Usulan DKPP, Bawaslu Bisa Bubarkan Parpol


Kamis,22 Desember 2016 - 00:36:26 WIB
Reporter : Tim Redaksi

JAKARTA, HALUAN – Ketua Dewan Kehorma tan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshid diqie mengusulkan penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat bersama Pansus RUU Pemilu di Gedung Parlemen.

Dalam penguatan itu, kata Jimly, Bawaslu mempunyai legal standing untuk mengaju­kan pembubaran partai politik (parpol). “Saat ini pembubaran ada di tangan pemerintah. Ini jeruk makan jeruk. Partai peme­nang bisa membubarkan partai lawannya,” ujar Jimly di Kom­pleks Parlemen Senayan Jakar­ta.

Maka, lanjut Jimly, DKPP mengatakan Bawaslu harus punya mekanisme untuk dapat membubarkan partai politik. “Jika partai melanggar, Bawaslu harus punya legal standing yang jelas untuk bubarkan partai,” ucap dia.

Selain usul dari DKPP, penguatan Bawaslu disampai­kan oleh Komisioner Bawaslu Nasrullah. Bawaslu ingin men­jadi lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Pemilu. “Serahkan sengketa Pemilu kepada ahlinya, yaitu penye­leng­gara pemilu. Kita coba desain proses penyelesaian sengketa pemilu, finalnya ada di Bawaslu RI,” tutur Nasrullah.

Sementara saat ini sengketa Pemilu diselesaikan di Mahka­mah Konstitusi (MK). Namun jika Bawaslu yang diberi man­dat selesaikan sengketa pemilu maka tak perlu ada badan peradilan lainnya. “Hanya di Bawaslu RI dan keputusan Bawaslu RI final dan mengikat. Kita tidak perlu lagi badan peradilan lain,” kata Nasrullah. Saat ini Pansus RUU Pemilu sedang rapat dengan DKPP, Bawaslu, dan KPU. Rapat di­pim­pin oleh Wakil Ketua Pan­sus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria.

Anggota DKPP Nur Hida­yat Sardini menyebut, sepanj­ang tahun 2016 pihaknya telah menerima cukup banyak penga­duan terkait dugaan pelangga­ran yang dilakukan penyeleng­gara pemilu di seluruh Indo­nesia. “Ada sebanyak 302 pe­nga­duan. Jumlah itu menurun jika dibandingkan dengan jum­lah pengaduan di tahun-tahun sebelumnya. Tren penurunan itu juga karena fungsi penga­wasan DKPP berjalan cukup masif sampai daerah-daerah,” ungkap Nur Hidayat .

Ia menambahkan, pada 20­15 lalu, jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk ke Sekretariat DKPP ada sebanyak 478. Sedangkan 2014 jumlah pengaduan yang masuk menca­pai 879. “Karena itu bertepatan dengan pemilihan legislatif dan presiden ketika itu kan,” ucap Nur Hidayat.

Dalam laporannya, DK­PP juga merilis lima daerah yang mengalami pengaduan terbanyak dan paling sedikit di tahun ini. Pengaduan terbanyak tahun 2016 terjadi di Provinsi Papua, yaitu 26 pengaduan. Kemudian diikuti dengan Pro­vinsi Sumatera Utara dengan 24 pengaduan, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 22 penga­duan, Provinsi Sulawesi Teng­ga­ra seba nyak 22 pengaduan, dan Provinsi Aceh sebanyak 20 pengaduan.

“Sementara, lima provinsi yang menempati sebagai daerah yang paling sedikit melakukan pelaporan atau pengaduan ada­lah, Provinsi Gorontalo dengan 2 pengaduan, Provinsi Kepulau­an Bangka Belitung sebanyak 1 pengaduan, Provinsi Kepulauan Riau 1 pengaduan, Provinsi Ban­ten 1 pengaduan, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 1 pengaduan,” papar dia.

Laporan Outlook 2017 DK­PP ini dilakukan berdasarkan laporan yang masuk sejak 1 Januari sampai dengan 1 De­sem­ber 2016. Nur Hidayat memprediksi, pengaduan pe­lang­garan pemilu akan kembali memuncak pada pelaksanaan pilkada serentak Februari 2017. “Seperti Aceh dan Jakarta itu kemungkinan akan mengalami banyak pengaduan yang masuk juga nanti,” kata dia. (h/ben)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa,14 Februari 2017 - 10:02:53 WIB

    Usulan Hak Angket Ahok Gate Penuhi Syarat ke Paripurna

    JAKARTA, HALUAN - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, usulan hak angket Ahok Gate sudah memenuhi syarat untuk dibawa ke paripurna, karena jumlah anggota yang menandatanganinya sudah melebih syarat menimal. .
  • Rabu,15 April 2015 - 19:11:06 WIB

    Usulan Polisi Parlemen Agar Dibatalkan

    JAKARTA, HALUAN — Mun­cul wacana susunan peraturan soal parliamentary police atau polisi parlemen. Adanya polisi parlemen ini dianggap bisa memperlebar jarak antara wa­kil rakyat dengan pihak yang diwa.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM