Hukum Aspiratif di Fatwa MUI


Sabtu,24 Desember 2016 - 01:51:06 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Dua Fatwa Majelis Ulama Indo­nesia (MUI) menyita perhatian kita akhir-akhir ini. Pertama terkait Pernyataan Basuki Tjahaja Pur­nama tanggal 11 Oktober 2016 tentang videonya di Kepulauan Seribu. Kedua soal Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim pada 14 Desember 2016 lalu.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dalam tulisannya yang berjudul “Fatwa MUI , Hukum Positi dan Hukum Aspirati” yang dimuat di kom­pas.com, Kamis (22/12) menyebutkan bahwa berdasar kajian hukum tata negara, yang hingga kini masih terus pelajarinya.  Salah satu isu yang mengemuka dengan Fatwa MUI adalah kaitannya dengan hukum positif atau hukum aspiratif yang berlaku saat ini. Hukum positif bukanlah aturan hukum yang belum berlaku, atau diinginkan berlaku pada masa yang akan datang.

Dalam bahasa Latin hukum positif disebut sebagai ius constitutum yang membedakan­nya dengan hukum yang dicita-citakan, hukum yang belum berlaku, hukum yang masih diangankan berlaku, atau disebut ius constituendum.

Sebagai hukum yang berlaku di suatu negara, pelaksanaannya dikawal oleh apa­ratur negara dan dunia peradilan, maka tidak sem­barang lembaga dapat mengha­silkan hu­kum positif. Tentang pembentukan peratu­ran perundangan, hukum positif yang seka­rang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 7 UU tersebut mengatur jenis dan hirarki peraturan perun dangan adalah: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Udang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Per­pres, Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Lalu bagaimana dengan Fatwa MUI? Ada dua hal yang harus dijawab sebelum me­nentukan apakah Fatwa MUI itu merupakan hukum positif atau bukan. Pertama, bagai­manakah status kelembagaan MUI sendiri? Lalu, kedua, apakah MUI adalah lembaga yang bisa menghasilkan hukum positif?

Apakah status hukum dari MUI? Diben­tuk pa­da tahun 1975, dalam diri MUI ada berbagai sifat badan hukum, seperti ciri lembaga negara, or­ganisasi masyarakat, bahkan ada pula yang berpandangan berciri lembaga swadaya masya­rakat.

Memang, MUI disebutkan dalam bebe­rapa Pasal UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, namun itu bukan berarti MUI dibentuk ataupun diperintahkan pemben­tukannya dengan undang-undang. Karena itu, MUI tidak berwenang mengeluar kan produk yang bisa menjadi hukum positif di Tanah Air.

Konsekuensinya, Fatwa MUI bukanlah hukum positif di Indonesia. Fatwa MUI hanya bisa menjadi hukum positif jika substansinya ditetapkan oleh organ negara yang berwenang untuk menjadi peraturan perundangan sebagai­mana diatur jenis dan hirarki dalam UU No 12 Tahun 2011 di atas. Selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka Fatwa MUI adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional. Karena bukan sebagai hukum positif itu pula, maka secara teori, Fatwa MUI tidak dapat menjadi objek uji materi perundangan di hadapan meja hijau Mahkamah Agung.

Karena bukan hukum positif dan tidak mengikat itu, maka sifat Fatwa MUI tidaklah mempunyai kekuatan hukum memaksa sebagai­mana hukum positif pada umumnya. Lebih jauh, apabila dikaitkan dengan hukum pidana, maka Fatwa MUI tidak bisa menjadi instrumen hukum yang menjadi dasar dilakukannya upaya hukum memaksa (seperti sweeping) ataupun menjadi dasar dijatuhkannya sanksi pidana.

Jadi, jika materi Fatwa MUI itu tidak diadopsi ke dalam bentuk UU ataupun Perda, maka isi fatwa itu merupakan pendapat, yang tidak mengikat secara hukum, tidak dapat diterap­kan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar dijatuhkannya sanksi pidana, misalnya dalam kasus penodaan agama.

Karena Fatwa MUI bukan hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, maka penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur negara seperti kepolisian, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksa seperti sweeping di pusat perbelanjaan dan sejenisnya.***


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,18 November 2016 - 00:20:26 WIB

    Kasus Ahok dan Akibat Hukumnya

    Kasus Ahok dan Akibat Hukumnya Pene­tapan Basuki Tj­a­haja Purnama alias Ahok sebagai ter­sangka, dalam kasus dugaan tindak pidana pe­no­daan agama oleh Bareskrim Polri, pada Rabu (16/11) ke­marin tetap merupakan isu aktual yang layak untuk di­jadi.
  • Jumat,11 November 2016 - 00:34:27 WIB

    Ahok, Penistaan Agama dan Supremasi Hukum

    Ahok, Penistaan Agama dan Supremasi Hukum Terlalu banyak isu penting dan menarik dalam minggu ini yang bisa dituliskan ke dalam Catatan Kamisan. Setelah mencatat soal toleransi beragama di Australia pada Kamis lalu, semingguan ini saya dipenuhi dengan berbagai kegiat.
  • Rabu,02 November 2016 - 01:18:43 WIB

    Mafia Hukum di Negara Hukum

    Mafia Hukum di Negara Hukum Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum adalah alat yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Melalui Hu.
  • Senin,03 Oktober 2016 - 03:29:31 WIB

    Quo Vadis Reformasi Hukum di Era Jokowi

    Quo Vadis Reformasi Hukum di Era Jokowi Cakupan reformasi hukum sangatlah luas, yang dapat meliputi reformasi konstitusi, reformasi legislasi, reformasi peradilan, reformasi aparat penegak hukum (apgakum), penegakan hukum untuk pelanggaran HAM serta menumbuhkan bud.
  • Selasa,26 Juli 2016 - 04:57:45 WIB

    Pro Kontra Hukuman Mati

    Selain itu dari faktor kesejarahan, hukuman mati telah eksis atau diterapkan di bumi Nusantara sejak sebelum kemer­dekaan Indonesia untuk kasus kejahatan yang dapat merusak tatanan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagaim.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM