(REFLEKSI AKHIR TAHUN)

Mengembalikan Ruh Kebangsaan


Jumat,30 Desember 2016 - 01:18:31 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Mengembalikan Ruh Kebangsaan Ilustrasi.

Tanpa terasa tirai 2016 akan segera ditutup labuhnya dan tirai 2017 akan segera dijurai. Semua itu bermakna, bahwa sudah hampir setahun perjalanan kehidupan kita di tahun 2016. Dan sepanjang tahun itu pula sudah banyak warna-warni kehidu­pan yang melintasi langit kehidupan kita, termasuk kehidupan kebangsaan.

Perjalanan bangsa selama 71 tahun ini seakan-akan belum menemukan tujuan sejatinya. Yakni memakmur­kan segenap tumpah darah Indonesia. Malah semakin hari jurang perbedaan antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lain kian ternganga lebar. Jurang per­be­daan itu tidak hanya me­nyangkut sandang, papan atau bahasa popularnya eko­no­mi, tapi juga menyangkut memaknai keragaman dan perbedaan. Setali tiga uang dengan ekonomi, bidang politik juga menampilkan pemandangan yang merisau­kan, di mana fatsoen politik tidak lagi menempati ruang utama dalam rumah besar laku politik kebangsaan.  Alhasil, potret ini semakin menyajikan, bahwa ruh ke­bang­saan itu seakan mulai tercerabut dalam jiwa kebang­saan.

Ekonomi

Dalam bidang ekonomi kita menyaksikan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang melambat. Hal ini tidak ha­nya disebabkan oleh resesi ekonomi global, tapi juga aki­bat beragam persoalan inter­nal. Akibatnya, pos-pos ke­men­terian mengalami pemo­tongan yang signifikan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini kian parah mana­kala daya beli masyarakat tu­run, akibat harga komoditi uta­ma yang menjadi tulang pung­gung rakyat juga turun. Seperti harga sawit, karet dan berbagai komoditi non migas lainnya. Kondisi ini berkelindan dan menjadi efek domino terhadap siklus ekonomi bangsa.

Persoalan sesungguhnya bukanlah pada pertumbuhan ekonomi, tapi pada peme­rataan penguasaan ekonomi atau ramainya menyebutnya seba­gai keadilan ekonomi. Hari ini dengan mata telanjang kita menyaksikan, bagaimana indi­vidu tertentu bisa menguasai lahan perkebunan ratusan hek­tar. Belum lagi monopoli eko­nomidi berbagai bidang. Bah­kan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh 20 persen pen­duduk terkaya saja.Pengua­saan ekonomi yang begitu besar oleh sekelompok orang se­sungguhnya mempertanyakan di mana peran bangsa dan negara dalam melaksanakan keadilan sosialnya. Kini pe­nguasaan ekonomi itu tidak hanya menyangkut akses eko­nomi besar, malah ladang eko­nomi masyarakat kecil yang ber­giat menjual barang harian, kian terjajah dengan kehadiran kedai-kedai pemilik modal besar. Rakyat kecil yang bergi­at di UMKM kian terjepit oleh dominasi pemilik modal yang memiliki modal tak terbatas.

Negara ini harus belajar dari negeri tetangga Malaysia dalam bidang pengelolaan dan peme­rataan ekonomi. Konsep Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilakukan Malaysia dengan memberikan kemudahan dan peluang kepada pengusaha pribumi pantas dijadikan ru­jukan. Kalau tidak, apa yang diungkapkan sosiolog Musni Umar, bahwa ketimpangan eko­no­mi berpotensi melahirkan bom waktu yang mudah sekali tersulut oleh isu-isu yang bernuasa SARA akan semakin sulit dibantah. Tentu bangsa yang telah susah payah diba­ngun dan dirajut oleh para pen­diri bangsa (founding fa­thers) tidak ingin mengalami kehancuran dan cerai berai oleh persoalan keadilan eko­nomi yang seharusnya bisa diperbaiki sejak dini.

Masalah keadilan ekono­mi ini, kian diperuncing de­ngan berkembangnya isu ba­nyaknyatenaga kerja asing (TKA) khususnya dari Tiong­kok ke Indonesia. Selama ini isu TKA belum pernah menja­di isu yang begitu besar dan sensitif seperti sekarang. Me­ng­ingat TKA yang ada di Indo­nesia kebanyakan yang me­miliki skill. Kini, TKA yang ma­suk ke Indonesia bukan lagi yang memiliki skill, namun di­sinyalir pekerja kasar juga da­tang ke Indonesia. Malah ke­beradaan mereka ada yang ilegal. Kemasukan TKA ini, kian banyak setelah Indonesia memberlakukan bebas VISA dan membatalkanPermenaker No. 12/2013yang mensyarat­kan penguasaan bahasa Indo­nesia bagi TKA di Indonesia. Walau menurut data Kemente­rian Ketenagakerjaan mencatat jumlah TKA dari Tiongkok yang ada di Indonesia per November 2016 adalah  21.­271 orang, namun publik mensinyalir  jumlahnya mele­bihi angka tersebut, mengingat minimnya pengawasan terha­dap TKA di Indones­ia. Ba­nyaknya TKAyang masuk ke Indoensia, tentu akan mem­persempit lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal dan semakin melahirkan ironi bagi anak negeri ini

Jalinan Kerukunan

Keragaman anak bangsa ini juga terusik oleh prilaku yang tidak saling menghormati dan menghargai perbedaan yang telah menjadi identitas bangsa. Terakhir, perilaku penistaan agama yang dilaku­kan pejabat negara telah me­ngu­sik bangunan kerukunan yang selama ini berdiri kokoh. Akibatnya menyita perhatian besar anak bangsa yang ditam­pilkan secara beradab dalam Aksi Bela Islam Jilid I,II dan III, atau yang lebih terkenal dengan Aksi 411, 212. Sung­guh aksi ini menyampaikan pesan nyata untuk pejabat dan pemangku kekuasaan negeri ini, untuk jangan sekali-kali melakukan penghinaan atau penistaan agama. Kalau tidak, laku penistaan dan tidak menghargai perbedaan ha­nyalah akan menjadi ungka­pan pengungkai jalinan erat yang telah diikat kuat oleh pen­dahulu bangsa dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

 Riak-riak yang mengusik jalinan keragaman ini kian terlihat dan terasa dalam alam maya (media sosial). Beragam informasi yang belum tentu kebenarannya (hoax) dengan mudah meluncur dan menjadi ajang pergunjingan di ruang-ruang perbincangan seperti facebook, whatsApp, twitter dan berbagai aplikasi jejaring sosial lainnya. Pergunjingan itu terkadang seakan meng­gambarkan bahwa ruh kebang­saan seakan hilang dan terc­era­but dalam kepribadian anak bangsa.

Laku Politik Kebangsaan

Pemandangan yang tidak jauh berbeda terlihat dalam alam politik kebangsaan. Per­be­daan politik diawal peme­rin­tahan Jokowi-JK dengan lahirnya dua kubu besar dalam politik bangsa, yakni Koalisi Indonesia Hebat yang diga­wangi oleh PDI-P bersama Nasdem, Hanura dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang be­ranggotakan Gerinda, PKS, Golkar, PPP dan PAN akhirnya melebur dalam wadah kepen­tingan. Dengan alasan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan, atau menganggap bahwa Indonesia tidak mengenal oposisi, bebe­rapa partai dari KMP menye­berang ke kubu pemerintahan. Bahkan agenda kekuasaan terlihat jelas dalam pergantian Ketua DPR yang awalnya dija­bat Setya Novanto, namun kare­na terseret kasus ,”papa minta saham”, akhirnya Set­nov mengundurkan diri dan diganti oleh Ade Komaruddin. Namun setelah Setnov terpilih menjadi Ketua Golkar dan bergabungnya Golkar ke pe­me­rin­tahan serta dikabulkan uji materil yang  dilaku­kan­nya, membuat kursi Ketua DPR kembali diduduki Setnov. Pot ret buram juga terlihat ba­gai mana politisi terjerat kasus ko rupsi yang menyeret mereka ha rus menginap di balik jeruji besi.

Menilik berbagai masalah yang sedang menyita bangsa ini, seharusnya menyadarkan semua elemen bangsa untuk mengembalikan ruh kebang­saan agar kembali berdetak ken­­cang dalam ruang kehi­dupan kebangsaan. Hanya dengan mengembalikan ruh kebangsaanlah, anak bangsa ini akan bisa meniti jembatan kehidupannya dengan baik. Tentu saja, mengembalikan ruh kebangsaan itu tidak cu­kup dengan teriakan kebeba­san ekonomi, politik dan sa­ling ucap dalam menghargai perbedaan. Tapi harus dengan laku keadilan dibidang ekono­mi, etika dan kesantunan da­lam politik, serta menuangkan perbedaan  dan keragaman dalam toleransi sejati bukan toleransi hasil “fermentasi” politik dan kepentingan. Wallahu’alam

 

SUHARDI
(Pemerhati Politik, Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM