Usulan DKPP, Bawaslu Bisa Bubarkan Parpol


Kamis,22 Desember 2016 - 00:36:26 WIB

JAKARTA, HALUAN – Ketua Dewan Kehorma tan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshid diqie mengusulkan penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat bersama Pansus RUU Pemilu di Gedung Parlemen.

Dalam penguatan itu, kata Jimly, Bawaslu mempunyai legal standing untuk mengaju­kan pembubaran partai politik (parpol). “Saat ini pembubaran ada di tangan pemerintah. Ini jeruk makan jeruk. Partai peme­nang bisa membubarkan partai lawannya,” ujar Jimly di Kom­pleks Parlemen Senayan Jakar­ta.

Maka, lanjut Jimly, DKPP mengatakan Bawaslu harus punya mekanisme untuk dapat membubarkan partai politik. “Jika partai melanggar, Bawaslu harus punya legal standing yang jelas untuk bubarkan partai,” ucap dia.

Selain usul dari DKPP, penguatan Bawaslu disampai­kan oleh Komisioner Bawaslu Nasrullah. Bawaslu ingin men­jadi lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Pemilu. “Serahkan sengketa Pemilu kepada ahlinya, yaitu penye­leng­gara pemilu. Kita coba desain proses penyelesaian sengketa pemilu, finalnya ada di Bawaslu RI,” tutur Nasrullah.

Sementara saat ini sengketa Pemilu diselesaikan di Mahka­mah Konstitusi (MK). Namun jika Bawaslu yang diberi man­dat selesaikan sengketa pemilu maka tak perlu ada badan peradilan lainnya. “Hanya di Bawaslu RI dan keputusan Bawaslu RI final dan mengikat. Kita tidak perlu lagi badan peradilan lain,” kata Nasrullah. Saat ini Pansus RUU Pemilu sedang rapat dengan DKPP, Bawaslu, dan KPU. Rapat di­pim­pin oleh Wakil Ketua Pan­sus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria.

Anggota DKPP Nur Hida­yat Sardini menyebut, sepanj­ang tahun 2016 pihaknya telah menerima cukup banyak penga­duan terkait dugaan pelangga­ran yang dilakukan penyeleng­gara pemilu di seluruh Indo­nesia. “Ada sebanyak 302 pe­nga­duan. Jumlah itu menurun jika dibandingkan dengan jum­lah pengaduan di tahun-tahun sebelumnya. Tren penurunan itu juga karena fungsi penga­wasan DKPP berjalan cukup masif sampai daerah-daerah,” ungkap Nur Hidayat .

Ia menambahkan, pada 20­15 lalu, jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk ke Sekretariat DKPP ada sebanyak 478. Sedangkan 2014 jumlah pengaduan yang masuk menca­pai 879. “Karena itu bertepatan dengan pemilihan legislatif dan presiden ketika itu kan,” ucap Nur Hidayat.

Dalam laporannya, DK­PP juga merilis lima daerah yang mengalami pengaduan terbanyak dan paling sedikit di tahun ini. Pengaduan terbanyak tahun 2016 terjadi di Provinsi Papua, yaitu 26 pengaduan. Kemudian diikuti dengan Pro­vinsi Sumatera Utara dengan 24 pengaduan, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 22 penga­duan, Provinsi Sulawesi Teng­ga­ra seba nyak 22 pengaduan, dan Provinsi Aceh sebanyak 20 pengaduan.

“Sementara, lima provinsi yang menempati sebagai daerah yang paling sedikit melakukan pelaporan atau pengaduan ada­lah, Provinsi Gorontalo dengan 2 pengaduan, Provinsi Kepulau­an Bangka Belitung sebanyak 1 pengaduan, Provinsi Kepulauan Riau 1 pengaduan, Provinsi Ban­ten 1 pengaduan, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 1 pengaduan,” papar dia.

Laporan Outlook 2017 DK­PP ini dilakukan berdasarkan laporan yang masuk sejak 1 Januari sampai dengan 1 De­sem­ber 2016. Nur Hidayat memprediksi, pengaduan pe­lang­garan pemilu akan kembali memuncak pada pelaksanaan pilkada serentak Februari 2017. “Seperti Aceh dan Jakarta itu kemungkinan akan mengalami banyak pengaduan yang masuk juga nanti,” kata dia. (h/ben)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:01:12 WIB

    Pemkab Pasaman Serahkan Bonus Atlet

    PORPROV SUMBAR XIII USAI

    PASAMAN, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Pasaman menyerahkan bonus atlet peraih medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XIII yang dig.

  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:01:55 WIB

    Cuaca Ekstrem, BPBD Siagakan Satgas TRC

    SOLOK, HALUAN — Sebanyak 69 anggota Satgas Tim Reaksi Cepat (TRC) gabungan Pasukan relawan Damkar, anggota Damkar Pemerintah Kota Solok, disiagakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, saat cuaca ekstrem.

  • Rabu,11 Mei 2016 - 03:58:27 WIB

    UPT Konservasi Selamatkan Penyu

    UPT Konservasi Selamatkan Penyu Pariaman, Haluan — Berbagai upaya terus dilakukan oleh Peme­rintah Kota Pariaman guna menye­lamatkan kelestarian hewan laut di kawasannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu, K.
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:03:27 WIB

    Kecamatan Kapur IX Bersiap Keluar dari Ketertinggalan

    LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Kecamatan Kapur IX bersiap keluar dari daerah terisolasi usai rampungnya proyek pengerjaan peningkatan struktur jalan strategis nasional Pangkalan-Galugua akhir tahun lalu.

    .
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:03:47 WIB

    Pelaku Penjarahan Dihakimi Massa

    TANAH DATAR, HALUAN — Aksi penjarahan di rumah terkangkap basah warga. Pela­ku tertangkap tangan sedang mengobrak abrik barang di rumah milik Bustami, di Jo­rong Jati, Nagari Baringin, Kecamatan Lima .

  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:04:11 WIB

    Hari Pertama, Sigulambai Lalap Satu Unit Rumah

    AGAM, HALUAN — Diduga akibat hubungan harus pendek, satu unit rumah di Kampuang Tanjuang, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk­ba­sung, ha­ngus dilalap sigulambai pada hari pertama di tahun 2015, Kamis (1/1) p.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM