(TANGGAPAN TULISAN FADILA RAHMI)

Menguatkan Regulasi Menghadapi Serbuan Tenaga Kerja Asing


Kamis,29 Desember 2016 - 00:24:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Menguatkan Regulasi Menghadapi Serbuan Tenaga Kerja Asing Ilustrasi.

Salah satu tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah untuk mening­katkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk menca­pai tujuan tersebut, maka syaratnya rakyat harus bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mendapatkan pekerja­an merupakan hak setiap warga negara Indonesia seba­gai­mana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, maka peme­rin­tah memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan dan perencanaan tenaga ker­ja. Buruh dan tenaga kerja lain­nya memiliki peran yang sangat penting dalam suatu sistem ekonomi, karena mere­ka adalah penggerak mesin, penghasil barang dan penye­dia jasa. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bah­wa sistem perekonomian In­do­nesia disusun atas dasar prin­sip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Arti­nya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi haruslah pro kepada rakyat, termasuk kebi­jakan penyediaan dan pem­be­rian kerja kepada tenaga kerja.

Sampai saat ini, kabar ten­tang serbuan tenaga kerja asing (TKA) terutama tenaga kerja China ke Indonesia masih menjadi perbincangan yang hangat oleh publik. Sontak hal ini menimbulkan kegelisahan terutama bagi pekerja dalam negeri. Mereka khawatir TKA akan mendo­minasi bursa lapangan kerja dalam negeri yang berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Kekhawatiran akan ser­buan TKA ke Indonesia meru­pa­kan sesuatu yang wajar di tengah kondisi ekonomi di dalam negeri yang lesu dan ketersediaan lapangan peker­jaan yang masih sangat minim berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah pendu­duk Indonesia. Saat ini tercatat di Kementerian Ketenaga­kerjaan, per-November 2016 ada 74.183 orang TKA yang bekerja di Indonesia. 21.271 di antaranya merupakan TKA berkebangsaan China. Angka tersebut belum termasuk jum­lah pekerja asing ilegal (Ha­luan, Selasa, 27 Desember 20­16).

Walaupun Dirjen Pembi­naan dan Penempatan tenaga kerja serta perluasan kesem­patan kerja Kementerian kete­na­gakerjaan, Herry Sudarman­to membantah kabar tersebut. Bahkan sampai Presiden Joko­wi pun ikut bicara membantah kabar tentang serbuan 10 juta tenaga kerja asal China ke Indonesia. Bukan tidak mung­kin di kemudian hari kabar ini menjadi kenyataan serbuan TKA ke Indonesia.

Mengingat saat ini Indo­nesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan inf­rastruktur. Proyek infrastruktur tersebut kebanyakan dikerja­kan atas kerja sama dengan in­vestor asal China. Besar ke­mungkinan proyek tersebut banyak mengundang dan men­datangkan pekerja China. Me­ngambil contoh PT Maritim Timur Jaya di Maluku yang bekerja sama dengan PT Anda Oceanic Fisheries asal China. Diketahui bahwasanya perusa­haan tersebut melakukan tin­dak pidana berupa menyuap dan menyalahgunakanvisa on arrival serta praktik ilegal berupa penyelundupan TKA tanpa izin yang terbongkar bulan Agustus lalu. 

Dilema Indonesia

TKA merupakan salah satu transaksi dalam hukum eko­nomi internasional, yakni perpindahan jasa yang melin­tasi batas-batas wilayah negara. Kedatangan TKA ke Indonesia merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari ataupun ditolak oleh Indonesia. Prinsip most favoured nation (MFN) dalam hukum ekonomi internasional menyatakan suatu negara ha­rus memberikan perlakuan yang sama terhadap negara lainnya. Artinya, jika Indo­nesia mengirim dan menem­patkan TKI ke luar negeri, maka Indonesia harus membe­rikan perlakuan serupa kepada negara ketiga.

Ditambah lagi, Indonesia sebagai salah satu negara ang­gota organisasi perdagangan dunia, World Organisation Trade(WTO) dan telah merati­fikasi konvensi internasional di bidang jasa (Trim’s)mela­rang anggotanya untuk tidak bersikap diskriminasi dan mematuhi prinsip-prinsip hu­kum ekonomi internasional.

Kemudian, pemerintah Indonesia sebagai penyeleng­gara perekonomian nasional diwilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 mempunyai kewajiban menye­diakan lapangan pekerjaan bagi warga negara dan mem­bangun ketenagakerjaan na­sio­nal berlandaskan Pancasila dan UUD NRITahun 1945 (Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker­jaan).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dihadapkan pada situasi yang dilematis. Di satu sisi, jika pemerintah Indonesia melarang TKA masuk ke In­donesia, maka Indonesia akan dikucilkan dalam peta eko­nomi dunia. Di sisi lain, dibi­dang tertentu pada suatu usaha industri, belum tentu SDM pekerja Indonesia tersedia, mengingat jumlah tenaga ker­ja dengan keahlian tertentu masih sangat minim di Indo­nesia.

Menyiasati Serbuan TKA

Sangat menarik mendis­kusikan masalah serbuan tena­ga kerja asing dalam opini yang ditulis oleh Fadila Rah­mi(FR) pada kolom opini ko­ran harian Haluan pada hari Se­lasa, 27 Desember 2016 yang berjudul ‘’Menghadapi Serbuan Tenaga Kerja Asing’’. Dalam tulisan tersebut, solusi yang diberikan oleh FR yakni kesiapan serta kematangan angkatan kerja menjadi senja­ta agar tenaga kerja lokal tidak kalah saing dengan TKA.

Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu menyiap­kan kematangan angkatan kerja?. Saya merasa kesiapan dan kematangan angkatan kerja belum tentu bisa menja­min bahwa pekerja lokal akan berjaya di negeri sendiri dan memenangkan kompetisi dengan TKA dalam bursa pasar tenaga kerja di dalam negri.

Secara kuantitas, In­do­nesia memang surplus tenaga kerja, tetapi kualitas SDM tenaga kerja lokal masih ren­dah. Kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal masih belum siap untuk berkom­petisi dengan TKA. Ditambah lagi pemerintah jarang mem­be­rikan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal.

 

AGUNG HERMANSYAH
(Peneliti Muda Law Action (LawAct) Indonesia)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM