Berebut Lahan di Perbatasan


Kamis,29 Desember 2016 - 00:23:04 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Perbatasan dua daerah rentan terjadinya gejolak. Pemicunya cuma satu, berebut lahan. Saling klaim sebagai pemilik lahan, akibat tidak jelasnya tapal batas wilayah tersebut. Apalagi batas antar provinsi, dimana prose­dur administrasinya sudah berbeda.

Inilah yang terjadi di perbatasan Provinsi Sumbar dan Riau pertengahan Desember lalu. Tepatnya di Kenagarian Air Buluh, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuan­tan Singingi, Provinsi Riau, yang berbatasan langsung dengan Nagari Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumbar.

Ratusan masyarakat Air Buluh de­monstrasi ke lahan yang saat ini dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Lubung Sejahtera Nagari Timpeh. Luas lahan yang dikelola mencapai 1.500 hektare. Lahan ini telah disertifikatkan oleh KUD dan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dharmasraya, setelah dilakukan pengukuran, maka diter­bitkan sebanyak 1.600 sertifikat.

Inilah yang memicu kemarahan warga Air Buluh, Kuansing. Mereka mengklaim, 400 hektare dari 1.500 hektare lahan milik KUD itu adalah milik Nagari Air Buluh. Mereka lalu merusak lahan yang sedang dikerjakan oleh pihak KUD dan merusak eskavator yang ada di lokasi.

Sejauh ini, memang belum terlihat sejauh mana penyelesaian dari konflik tersebut. Juga belum ada ketegasan dari pemerintah setempat dan kedua provinsi, Sumbar-Riau soal kepastian tapal batas kedua daerah.

Secara peta satelit, batas Sumbar-Riau tentu sudah pasti ada. Namun secara fisiknya di lapangan, ini yang belum diketahui pasti oleh warga. Entah karena sosialisasinya yang belum dilakukan, atau memang belum ada penentuan tapal batas secara fisik. Namun yang jelas, warag Air Buluh merasa, lahan yang dikelola KUD, sebagian adalah hak mereka. 

Karena itu, saat demo itu mereka mem­buat batas sendiri dengan sehelai papan yang bertuliskan, “Batas Air Buluh” serta men­cabut dan membuang seluruh patok BPN Dhar­masraya di lokasi tersebut.

Bagi Hasan Basri selaku ketua KAN Kecamatan Timpeh, hanya bisa berharap pihak pemerintahan kedua daerah untuk secepat mungkin lakukan tunjuk batas Sumbar dengan Riau. Perlakuan warga Air Buluh tak akan dilawan secara fisik. Dia hanya minta perjelas tapal batas. Dia siap menerima sanksi jika terambil tanah Riau. Sebaliknya jika tidak, dia tolong pertanggung jawabkan perbuatannya dan ganti berapa kerugian yang dialami KUD Lubung Sejah­tera Nagari Timpeh.

Akan banyak lagi perbatasan-perbatasan lain yang berpotensi konflik, bila pemerintah kedua daerah tidak secepatnya memperjelas tapal batas daerahnya.

Ketika pembangunan terus terjadi, harga lahan menjadi kian mahal. Sementara lahan yang ada semakin berkurang. Maka, saat itulah perebutan lahan akan terjadi. Jika pemerintah tidak hati-hati mencermati, perang saudara akan bisa terjadi.

Karena itu, sebelum kasus di Dhar­masraya ini berulang, pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumbar harus segera duduk semeja dengan Pemkab Kuansing dan Provinsi Riau. Dudukkan dengan jelas dan tegas batas kedua provinsi. Libatkan pemuka masyarakat setempat, guna menghindari konflik. Segeralah…!!


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM