Anggota Dewan Kaget. Anggaran KI dan KPID Nol di APBD 2017


Minggu,08 Januari 2017 - 08:59:55 WIB

PADANG, HALUAN ---Dua lembaga negara yang dibentuk oleh provinsi berdasarkan UU, Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Barat (Sumbar) positif tanpa anggaran di APBD 2017.

 

"Saat pandangan akhir APBD Sumbar 2017, semua fraksi sudah mengingatkan untuk KI dam KPID dialokasikan, bahkan saat finalisasi DPRD dengan Badan Anggarannya sudah menyepakati untuk masuk APBD, bedasarkan substansi dan tugas dua lembaga ini,"ujar Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas.

 

Menurut HM Nurnas, masuknya difinalisasi oleh Banggar, DPRD sudah senang, tapi faktanya setelah dilakukan pengecekan anggaran untuk KI dan KPID Sumbar nol di APBD Sumbar 2017.

 

"Saya sudah cek dokumen baik ke Bappeda maupun DPKA tidak ada anggaran dua lembaga itu,"ujarnya.

 

Padahal kata HM Nurnas dua lembaga yang dibentuk atas perintah oleh UU dibentuk dan dianggaran okeh pemerintah provinsi, tentu menjadi kewajiban pemerintah provinsi tapi diganjal oleh PP 18 tahun 2016 tentang organisasi pemerintahan daerah.

 

"KI dan KPID itu secara legal formal sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dua lembaga itu bekerja berdasarkan SK Gubernur, Gubernur harus bertanggungjawab terkait nolnya APBD untuk dua lembaga ini,"ujar HM Nurnas.

 

KPID saat ini sudah tahap akhir menetapkan komisioner KPID Sumbar ada 21 nama lolos seleksi Panitia Seleksi, menunggu jadwal fit and propertest oleh DPRD Sumbar.

 

"Kalau di APBD Sumbar nol buat apa dilanjutkan seleksi toh anggaran kegiatan dna honornya tidak ada, sebaiknya disetop aja kelanjutan seleksinya,"ujar HM Nurnas.

 

Lebih naasnya kelanjutan KI Sumbar, sesuai periode jabatan ini ada dua tahun lebih masa tugasnya, tanpa anggaran maka KI nasibnya terkantung-katung.

 

"Tanpa anggaran bagaimana KI akan bekerja baik melakukan kegiatan maupun honor mereka baik honor komisioner maupun gaji pegawai honorarium, tidak ada di APBD Sumbar 2017,"ujar Nurnas.

 

Menyikapi nol anggaran di APBD, Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal mengakui tak ada anggaran KI di APBD Sumbar 2017.

 

"Saya juga sudah melakukan tracking memang tidak ada. Saya terus melakukan upaya mencari solusi terkait soal nol.anggaran ini,"ujar Syamsu Rizal.

 

Menurut Syamsu peluang solusi ada Surat Mendagri nomor 910/5005/SJ ditanda tangani Mendagri Tjahyo Kumulo kepada Komisi informasi Pusat Republik Indonesia bersifat segera tentang tanggapan atas perencanaan dan penganggaran lembaga komisi informasi provinsi/kabupaten/kota.

 

Pada poin dua huruf c, berkaitan dengan pembentukan komisi informasi provinsi/kabupaten/kota berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tidak sejalan dengan pengaturan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerag, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menjadikan sebagai bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

 

"Jika tidak dilakukan penyesuaian sesuai huruf c itu, maka pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dalam bentuk hibah berpedoman kepada Permendagri 32/2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber pada APBD sebagaimana diubah tiga kali dengan Permendagri 14 Tahun 2016, ini yang lagi kita upayakan dan berharap Pak Gubernur mengeluarkan solusi,"ujar Syamsu Rizal.

 

Sementara Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan KI tetap bekerja.

 

"Kia profesional saja, bahkan semua sengketa informasi yang sudah diregister tetap dituntaskan sebegaimana tugas dan wewenang yang diberikan UU 14 Tahun 2008, ini tanggungjawab harus kita kerjakan ada atau tidak anggaran di APBD,"ujar Adrian.

 

Bahkan minggu depan kata Adrian sidang sengketa informasi sudah dijadwalkan yakni sidang soal sengketa informasi publik dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

 

"Juga register baru yakni pemohon LBH Padang dengan Dinas ESDM Sumbar dan YCM dengan termohon Dinas Kehutanan Sumbar, kita tetap selesaikan di persidangan sengketa informasi sebagai tanggungjawab amanah UU 14 tahun 2008,"ujar Adrian.(h/rel)

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:01:12 WIB

    Pemkab Pasaman Serahkan Bonus Atlet

    PORPROV SUMBAR XIII USAI

    PASAMAN, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Pasaman menyerahkan bonus atlet peraih medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XIII yang dig.

  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:01:55 WIB

    Cuaca Ekstrem, BPBD Siagakan Satgas TRC

    SOLOK, HALUAN — Sebanyak 69 anggota Satgas Tim Reaksi Cepat (TRC) gabungan Pasukan relawan Damkar, anggota Damkar Pemerintah Kota Solok, disiagakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, saat cuaca ekstrem.

  • Rabu,11 Mei 2016 - 03:58:27 WIB

    UPT Konservasi Selamatkan Penyu

    UPT Konservasi Selamatkan Penyu Pariaman, Haluan — Berbagai upaya terus dilakukan oleh Peme­rintah Kota Pariaman guna menye­lamatkan kelestarian hewan laut di kawasannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu, K.
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:03:27 WIB

    Kecamatan Kapur IX Bersiap Keluar dari Ketertinggalan

    LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Kecamatan Kapur IX bersiap keluar dari daerah terisolasi usai rampungnya proyek pengerjaan peningkatan struktur jalan strategis nasional Pangkalan-Galugua akhir tahun lalu.

    .
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:03:47 WIB

    Pelaku Penjarahan Dihakimi Massa

    TANAH DATAR, HALUAN — Aksi penjarahan di rumah terkangkap basah warga. Pela­ku tertangkap tangan sedang mengobrak abrik barang di rumah milik Bustami, di Jo­rong Jati, Nagari Baringin, Kecamatan Lima .

  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:04:11 WIB

    Hari Pertama, Sigulambai Lalap Satu Unit Rumah

    AGAM, HALUAN — Diduga akibat hubungan harus pendek, satu unit rumah di Kampuang Tanjuang, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk­ba­sung, ha­ngus dilalap sigulambai pada hari pertama di tahun 2015, Kamis (1/1) p.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM