Sumbar Minta Tambahan Kuota Elpiji


Senin,09 Januari 2017 - 09:56:08 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Sumbar Minta Tambahan Kuota Elpiji

PADANG, HALUAN – Meski Pemerintah Pusat telah menutup penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk keluarga misikin sejak 2015 lalu, namun Pemprov Sumbar melalui Dinas Energi Sumbse Daya Mineral (ESDM) kembali mengajukan penambahan LPG bersubsidi ini.

Pengajuan ini kata Kepala Dinas ESDM Sumbar, Heri Martinus, seiring dengan permintaan dari kabupaten/kota yang masih ingin mendapatkan gas bersubsidi itu. Dikarekan memang pada saat program konversi masih banyak masyarakat yang belum mendapat LPG 3 Kg tersebut. “Intinya permintaan kabupaten/kota. Dan kita akan akomodir ini ke pusat. Untuk jumlah kita masih akan menunggu permintaan kuota dari daerah,”  paparnya kepada Haluan beberapa waktu lalu di Padang.

Lebih lanjut dikatakan Heri, sampai saat ini baru Kabupaten Sijunjung, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. “Ini akan kita ajukan langsung ke pusat. Semoga bisa dikabulkan,” katanya.

Seperti diberitakan Haluan sebelumnya, menilik ke program konversi Minyak Tanah (Mita) ke gas, Sumbar masih kekurangan sekitar 96.124 LPG 3 Kg lagi. Hitungan ini dari data tahun 2012 hingga 2015 untuk 18 kabupaten/ kota.

Dinas ESDM baru menyalurkan sebanyak 874.876 paket LPG 3 Kg dengan kebutuhan total untuk Sumbar sekitar 971.000 paket LPG 3 Kg.  Dari hitungan ini Sumbar masih mem­butuhkan sedikitnya sekitar 96.124 ribu paket lagi untuk meme­nuhi kebutuhan tersebut.

Namun, kuota itu tidak dapat terpenuhi karena pemerintah keburu menutup program konversi untuk wilayah barat dan pada tahun ini akan dialihkan ke wilayah timur, Indonesia.

Di Sumbar hanya tiga daerah yang dinyatakan sudah selesai me­lakukan konversi Mita ke Gas pada tahun 2014 lalu. Seperti Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kota Paria­man. Ternyata di tiga daerah ini masih banyak warga yang masih belum ter­sentuh paket gas subsidi ini.

Dapat dilihat di Kota Padang sendiri, meski dinyatakan closed oleh pemerintah, dari 11 keca­matan, baru dua kecamatan saja yang benar-benar sudah siap kon­versi, sedangkan sembilan kecamatan lainnya masih banyak yang belum mendapatkannya.

Heri juga mengatakan, LPG 3 Kg ini nantinya akan dilepas ke pasar dengan harga keekonomian. Dengan harapan semua orang dapat menikmatinya. “Saat ini kan kita lihat banyak Industri Kecil Menengah (IKM) yang menggunakan Gas LPG 3 Kg ini. Padahal sebenarnya tidak boleh hal ini terjadi,. Perlu pengawasan tentunya,” ujar Heri.

Hanya saja papar Heri, bagi masyarakat mis­kin yang akan mendapatkannya (LPG 3 Kg, red), pemerintah telah menyiapkan kartu khusus yang telah disubsidi seharga gas tersebut. “Bagi warga yang miskin bisa saja menukarkan kartu subsidi itu dengan gas yang mereka butuh­kan. Karena kartu tersebut telah terisi sejumlah uang seharga gas. Mi­salnya harga gas Rp40.000, maka kartu ini telah diisi, apakah untuk dua kali penggunaan atau bisa saja lebih. Jadi, nanti semua bisa memanfaatkan LPG 3 Kg ini tanpa pembedaan,” katanya. (h/isr)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,20 Juli 2017 - 13:04:13 WIB

    Pemprov Ingin PNS Sumbar Tidak Menyimpang

    Pemprov Ingin PNS Sumbar Tidak Menyimpang PADANG, HARIANHALUAN.COM — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, menyampaikan, pemerintah provinsi (pemprov) itu menginginkan PNS Sumbar loyal dan memenuhi kebutuhan di tempat kerja. Dengan standar itu, PNS akan.
  • Kamis,20 Juli 2017 - 12:38:38 WIB

    Tentang RDTR Mandeh, Pemprov Sumbar Lalai

    Tentang RDTR Mandeh, Pemprov Sumbar Lalai PADANG, HARIANHALUAN.COM – Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas menilai Pemrov Sumbar lalau dalam membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh di APBD 2018. Padahal, sejak 2013 lalu,.
  • Selasa,18 Juli 2017 - 19:31:39 WIB

    Komisi IV DPRD Sumbar Desak Provinsi Siapkan RDTR Mandeh

    Komisi IV DPRD Sumbar Desak Provinsi Siapkan RDTR Mandeh PADANG, HARIANHALUAN.COM— Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas mendesak pemerintah provinsi memprioritaskan penganggaran untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan wisata bahari terpadu (KWBT) Mandeh di APBD 2018..
  • Selasa,18 Juli 2017 - 18:03:47 WIB

    Sumbar Akhirnya Punya Pengukur Kualitas Udara

    Sumbar Akhirnya Punya Pengukur Kualitas Udara PADANG, HARIANHALUAN.COM—Beberapa tahun terakhir ini, Sumbar dapat dikatakan sering mengalami dampak kabut asap yang sumbernya bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Sumbar. Karena itu, masyarakat diingatkan untuk .
  • Selasa,18 Juli 2017 - 16:57:47 WIB

    Warga Sumbar Miskin Karena Rokok

    Warga Sumbar Miskin Karena Rokok “Penduduk miskin di Sumbar mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli beras dan rokok pada komoditas makanan. Rokok menjadi penyumbang nomor dua terbanyak pengeluaran masyarakat miskin di Sumbar” Sukardi, Kepala BPS Sum.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM