PEMKO DIMINTA LEBIH SERIUS

DPRD Bukittinggi Rekomendasikan Penyelesaian Tanah By Pass dengan Ganti Rugi


Kamis,12 Januari 2017 - 23:57:27 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Bukittinggi, Haluan-Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi Dedi Patria meminta Pemko Bukittinggi untuk lebih serius lagi menyelesaikan kavling tanah by pass yang belum tuntas penyelesaiannya sejak tahun 1993. Opsi paling adil saat ini adalah ganti rugi tanah masyarakat yang mempunyai bukti kepemilikan, namun belum dapat menguasai tanahnya.

Hal ini disampaikan Dedi Fatria dalam rapat kerja antara Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan dengan Tim Konsolidasi pemerintahan Kota Bukittinggi yang dihadiri langsung oleh masyarakat peserta konsolidasi by pass, di kantor DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/1).

“Menurut hemat saya kebijakan yang adil menyelesaikan tanah by pass adalah pemberian ganti rugi kepada masyarakat, apabila jalan penyelesaian dengan sistem konsilidasi tidak memungkinkan lagi diharapkan. Sudah harus diambil langhkah penyelesaian ganti rugi karena sudah terlalu lama masyarakat menunggunya” ujar Dedi Patria.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I, M. Nur Idris yang dihadiri oleh anggota komisi Farale Sijabat dan Jusra Adek. Sementara dari tim konsolidasi Pemko Bukittinggi tampak hadir Asisten I Noverdi, Kaban Bapelitbang Yunizar, Sekretaris PU Dedi Hendra, Kabag Tapem Zulfa Akmal, Kabag Hukum Isra Yonza dan Kabag Pertanahan Surya Agusta serta dari BPN Kota Bukittinggi.

Senada dengan Dedi Patria, anggota DPRD Bukittinggi Jusra Adek dan Farale Sijabat mendukung opsi ganti rugi tanah bagi peserta konsolidasi tanah by pass yang belum memperoleh hak pengembalian tanahnya. Bahkan Jusra menegaskan DPRD siap untuk menganggarkannya bila kebijakan ganti rugi ini sudah dikaji dan diputuskan oeh Walikota.

“Saya mendukung kebijakan ganti rugi diberikan kepada peserta konslidasi by pass yang belum juga bisa menguasai kavling tanahnya. Namun kebijakan ini harus dikaji secara mendalam oleh Pemko Bukittinggi agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Kami siap menganggarkan” tegas Jusra Adek.

=Menunggu 24 Tahun=

Salah seorang peserta konsolidasi by pass, Rusdi Dt. Gunung Kayo yang mempunyai tanah di  kavling 70 dan 71 Kelurahan Pulai Mandingain Koto Selayan Bukittinggi sangat berharap Pemko segera menyelesaikan tanah anak kemenakannya yang sudah 24 tahun menunggu belum ada penyelesaian. Ia mengaku sudah puluhan kali bolak-balik mengikuti rapat-rapat penyelesaian tanah konsolidasi by pass namun belum juga ada jalan keluarnya.

“Kami sudah lama menunggu penyelesaian tanah konsolidasi by pass, namun sampai saat ini bekum juga ada kepastian. Kami terasa sangat dizolimi oleh kebijakan konsolidasi tanah by pass. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, kami minta tanah kami dikembalikan lagi” ujar Rusdi Dt. Gunung Kayo.

Sementara itu dalam keterangannya kepada Haluan Kamis petang,   Ketua Komisi I, M. Nur Idris memberikan ultimatum kepada pemko untuk menyelesaikan persoalan konsolidasi khusus kavling 70 dan 71 secepatnya. Ia sangat sependapat dengan opsi ganti rugi dalam penyelesaian konsolidasi tanah by pass yang sudah menahun.

Ketua Fraksi PAN ini bahkan mencontohkan Kota Padang dan Payakumbuh yang menyelesaikan persoalan konsolidasi yang buntuk dengan ganti rugi. “Sebagai perbandingan Kota Padang dan Payakumbuh sudah bisa menyelesaikan persoalan konsolidasi tanah by pass yang terkendala dengan sistem ganti rugi. Kalau ganti pemko ragu tata cara ganti rugi ini, segera gandeng intansi kejaksaan, BPK atau BPKP untuk meminta petunjuk. Yang jelas rapat kali ini merekomendasikan Pemko untuk menyelesaikan tanah by pass dengan ganti rugi” ujar M. Nur Idris.  (h/dn/*)

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,07 Juli 2017 - 11:14:47 WIB

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan BUKITTINGGI, HALUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengeluarkan surat permohonan kepada pihak PT KAI Divre II Sumbar, Kamis (6/7) untuk dapat melakukan penundaan Surat Pemberitahuan 3 (SP3) yang di.
  • Jumat,05 Mei 2017 - 01:40:07 WIB
    TERKAIT LKPJ 2016

    Ini Saran DPRD untuk Walikota

    SOLOK, HALUAN – DPRD Kota Solok menyarankan pada Walikota Solok agar di masa datang membentuk tim khusus dalam menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sehingga tidak banyak terjadi kesalahan dalam penulisan .
  • Rabu,03 Mei 2017 - 11:40:38 WIB

    DPRD Sumbar Sayangkan Lamanya Penetapan, Direktur RSAM Bukittinggi Masih PLH

    DPRD Sumbar Sayangkan Lamanya Penetapan, Direktur RSAM Bukittinggi Masih PLH PADANG, HARIANHALUAN.COM- Anggota DPRD Sumbar asal Dapil Agam Bukitiinggi, Nofrizon menyayangkan terlalu lamanya penetapan direktur defenitif untuk Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi oleh gubernur Sumbar, Irwan Pray.
  • Senin,17 April 2017 - 11:21:38 WIB

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh PESSEL, HALUAN -- Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto Putra menyayangkan perusakan di Mandeh. Menurut Dedi, kawasan Mandeh semestinya dijaga agar tetap asri, bukan malah dirusak, dengan membabat hutannya. “Mandeh itu simbol ke.
  • Sabtu,15 April 2017 - 03:54:11 WIB

    DPRD Limapuluh Kota Tolak Tambang Pangkalan

    DPRD Limapuluh  Kota Tolak Tambang Pangkalan LIMAPULUH KOTA, HALUAN – Enam perusahaan tambang di Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota yang diizinkan kembali beroperasi oleh Pemerintah Provinsi Sumbar, mendapat penolakan serius dari DPRD K.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM