Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar : 1.168 Koperasi di Sumatera Barat Tidak Aktif


Rabu,11 Januari 2017 - 13:32:01 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar : 1.168 Koperasi di Sumatera Barat Tidak Aktif ilustrasi

PADANG, HALUAN – Memiliki koperasi di setiap nagari merupakan himbauan dari Gubernur sejak tahun lalu. Namun, masih saja ada nagari yang tidak memilikinya. Selain itu, beberapa daerah yang sudah memiliki koperasi juga tidak berjalan aktif.

 

Berdasarkan data 2016 dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat dari 4.051 koperasi ada sekitar 1.168  yang tidak aktif. Zirma Yusri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar menuturkan penyebab tidak aktifnya koperasi ini dikarenakan kemauan dari masyarakat yang kurang untuk mengembangkannya.

 

“Memang sudah banyak yang tidak aktif karena kemauan dan dorongan dari berbagai pihak yang mulai berkurang,” ujarnya saat ditemui Haluan di Kantor Dinkop, Senin (9/11).

 

Koperasi dari Kabupaten dan kota yang paling banyak tidak aktif adalah kabupaten Pasaman sebanyak 122 koperasi, Pesisir Selatan dan Dhamasraya 112 koperasi serta diikuti oleh Sijunjung 111 Koperasi.

 

Beberapa nama koperasi yang tidak aktif adalah Kopinka Ibu Saiyo, Kopkar Matahari Pasar Raya, KSU Suwujasa Kodya Padang, Koppas Pedagang Ikan Pasar Raya Timur dan KSP Parambahan.

 

Zirma menuturkan mendirikan koperasi di setiap nagari adalah kewajiban yang sudah dihimbau oleh gubernur dalam setiap pertemuan dengan kepala daerah. Untuk melawan usaha besar seperti minimarket yang ada, masyarakat harus saling bahu-membahu untuk mengembangkan koperasi yang ada.

 

Selain itu, Dinkop UMKM juga sudah berusaha keras untuk memperjuangkan koperasi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuannya dan mengarahkan koperasi yang lebih syariah. Namun, jika tidak ada dorongan dari pemerintah kabupaten/kota ini tidak akan berjalan dengan baik.

 

Agar koperasi tetap aktif, Dinkop UMKM Sumbar memberikan pelatihan kepada koperasi yang tidak aktif. Vera Kurniaty, Kasubag Program Dinas Koperasi UMKM Sumbar menuturkan untuk tahun ini akan ada pelatihan untuk 150 koperasi tidak aktif dari 10 kabupaten dan kota.

 

“Pelatihan ini diberikan agar koperasi tersebut kembali aktif dan untuk kabupaten kota lain akan dilakukan pada tahun berikutnya, selain itu juga untuk mencari solusi tentang penyebab dari ketidakaktifan koperasi. Jika memang tidak ditemukan penyelesaian yang baik dan tidak bisa diaktifkan kembali, barulah koperasi ini dibubarkan” tuturnya.

 

Vera mengatakan sejak kapan koperasi itu tidak aktif memang tidak ada tanggal pastinya karena dan jumlah investasi yang diperoleh selama aktif itu koperasi tersebutlah yang lebih mengetahui. Untuk tahun ini tidak banyak target untuk pertumbuhan koperasi baru di Sumatera Barat, hanya sekitar 0,8 persen saja.

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,19 Oktober 2017 - 05:33:49 WIB

    44 Pegawai Dinas Koperindag Tes Urine

    44 Pegawai Dinas Koperindag Tes Urine SAWAHLUNTO, HALUAN - Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan pemakaian dan peredaran gelap narkotika dikalangan pemerintahan daerah. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Sawahlunto kembali menyasar Organisasi Perangkat Daerah.
  • Rabu,27 September 2017 - 03:08:01 WIB
    SIDAK KE DPPKB

    Wabup Atos Periksa Kendaraan Dinas

    Wabup Atos Periksa Kendaraan Dinas PASAMAN, HALUAN - Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama kembali melanjutkan aksi inspeksi mendadak (Sidak) kesejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkup pemerintah setempat, Selasa (26/9). Dinas Pengendalian Pe.
  • Senin,30 Januari 2017 - 20:52:31 WIB

    Dugaan SPj Fiktif di Dinas PUPR, DPRD Sumbar Bakal Bentuk Pansus

    Dugaan SPj Fiktif di Dinas PUPR, DPRD Sumbar Bakal Bentuk Pansus PADANG, HALUAN—Wacana membentuk Pansus untuk menelusuri penyalahgunaan miliaran anggaran yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar menguap di kalangan DPRD Sumbar. .
  • Rabu,25 Januari 2017 - 09:32:14 WIB

    SPJ Fiktif di Dinas PU Diduga tak Libatkan Satu ASN

    SPJ Fiktif di Dinas PU Diduga tak Libatkan Satu ASN PADANG, HALUAN – Pengamat hukum menilai, dalam kasus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif di Dinas Prasjaltarkim Sumbar diduga merugikan negara mencapai puluhan miliar, Pemprov Sumbar tidak berhak menyampaikan dugaan pelak.
  • Senin,21 November 2016 - 00:26:14 WIB

    Berderak Dua Kali, Kantor Dinas Kehutanan Terancam Roboh

    Limapuluh Kota, Haluan — Puluhan pegawai Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Limapuluh Kota terancam. Pasalnya, gedung yang mereka tempati untuk berkantor dalam keadaan sudah tak layak lagi digunakan. Terutama sejak .

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM