SEBUT ISU TENAGA KERJA ASING CHINA POLITIS

Menaker Akui Ada TKA Ilegal


Sabtu,24 Desember 2016 - 01:54:55 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Maraknya isu soal Tenaga Kerja Asing asal China mengepung Indonesia, dibantah dengan tegas oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Sebut Hanif, dari data yang ada, faktanya justru lebih besar Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong, Macau dan Taiwan.

JAKARTA, HALUAN —  Menteri Tenaga Kerja (Me­naker) Hanif Dhakiri me­ngakui adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Namun yang cukup mere­sahkan masyarakat itu ada­lah isu maraknya TKA asal China masuk ke Indonesia. Hanif menilai, isu TKA China itu politis.

“Saya tidak pernah bi­lang tidak ada TKA China. Saya juga tidak pernah bi­lang tidak ada TKA ilegal. Tapi saya menolak istilah yang digunakan untuk fra­ming isu TKA China. Misal­nya istilah serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya yang jelas mele­bih-lebihkan dan membesar-besarkan. Padahal faktanya nggak begitu. Jelas terlihat framing politiknya,” ujar Hanif Dhakiri seperti dilansir detikcom, Jumat (23/12).

Hanif memaparkan data TKA secara nasional dalam lima tahun terakhir. Tahun 2011 total TKA dari semua negara adalah 77.307. Tahun 2012 sebesar 72.427. Tahun 2013 sebanyak 68.957. Tahun 2014 sebesar 68.762. Tahun 2015 sebanyak 69.025. Dan sampai akhir 2016 ini sebe­sar 74.183 orang.

“Jadi, data 2016 bukanlah angka terbesar dalam lima tahun terakhir. Makanya saya katakan, rerata nasional TKA kita sekitar 70-an ribu setiap tahun. Ada yang masuk, ada yang keluar. Peme­rintah memiliki skema pengen­dalian yang jelas,” tegasnya.

Menurut Hanif, resah terkait TKA China itu bisa dua hal. Pertama, sebagian masyarakat resah terhadap isu TKA China. Bukan TKA China-nya yang bikin resah, tapi isu tentang TKA Chi­na-nya yang begitu massif. Kedua, sebagian masyarakat lainnya resah terhadap kehadiran TKA China yang dianggap terlalu banyak dan mengambil lahan pekerjaan warga lokal. Keresahan yang kedua ini sebagian besar timbul sebagai akibat dari ma­sifnya isu TKA China, khususnya melalui media sosial dan media non-mainstream.

Menurut Hanif, isu TKA Chi­na yang ramai saat ini bukan kali pertama. Ini episode ketiga, dimana isu TKA China muncul ke publik sejak Februari 2015 lalu. Episode kedua pada April 2016.

“Polanya saya lihat sama. Pertama, membuat kisah/cerita meyakinkan melalui situs abal-abal. Dua, menggunakan angka bombastis, manipulatif atau palsu. Tiga, memainkan foto insidentil atau hoax lalu dige­neralisasi. Empat, memviralkan itu semua di sosial media, ter­utama facebook, twitter dan what­sapp group, hingga mem­pengaruhi media mainstream,” ungkap Hanif.

Cara kerjanya juga sama, lanjut Hanif. Daur ulang berita lama, diinformasi melalui foto dan meme, distorsi fakta lapangan, pembesaran kasus-kasus TKA, manipulasi wisatawan sebagai TKA, hiperbolisme, insinuasi (tuduhan tersembunyi/tidak lang­sung-red), provokasi dan lain-lain. Intinya adalah penetrasi narasi yang disebut “asing dan aseng”. Biar tambah sedap aroma isu TKA China-nya, dibuat juga aksi-aksi provokasi di lapangan. Misalnya aksi sweeping TKA China oleh kelompok tertentu.

“Jadi, isu TKA China itu tidak mencerminkan realitas sebe­narnya. Ia adalah realitas yang dibentuk (framing reality) untuk mempengaruhi persepsi orang dengan narasi “asing dan aseng” yang mengarah pada adu domba unsur-unsur dalam masyarakat. Misalnya, adu domba antara Islam dengan non-Islam, pekerja Indonesia dengan pekerja asing, pribumi dengan China, peme­rintah dengan rakyat, dan lain sebagainya. Bahkan, organisasi Islam terbesar seperti NU juga menjadi sasaran, di mana war­ganya diadu domba dengan pe­mimpin/kiainya,” ujar Hanif.

Hanif mengaku tidak tahu apa motif dari semua isu itu. Tapi dari histori dan trend isunya, Hanif mencium bau penggalangan senti­men anti-China, lalu mungkin anti-komunis, dan seterusnya.

“Ujung-ujungnya bisa saja delegitimasi pemerintah atau bahkan lebih dari itu. Boleh jadi, isu TKA China ini hanya pra­kondisi saja dari sebuah narasi besar untuk mencerai-beraikan kebangsaan kita dan NKRI,” ujarnya.

“Tentang siapanya, silakan Anda investigasi. Jejak-jejak soal itu di media sosial saya kira cukup jelas. Media sosial dimanfaatkan betul untuk kepentingan itu. Dunia sosmed kan kepo banget, paling bangga kalau menjadi yang pertama membagi informasi apapun meski dari sumber tak jelas, paling hobi sharing tanpa saring. Begitulah mungkin kalau kita banjir informasi tapi kering kebijaksanaan,” tambah Hanif.

Menurut Hanif, bahan bakar konflik di republik ini yang paling gampang disulut itu ada tiga,  isu agama, isu China dan isu komunis. Jika ketiga isu itu di­goreng-goreng, bukan saja ke­munduran demokrasi yang akan terjadi, tapi lebih dari itu sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI dan kebhinnekaan kita.

“TKA ilegal ada, tapi isu TKA China itu sudah di-framing secara politik. Warna uang baru saja diasosiasikan dengan China lewat meme-meme. Hal-hal kecil dibe­sar-besarkan, satu peristiwa dige­ne­ralisasikan, dan sebagainya,” ungkap Hanif.

Dilanjutkan, ketika Dirjen Imigrasi bilang 1,3 juta turis China masuk Indonesia tahun ini, langsung diplesetkan menjadi TKA China. Penangkapan bebe­rapa TKA ilegal di daerah oleh aparat pemerintah langsung digoreng jadi ribuan, bahkan jutaan. Pokoknya sedikit-sedikit China. Nanti sedikit-sedikit komunis dan seterusnya.

“Saat saya bilang faktanya adalah Indonesia mengepung China karena jumlah TKI kita di China jauh lebih besar dari TKA China di Indonesia, eh ada yang marah. Marah karena kebohongan dan insinuasi yang coba dipak­sakan untuk terlihat sebagai kebenaran, terbantah dengan fakta dan data,” jelas Hanif.

Data TKA China itu jelas, ujar Hanif. Sampai November 2016 ini, jumlahnya hanya 21.271 orang. Kecil sekali. “Bandingkan dengan TKI kita di Hongkong yang jumlahnya 153 ribuan, Macau 16 ribuan atau Taiwan yang 200 ribuan. Bagi yang mau sedikit berpikir rasional, jelas TKI kita di China lebih besar dari TKA China di Indonesia. Eh, dijelasin begitu ada yang bilang: Hong­kong kan bukan China, Pak. Ha­haha lucu!,” tutup Hanif. (h/ald)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,13 Oktober 2016 - 01:40:43 WIB

    PTSA Kementerian Diresmikan, Menaker Pastikan Tak Ada Pungli

    JAKARTA, HALUAN — Men­teri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri sore ini meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di lantai I Gedung B Kementerian Ketenaga­kerja­an, Jakarta Selatan. Dengan adanya PTSA maka perizinan.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM