SPJ Fiktif di Dinas PU Sampai Miliaran Rupiah, Apa Saja Temuannya?


Jumat,06 Januari 2017 - 12:22:42 WIB
Reporter : Tim Redaksi
SPJ Fiktif di Dinas PU Sampai Miliaran Rupiah, Apa Saja Temuannya? ilustrasi

PADANG, HALUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar kembali menemukan penyelewengan uang negara mencapai angka puluhan miliar rupiah. Penyelewengan tersebut diduga dilakukan oleh oknum staf Dinas PU dengan inisial JSN. Bergerak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di dinas tersebut.

 

Sekretaris Daerah Pemprov Sumbar Ali Asmar didampingi Kepala Bappeda Sumbar Hansastri, Kepala Inspektorat Sumbar Erizal Agus dan Kepala Biro Humas Jasman, saat konferensi pers bersama sejumlah media di Ruang Biro Humas Setdaprov, Kamis (5/1) menjelaskan, saat menerima laporan dari BPK, pihaknya langsung bergerak untuk memanggil yang bersangkutan termasuk pimpinannya untuk dimintai keterangan.

 

Ali Asmar juga mengatakan, setelah dipanggil yang bersangkutan mengakui bahwa peyelewengan tersebut dilakukannya sendiri dengan modus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif. Caranya, dengan memperbanyak dan menambah laporan SPJ ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Samudera dan pembebasan lahan pembangunan Flay Over di Kota Padang dari dana APBD 2015.

 

“Yang bersangkutan melakukannya dengan rapi, bisa jadi pimpinan yang bersangkutan tidak mengetahui ada penyimpangan. Secara administrasi tidak ada kejanggalan, namun setelah dikroscek ke lapangan baru tahu itu ada penyimpangan,” jelasnya.

 

Ali Asmar mengaku belum mengetahui berapa angka pasti penyelewengan tersebut, karena BPK dan Tim Penyelesaian Keuangan Daerah (TPKD) sedang melakukan audit investigasi. Karena, untuk kewenangan jumlah kerugian berada di tangan BPK.

 

Terkait pelanggaran jabatan ASN, Ali mengatakan oknum staf Dinas PU tersebut akan diserahkan ke Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP). Kemungkinan yang bersangkutahn juga akan dihadapkan dengan hukuman berat. "Sekarang kami fokus pada pengembalian uang negara akibat tindakan JSN. Sesuai undang-undang, BPK akan memberi waktu 60 hari, setelah itu akan diserahkan pada pihak berwajib untuk proses hukum," ujarnya. (h/rin)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin,11 September 2017 - 10:13:03 WIB

    Bareskrim Sita Barang Bukti SPj Fiktif di Sumbar, Ini Dia Hasilnya

    Bareskrim Sita Barang Bukti SPj Fiktif di Sumbar, Ini Dia Hasilnya PADANG, HARIANHALUAN.COM--Kasubdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Endar Priantoro menyebut, timnya masih bergerak di Sumbar dan daerah lainnya, untuk menelusuri aset Yusafni, PNS Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang d.
  • Senin,11 September 2017 - 10:07:13 WIB

    SPj Fiktif, Bareskrim "Acak-acak" Sumbar

    SPj Fiktif, Bareskrim PADANG, HARIANHALUAN.COM – Aliran dana Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif akan dibuka secara detail oleh penyidik Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri. Nama-nama yang diduga ikut menikmati uang panas tersebut, nantinya .
  • Senin,14 Agustus 2017 - 18:33:59 WIB

    Kasus SPj Fiktif Jilid Dua, Mobil Mewah Yusafni Disita Bareskrim,

    Kasus SPj Fiktif Jilid Dua, Mobil Mewah Yusafni Disita Bareskrim, PADANG, HARIANHALUAN.COM – Proses kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif mencapai puluhan miliar di Dinas Prasjaltarkim Sumbar (kini Dinas PUPR) terus berkembang di Bareskrim Polri. Bahkan, penyidik meng.
  • Kamis,10 Agustus 2017 - 08:37:20 WIB

    Kasus SPj Fiktif, Bareskrim Periksa 185 Saksi dan 35 Pejabat Sumbar

    Kasus SPj Fiktif, Bareskrim Periksa 185 Saksi dan 35 Pejabat Sumbar “Sekitar 150 saksi itu adalah para penerima ganti rugi lahan, di empat lokasi proyek strategis Dinas Prasjaltarkim Sumbar. 35 lainnya pejabat. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp63 miliar” Kombes Pol Endar P.
  • Kamis,03 Agustus 2017 - 10:34:42 WIB

    Yusafni Seret Nama Lain, Kejar Aktor Utama SPj Fiktif!

    Yusafni Seret Nama Lain, Kejar Aktor Utama SPj Fiktif! “Klien saya akan buka-bukaan kepada penyidik. Runut kasus dari awal nantinya disebutkan satu per satu. Siapa yang terlibat dalam penganggaran, pencairan, hingga adanya dugaan pembagian itu” Defika Yufiandra, Kuasa Hukum Y.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM