KETUA KPU DAN PANWASLIH PAYAKUMBUH DICOPOT

Komisioner KPU Bukittinggi Dipecat


Kamis,22 Desember 2016 - 01:14:16 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PADANG, HALUAN — Majelis Dewan Kehormatan Penyeleng­gara Pemilu (DKPP) akhirnya menjatuhkan sanksi pencopotan jabatan Ketua KPU dan Ketua Panwaslih Payakumbuh, pada sidang yang digelar Rabu (21/12). Sementara, Komisioner KPU Bukittinggi Tanti Endang Lestari diberhentikan sebagai ko­mi­sioner KPU.

Majelis DKPP Jimly Asshid­di­qie dalam putusannya menye­but, Ketua KPU Payakumbuh Hetta Manbayu dianggap be­kerjasama dengan empat penye­lenggara lainnya karena ingin menyelamatkan diri sendiri saat sidang DKPP 29 November. Buktinya, dia membuat surat jawaban pribadi selain dari ja­waban bersama sebagai yang sudah dibacakan Komisioner KPU lain saat sidang.

“Sikap tersebut melanggar, sehingga majelis menjatuhkan sanksi pencopotan yang ber­sangkutan sebagai Ketua KPU Payakumbuh. Jabatannya seba­gai komisioner KPU tetap, tapi tak boleh menjabat sebagai ketua,” ungkap Jimly.

Sementara, Ketua Panwaslih Payakumbuh Media Febrina dianggap tidak transparan ten­tang latar belakang keluarganya. Saat seleksi, dia tidak menyebutkan bahwa suaminya adalah pengurus Partai Amanat Nasional (PAN). Hal itu dinilai majelis melanggar etika.

Sementara, komisioner lain, baik di KPU Payakumbuh mau­pun Panwaslih Payakumbuh dipe­rintahkan majelis untuk direha­bilitasi nama baiknya. Perintah rehab itu nanti akan dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu Sumbar.

Diberitakan sebelumnya, per­kara penyelenggara Pemilu di Payakumbuh bermula sejak pe­netapan Cakada dari jalur per­seorangan Wendra Yunaldi-En­naidi olah KPU. Panwaslih mere­komendasikan penetapan salah satu pasangan calon tidak sah dan karena salah seorang darinya tidak memiliki surat keterangan bebas pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak. Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Payakumbuh dan mem­pertahankan paslon tersebut. Oleh Panwaslih, hal itu dinilai sebagai pelanggaran kode etik karena tidak profesional dan dilaporkan ke DKPP.

Usai melaporkan KPU, giliran Panwaslih yang dilaporkan salah satu karena diduga tidak profe­sional melahirkan rekomendasi. Yang dinilai dipengaruhi oleh suaminya yang seorang pengurus partai politik pengusung calon lain.

Anggota Panwaslih Paya­kum­buh, Ismail menganggap putusan DKPP sudah benar, dan dia meng­hormatinya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan rapar untuk menentukan Ketua Panwaslih baru. “Kita akan segera menggelar rapat pleno,” ung­kapnya.

Terlibat Parpol

Komisioner KPU Kota Bu­kittinggi Tanti Endang Lestari Jimly Asshiddiqie dengan tegas menyatakan bahwa Tanti Endang

Lestari terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat sebagai pe­ngurus Partai Demokrat di Kota Bukittinggi. “Yang bersangkutan terlibat kepengurusan parpol,” sebutnya.

Kasus Tanti berawal dari ma­suk­nya pesan singkat yang me­nga­takan bahwa yang bersang­kutan adalah anggota salah satu parpol. Berdasarkan temuan terse­but, Bawaslu Sumbar menelusuri ke Kantor Kesbangpol Kota Bu­kittinggi. Ternyata memang dite­mu­kan nama Tanti dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat. SK tersebut dijadikan sebagai salah satu persyaratan pencairan dana bantuan untuk parpol.

Aermadepa melanjutkan, kla­rifikasi juga dilakukan kepada Koordinator Devisi Teknis KPU Sumbar, Mufti Syafie, dan kepada teradu Tanti Endang Lestari. Tanti mengaku bahwa nama tersebut adalah benar dirinya dengan posisi Bendahara V Pengurus DPC Partai Demokrat Bukit­tinggi. Namun dia tidak pernah mengetahui mengenai hal itu.

Melalui rapat pleno, Bawaslu memutuskan bahwa ada unsur pelanggaran kode etik penye­lenggara Pemilu. Apalagi kedu­dukan teradu di dalam kepengu­rusan DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi itu bukan kedudukan biasa dan diragukan kalau nama teradu hanya dicatut.

Sementara itu, Tanti mengaku tidak tahu namanya ada dalam struktur kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi. Se­dangkan SK tersebut dikeluarkan pada tahun 2012. Dia mengaku baru mengetahui setelah Bawaslu melakukan klarifikasi. Dia tetap bersikukuh bahwa namanya dica­tut tanpa konfirmasi. Menyikapi hal tersebut, Tanti menyatakan sudah melayangkan surat ke DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi pada Pebruari 2016 lalu meminta SK tersebut diperbarui dan na­manya dihapus. Namun sampai sidang DKPP digelar, pembaruan SK tersebut belum dikeluarkan DPP Demokrat. DPC PD Bu­kittinggi sudah mengeluarkan surat menyatakan dia bukan pengurus partai, dan minta maaf karena namanya tercatat di SK kepengurusan. Sayangnya surat itu tidak dijadikan bukti oleh Tanti ketika diklarifikasi Bawaslu.

Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti mengaku sudah menerima laporan pencopotan jabatan Ke­tua KPU dan Panwasli Paya­kum­buh, serta pemberhentian Komi­sioner KPU Bukittinggi. “Sudah. Saya telah menerima laporannya. Keputusan itu berlaku sejak keputusan dibacakan,” lanjut Elly. (h/rin)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,23 Maret 2017 - 10:00:59 WIB

    Komisioner KPU dari Parpol, Itu Langkah Mundur

    Komisioner KPU dari Parpol, Itu Langkah Mundur PADANG, HALUAN – Sejumlah pengamat mengkritisi wacana Panitia Khusus Rancangan Undangi-undang (RUU) pemilu DPR RI terkait keanggotaan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari partai politik (Paprol). Mereka menil.
  • Selasa,20 Oktober 2015 - 20:23:33 WIB

    DPR Setujui 5 Komisioner KY

    JAKARTA, HALUAN — DP­R telah menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner Komisi Yudisial (KY). Di antara tujuh calon, lima calon disetujui dan di­se­rah­kan ke Presiden Jok.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM