komisi II DPR menilai penanganan persoalan yang terjadi di Danau Maninjau sekarang ini melibatkan banyak sektor dan karena itu pula di pembahasan di DPR juga melibat lintas komisi.


"Masalah Danau Maninjau ini melibatkan lintas komisi. Ada Komisi II, IV, V, VIII dan bahkan Komisi X. Komisi II akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait dan setelah itu baru DPR mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Demokrat Fandi Utomo, ketika menerima perwakilan masyarakat Adat Salingka Danau Maninjau, di ruang rapat Komisi II DPR, Kamis (19/1).
 

Kelompok masyarakat yang mengadu ke Komisi II DPR itu adalah Ketua Forum Masyarakat Adat Salingka Danau Maninjau (FMASDM) Hari Asmar, turut didampingi tokoh masyarakat Maninjau Bachtiar Chamsyah dan Ketua KAN Sukirman Dt. Tumijo.
 

Bachtiar Chamsyah dalam pertemuan tersebut mempertanyakan siapa pemegang kewenangan rehabilitasi danau maninjau yang sekarang tingkat pencemaran betul-betul memperihatinkan, terutama sejak banyaknya Keramba Jala Apung (KJA) di salah dana terindah di dunia itu.
 

"Siapa yang bertanggungjawab. Terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah provinsi Sumbar dengan pemerintah Kabupaten Agam. Provinsi bilang kabupaten dan sebaliknya kabupaten bilang provinsi. Saya merasa agak kecewa tak ada respon. Karena itulah kami mengadu ke bapak-bapak (DPR -red)," kata mantan Menteri Sosial itu.
 

Seharusnya kata Bachatiar, KJA di danau Maninjau yang telah membuat pencemaran danau itu bisa ditertibkan oleh pemerintah kabupaten dengan peraturan bupati.

 

"Tapi itu tak pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten," jelas Bachtiar.
 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa,27 September 2016 - 02:26:32 WIB

    Masalah Perang Suku di Papua Diserahkan ke Kapolri

    JAKARTA, HALUAN — Ang­gota staf khusus presiden asal Papua, Lenis Kogoya menga­takan, perang suku di daerahnya masih marak terjadi, khususnya daerah sekitar PT Freeport Indonesia..
  • Rabu,31 Agustus 2016 - 03:07:30 WIB

    3.772 Izin Tambang Bermasalah

    JAKARTA, HALUAN — Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi bahwa dari 11.000 izin tambang di Indo­nesia, sekitar 3.772 izin bermasalah. Banyaknya izin yang bermasalah dicurigai mengandung korupsi yang melibatk.
  • Senin,25 Juli 2016 - 04:18:20 WIB

    Proses Hukum Masih Banyak Masalah, Hukuman Mati Dianggap Berbahaya

    Proses Hukum Masih Banyak Masalah, Hukuman Mati Dianggap Berbahaya JAKARTA, HALUAN — Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, pelaksanaan huku­man mati selama ini masih banyak menyisa­kan persoalan. Hal itu tidak terlepas dari masih adanya permasalahan dalam proses penegakan hukum d.
  • Senin,28 Maret 2016 - 03:49:30 WIB

    Calon Hakim Agung Dituding Bermasalah

    JAKARTA, HALUAN — Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menilai banyak calon hakim agung yang bermasalah. Mereka dianggap tidak memenuhi prasyarat yang harus dipenuhi hakim agung..
  • Senin,28 Maret 2016 - 02:59:46 WIB
    Tak Ada Solusi Komprehensif dari Pemerintah

    Permasalahan Lapas Kian Mengkhawatirkan

    JAKARTA, HALUAN—Ke­rusu­han di Rumah Tahanan (Rutan) Malabero di Beng­kulu pada Jumat (25/3) lalu, merupakan salah satu kerusu­han yang sebenarnya terus terjadi di beberapa Lapas Indonesia. Ini menunjukkan kondisi Lapas.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM