SPJ Fiktif Dipicu Pengawasan yang Minim


Selasa,10 Januari 2017 - 14:50:27 WIB
Reporter : Tim Redaksi
SPJ Fiktif Dipicu Pengawasan yang Minim Dokumentasi Haluan

PADANG, HALUAN – Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Disprasjaltarkim) dinilai banyak pihak sebagai bentuk lemahnya pengawasan dari pimpinan. Karena kejadian serupa ini dinilai bisa saja terjadi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.

 

Pamong Senior, Rusdi Lubis, mengatakan, munculnya kasus ini disebabkan lemahnya pengawasan internal. Dimana pimpinan terlalu percaya kepada bawahan, sehingga kepercayaan ini malah disalah gunakan.

 

“Seharusnya pimpinan tidak boleh terlalu percaya dengan bawahan. Tetap jeli dan harus awas dengan apa pun yang dilakukan bahawan. Kalau sudah seperti ini pimpinan tentu juga harus bertanggung jawab,” katanya kepada Haluan Senin (9/1), di Padang.

 

Rusdi melihat, kejadian ini sebenarnya harus menjadi pintu untuk masuk pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan, mengingat hal seperti ini bisa saja juga dilakukan di SKPD lainnya di lingkungan Pemprov Sumbar.

 

“Initinya pimpinan harus awas. Dan ‘pengawasan malaikat’ harus diperkuat ke depannya. Jangan sampai malah adanya kongkalingkong antara atasan dan bahwan. Inspektorat juga harus awas,” ujarnya.

 

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano, menyebutkan, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan dengan anggaran yang besar. Mengingat selama ini DPRD hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan eksekutif.

 

“Makanya kita telah minta ke BPK agar kita juga dapat melakukan pengawasan kepada pelaksanaan kegiatan tidak hanya pada tataran kebijakan. Karena memang saat sesuai dengan arahan kebijakan DPRD Sumbar 2017 fokus pada pengawasan disamping menyelesaikan Perda (Peraturan Daerah),” ungkapnya.

 

Terkait dengan besaran temuan BPK RI perwakilan Sumbar Arkadius menyebutkan, tidak mengetahui pasti. Namun, lanjutnya dari informasi yang beredar besarannya cukup signifikan. “Ya, informasi yang saya dengar itu Rp45 miliaran,” paparnya kepada Haluan kemarin.  

 

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK RI Perwakilan Sumbar kembali menemukan penyelewengan uang negara mencapai angka puluhan miliar rupiah, penyelewengan tersebut diduga dilakukan oleh oknum staf Dinas PU dengan inisial JSN. Bergerak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di dinas tersebut.

 

Sekretaris Daerah (Sekda), Ali Asmar, mengatakan, setelah dipanggil yang bersangkutan mengakui bahwa peyelewengan tersebut dilakukannya hanya sendiri dengan modus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif. Dengan memperbanyak, dan menambah laporan SPJ ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek jalan Samudera dan pembebasan lahan pembangunan Play Over di Kota Padang dari dana APBD 2015.


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,16 Februari 2017 - 11:06:52 WIB

    Massa KMSS Datangi Kejati Desak Ungkap Aliran Dana SPj Fiktif

    Massa KMSS Datangi Kejati Desak Ungkap Aliran Dana SPj Fiktif PADANG, HALUAN -- Puluhan massa dari LSM dan mahasiswa se-Sumbar yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS) mendatangi kantor Kejati Sumbar Kamis (16/2). .
  • Kamis,16 Februari 2017 - 09:06:11 WIB

    Pagi ini, Demo Soal SPj Fiktif di Kejati Sumbar

    Pagi ini, Demo Soal SPj Fiktif di Kejati Sumbar PADANG, HALUAN – Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS) dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan secara tuntas dugaan penyelewengan anggaran bermodus SPj Fiktif di Dinas Prasjaltarkim Provinsi .
  • Senin,13 Februari 2017 - 12:13:43 WIB

    Usut SPJ Fiktif, KMSS Desak Kejati Cepat dan Transparan

    PADANG, HALUAN – Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat (KMSS) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar untuk transparan dalam pengusutan dugaan penyelewengan anggaran di Dinas Prasjaltarkim Sumbar. Bahkan, KMSS meminta KP.
  • Senin,13 Februari 2017 - 08:00:34 WIB

    Spj Fiktif Capai Rp43 M, YSN Baru Kembalikan Rp500 Juta

    Spj Fiktif Capai Rp43 M, YSN Baru Kembalikan Rp500 Juta .
  • Selasa,07 Februari 2017 - 10:27:08 WIB

    Mahasiswa Siap Kawal Kasus Spj Fiktif

    Mahasiswa Siap Kawal Kasus Spj Fiktif PADANG, HALUAN – Harapan agar penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan anggaran di Pemerintah Provinsi Sumbar (Dinas PU PR) senilai Rp43 miliar, ikut disuarakan oleh mahasiswa. Penegak hukum diminta tak memu.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM