Kondisi TKI di Saudi Arabia dan Permasalahannya


Kamis,05 Januari 2017 - 01:11:36 WIB

Kondisi TKI di Saudi Arabia dan Permasalahannya


Oleh: Efri Yoni Baikoeni

Pendahuluan


Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri secara zona dapat dikelompokkan kepada 2 yaitu; (1) Kawasan Asia Pasifik dan Amerika (ASPAM), dan (2) Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa (TAE). Data dari Kemnaker RI tahun 2016 (sampai Juli 2016)menyebutkan jumlah calon TKI yang dikirimkan kedua zona tersebut sebesar 43.832 orang.
Sebagaimana data di atas, terlihat bahwa pengiriman TKI ke luar negeri didominasiKawasan ASPAM karena jumlahnyamencapai 43.488 orang atau 99,21%, sedangkan pengiriman ke Kawasan TAE hanya 344 orang atau 0,78% saja.
Pengiriman TKI ke Kawasan TAE pada periode ini hanya untuk bekerja pada sektor formal karena sejak Mei 2015, melalui Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015, Pemerintah telah menghentikan dan melarang penempatan TKI sektor domestik di 19 negara kawasan Timur Tengah.

Para TKI yang dikirim ke Kawasan TAEtersebut menempati 44 jabatan yang tersedia.
Terdapat 3 jabatan yang paling banyak diisi TKI yang melebihi 10% dari jumlah total TKI sektor ini yaitu; (1) driver sebanyak 17,44%, (2) pipe fitter sebanyak 16,86% dan worker sebanyak 10,17%. Tabel mengenai prosentase jabatan yang paling diminati digambarkan pada sebelah kiri.

Kondisi dan Permasalahan TKI


Saudi Arabia merupakan salah satu negara tujuan penempatan TKI di Timur Tengah yang menampung sekitar 800.000 orang.Dari jumlah tersebut, sekitar 600.000 orang terkonsentrasi di Propinsi Mekkah, yang meliputi Kota Jeddah, Madinah, dan Mekkah. Sementara sisanya 200.000 orang membanting tulang di Propinsi Riyadh.

Penempatan TKI di Saudi Arabia tidak luput dari berbagai permasalahan khususnya yang dialami TKI pada sektor informal. Ini pula alasan yang menyebabkan keluarnya Kepmenaker untuk “moratorium” TKI sektor informalke kawasan tersebut. Tidak hanya itu, Kemnaker RI akanmenghentikan pengiriman Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke luar negeri (Zero PLRT) mulai tahun 2017.

Permasalahan TKI di Saudi Arabia yang banyak dilaporkan antaranya adalah gaji yang tidak dibayar. Beberapa kasus ditemui, seorang TKI mengalami transfer kepada beberapa majikan dalam durasi pendek karena majikan asaltidak mampu membayar gaji, tidak hanya itu, majikan asal melakukan transfer tanpa melalui proses resmi. Selain itu, terdapat banyak kasus penyalahgunaan visa kerja dan perjanjian kerja sebagai cleaning service di perusahaan/hotel/rumah sakit/sekolah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Terjadi pula pembuatan perjanjian kerja ganda oleh perusahaan/sponsor di Saudi Arabia yang merugikan TKI.

Kasus lainnya meliputi pelanggaran UU Imigrasi seperti; penyalahgunaan visa kunjungan, visa umrah, dan visa haji oleh WNI untuk bekerja. Banyak pula ditemukan penyelundupan WNI dari negara-negara sekitar seperti; Bahrain, Qatar, Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Kuwait untuk bekerja secara ilegal.Ada pula kasus pernikahan siri antar WNI maupun dengan warga asing lainyang menyisakan persoalan tersendiri.

Lemahnya aturan hukum di negara setempat, menyebabkan TKI tidak dapat segera melapor kepada instansi terkait. Selain itu, aturan negara setempat juga terlalu longgar dalam syarat mempekerjakan TKI sehingga banyak ditemukan kasus gaji yang tidak dibayar.

Dalam hal pemberian visa kerja bagi orang asing, Saudi Arabia menerapkan sistem “kafalah” yaitu kafil/sponsor yang memiliki hak sepenuhnya terhadap orang yang disponsorinya untuk berkunjung atau bekerja. Apabila seseorang meninggalkan sponsornya tanpa ijin, maka sponsor berhak melapor ke Polisi atau Imigrasi dan sponsor tidak lagi punya tanggung jawab. Namun, apabila keluar dari Saudi Arabia, orang tersebut tetap harus mendapat persetujuan dari sponsornya. Terkait dengan kasus ini, terdapat tuntutan hak umum dan hak khusus terhadap pelaku tindak kejahatan dalam sistem peradilan di Saudi Arabia.

Bagi pelanggaran UU Keimigrasian, Pemerintah setempat menerapkan sanksi yang berat yaitu denda sebesar SR15 ribu (sekitar Rp51juta) dan kemudian dideportasike negara asal. Hukuman berat bahkan hukuman mati dapat dikenakan atas dakwaan pembunuhan yang menyebabkan korban meninggal dunia termasuk akibat kecelakaan lalu lintas.Peluang untuk terbebas dari hukuman mati adalah pembayaran “diyat” yaitu uang darah yang diminta ahli waris korban sebagai ungkapan memberi maaf sehingga dapat dibebaskan. Dalam beberapa kasus, keluarga korban seringkali meminta nilai diyat berlebihan yang sulit dibayar.Dakwaan hukuman mati juga dapat dikenakan kepada pelaku praktek “sihir”.

Upaya Perwakilan RI di Saudi Arabia dalam perlindungan WNI


Dalam upaya perlindungan TKI/WNI, Perwakilan RI di Saudi Arabia seperti KBRI Riyadh dan Konjen RI di Jeddah telah melakukan berbagai upaya meminimalisir terjadinya kasus ketenagakerjaan seperti: mewajibkan WNI hadir langsung di Kantor Perwakilan RI atau tempat pelayanan kekonsuleran di daerah-daerah pada saat penggantian paspor; membantu pengurusan exit permit dan pemenuhan hak-hak WNI bermasalah; menyediakan rumah penampungan/shelter bagi WNI bermasalah sampai kasusnya selesai; dan membantu pemulangan ke Indonesia.
Selain itu, Perwakilan Indonesia juga mendampingi WNI bermasalah di kepolisian, pengadilan, penjara dan kantor tenaga kerja, kantor Imigrasi dan rumah sakit; menyediakan konsultan hukum in house dan pengacara serta penterjemah; melakukan pendekatan kepada instansi terkait, seperti Kemlu dan Kemdagri; melakukan pembinaan terhadap sukarelawan masyarakat Indonesia yang peduli terhadap WNI bermasalah.
Perwakilan RI telah berhasil memulangkan ratusan WNI korban PHK; menyelamatkan ratusan WNI korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang); menyelamatkan milyaran rupiah gaji WNI yang tidak dibayar; memulangkan ribuan WNI overstayer/undocumented; menyelamatkan puluhan WNI dari hukuman mati dan hukuman berat lainnya.


Tips Menghindari Tuntutan Hukum Berat

Agar terhindar jeratan hukum berat khususnya karena dakwaan praktek sihir, WNI terkait perlu mengetahui pengertian dan dampak hukum praktek sihir di Saudi Arabia. WNI seringkali membawa benda tertentu sebagai jimat atau tulisan berbahasa Arab atau cuplikan ayat Al Quran dari kiyai atau guru agama untuk melindungi diri. Menurut hukum Saudi Arabia, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk praktek sihir, sehingga apabila terdapat anggota keluarga yang bertindak aneh, sakit atau meninggal, TKI yang bekerja di rumahnya dituduh melakukan sihir. Menghadapi tuduhan tersebut, perlu dijelaskan bahwa benda tersebut bukan untuk praktek sihir. Selain itu, jangan sekali-kali berpura-pura mampu melakukan sihir atau mengaku melakukan sihir. Apabila mengakui melakukan sihir, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman berat, sampai hukuman mati.


Menghadapi kasus gaji yang tidak dibayar, bagi korban TPPO atau korban PHK yang belum dibayar gajinya, dapat melaporkan kasusnya kepada Perwakilan RI dengan membuat surat kuasa dan melampirkan salinan perjanjian kerja dan bukti belum menerima gaji.
Bagi warga yang anggota keluarganya mengalami permasalahan di Saudi Arabia, dapat menyampaikan pengaduan ke Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kemlu RI di Jakarta atau KBRI Riyadh melalui telepon, HP, surat atau email dengan alamat: Diplomatic Quarter, PO Box 94343–Riyadh 11693, Kingdom of Saudi Arabia, Telp: +966-11-4882800, Fax: +966-11-4882966, email: riyadh.kbri@kemlu.go.id. Dalam pengaduan tersebut perlu diinformasikannama lengkap korban sesuai data di paspor, data majikan/perusahaan di Saudi Arabia (nama, normor telepon, dan nomor kartu identitas) serta kasus yang dihadapi. *


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:01:12 WIB

    Pemkab Pasaman Serahkan Bonus Atlet

    PORPROV SUMBAR XIII USAI

    PASAMAN, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Pasaman menyerahkan bonus atlet peraih medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XIII yang dig.

  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:01:55 WIB

    Cuaca Ekstrem, BPBD Siagakan Satgas TRC

    SOLOK, HALUAN — Sebanyak 69 anggota Satgas Tim Reaksi Cepat (TRC) gabungan Pasukan relawan Damkar, anggota Damkar Pemerintah Kota Solok, disiagakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, saat cuaca ekstrem.

  • Rabu,11 Mei 2016 - 03:58:27 WIB

    UPT Konservasi Selamatkan Penyu

    UPT Konservasi Selamatkan Penyu Pariaman, Haluan — Berbagai upaya terus dilakukan oleh Peme­rintah Kota Pariaman guna menye­lamatkan kelestarian hewan laut di kawasannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu, K.
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:03:27 WIB

    Kecamatan Kapur IX Bersiap Keluar dari Ketertinggalan

    LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Kecamatan Kapur IX bersiap keluar dari daerah terisolasi usai rampungnya proyek pengerjaan peningkatan struktur jalan strategis nasional Pangkalan-Galugua akhir tahun lalu.

    .
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:03:47 WIB

    Pelaku Penjarahan Dihakimi Massa

    TANAH DATAR, HALUAN — Aksi penjarahan di rumah terkangkap basah warga. Pela­ku tertangkap tangan sedang mengobrak abrik barang di rumah milik Bustami, di Jo­rong Jati, Nagari Baringin, Kecamatan Lima .

  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:04:11 WIB

    Hari Pertama, Sigulambai Lalap Satu Unit Rumah

    AGAM, HALUAN — Diduga akibat hubungan harus pendek, satu unit rumah di Kampuang Tanjuang, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk­ba­sung, ha­ngus dilalap sigulambai pada hari pertama di tahun 2015, Kamis (1/1) p.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM