SPJ Fiktif di Disprasjaltarkim Sumbar, Perlu 'Pengawasan Malaikat'


Rabu,11 Januari 2017 - 12:50:43 WIB
Reporter : Tim Redaksi
SPJ Fiktif di Disprasjaltarkim Sumbar, Perlu 'Pengawasan Malaikat' ilustrasi

PADANG, HALUAN – Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Disprasjaltarkim) dinilai banyak pihak sebagai bentuk lemahnya pengawasan dari pimpinan. Karena kejadian serupa ini dinilai bisa saja terjadi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.

 

Pamong Senior, Rusdi Lubis, mengatakan, munculnya kasus ini disebabkan lemahnya pengawasan internal. Dimana pimpinan terlalu percaya kepada bawahan, sehingga kepercayaan ini malah disalah gunakan.

 

“Seharusnya pimpinan tidak boleh terlalu percaya dengan bawahan. Tetap jeli dan harus awas dengan apa pun yang dilakukan bahawan. Kalau sudah seperti ini pimpinan tentu juga harus bertanggung jawab,” katanya kepada Haluan Senin (9/1), di Padang.

 

Rusdi melihat, kejadian ini sebenarnya harus menjadi pintu untuk masuk pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan, mengingat hal seperti ini bisa saja juga dilakukan di SKPD lainnya di lingkungan Pemprov Sumbar.

 

“Initinya pimpinan harus awas. Dan ‘pengawasan malaikat’ harus diperkuat ke depannya. Jangan sampai malah adanya kongkalingkong antara atasan dan bahwan. Inspektorat juga harus awas,” ujarnya.

 

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano, menyebutkan, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan dengan anggaran yang besar. Mengingat selama ini DPRD hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan eksekutif.

 

“Makanya kita telah minta ke BPK agar kita juga dapat melakukan pengawasan kepada pelaksanaan kegiatan tidak hanya pada tataran kebijakan. Karena memang saat sesuai dengan arahan kebijakan DPRD Sumbar 2017 fokus pada pengawasan disamping menyelesaikan Perda (Peraturan Daerah),” ungkapnya.

 

Terkait dengan besaran temuan BPK RI perwakilan Sumbar Arkadius menyebutkan, tidak mengetahui pasti. Namun, lanjutnya dari informasi yang beredar besarannya cukup signifikan. “Ya, informasi yang saya dengar itu Rp45 miliaran,” paparnya kepada Haluan kemarin.  

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM