BERKUNJUNG KE PAGAI UTARA DAN SELATAN

Pontesi Kelautan Butuh Kelestarian Lingkungan


Senin,19 Desember 2016 - 07:44:50 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pontesi Kelautan  Butuh Kelestarian  Lingkungan KERAPU MACAN-Benny memperlihatkan benih ikan kerapu macan yang mulai dihasilkan BBIP Sikakap. Dodi

BERKUNJUNG KE PAGAI UTARA DAN SELATAN
Pontesi Kelautan  Butuh Kelestarian  Lingkungan


LAPORAN Dodi Nurja

KEMISKINAN  dan ketertinggalan di  Kabupaten Kepulauan Mentawai  setelah 71 tahun Indonesia merdeka,  merupakan tantangan yang harus segera dijawab.  Salah satunnya,   dengan pengelolaan potensi  kelautan  berbasis kerakyatan  dan kelestarian alam.


Ketika   perahu motor yang membawa para jurnalis dan aktivis Yayasan Citra Mandiri menuju Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) melintasi  Selat Sikakap   Rabu pagi itu,  tersaji panorama  nan eksotis.  Di depan  selat,  pulau Bukit Manuang yang masih ditumbuhi pepohonan  besar,  tampak berdiri kokoh sebagai benteng alami  dari terjangan ombak samudera. Pantulan cahaya matahari bagaikan hamparan keristal putih  yang membias di perkuan air. Namun, belum puas menikmati pesona  Selat Sikakap, perahu motor sudah merapat di dermaga BBIP Sikakap  yang berlokasi di ujung Pulau Pagai  Selatan itu.  
Tidak banyak pejabat  teras  di tanah tepi  di  daratan Sumbar,  yang tahu bahwa dalam kawasan  dikelilingi hutan mangrove  ini sedang terjadi sebuah proses yang bakal menjadikan Sikakap sebagai sentra perkanan di pulau Sumatera. “Dari seekor indukan, BBIP  sudah  berhasil menetaskan   ratusann telur ikan jenis kerapu macan,” jelas Benny Oktamunis,  ahli teknologi pembenihan dan pendederan ikan kerapu macan   dari Badan Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam  yang sedang melakukan pendampingan di BBIP Sikakap.


 Menurut Benny   kini marine culture atau budidaya laut dari jenis  ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus), sangat menjanjikan.  Kerapu macan adalah komoditas  diunggulan yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, mempunyai harga yang mahal,  juga merupakan komoditas ekspor. “Namun selama ini benih kerapu macan  hanya dihasilkan oleh dua pusat pembibitan  yakni  Bali dan Bondowoso,” jelasnya.

Oleh sebab itu, di Indonesia sangat perlu adanya penyebaran alih  teknologi pembenihan dan pendederan kerapu macan. Dan untuk wilayah  Sumatera, Benny  menilai,  BBIP Sikakap sangat berpotensi menjadi sentranya.

Dari diseminasi uji multi teknologi pembenihan dan pendederan, terbukti BBIP  Sikakap berhasil melakukan pembenihan krapu macan. “Saat  ini telah  dihasilan ribuan  benih  ukuran 3 cm  hingga 7-10 cm  dengan kelangsungan hidup sudah di atas 80 persen.  Sampai saat  ini masih berlangsung  proses diseminasi.  Pada saatnya  nanti akan  dilaksanakan alih teknologi budidaya pembenihan ikan kerapu kepada masyarakat Sikakap,” jelas Benny.
Hatchery Skala Rumah Tangga yang akan  dikembangkan di tengah masyarakat Pagai Utara, akan menjadi solusi  bagi pembudidaya  ikan kerapu di wilayah Sumatera. Terutama  dalam mengatasi kesulitan mendapatkan benih kerapu macan. “Namun harapan besar itu hanya akan terwujud bila kelestarian alam  dan  lingkungan di Kepulauan Mentawai tetap terjaga,” ingat Benny.

Sementara Sekretaris HNSI Cabang Sikakap  Muhardi  menyatakan, selama  ini  kebutuhan benih ikan kerapu , hanya   dipasok dari  Bali atau Situbondo. Disamping costnya sangat tinggi, tingkat hidup benih   juga sangat  rendah,   karena menempuh jarak yang  cukup jauh.  “Di samping mahal dan sulitnya  mendapatkan benih ikan kerapu, kami juga  terkendala dalam pemasarannya,”  ujar Muhardi.
Menurut Muhardi, kalangan nelayan Sikakap pernah mengalami masa jaya ketika  hasil tangkap di laut maun pun hasil  budidaya di Keramba Jaring Apung (KJA) , dapat dijual langsung  pada eksportir dari Hongkong  yang datang ke Sikakap.
Namun  sejak dua tahun belakangan, ikan krapu kualitas ekspor hanya dapat di jual ke pada eksportir dan pengepul di dermaga di Painan, Pesisir Selatan. Itupun dengan harga sangat murah. “Dulu di  kapal   dari Hongkong yang datang ke Sikakap, kami dapat menjual  kerapu  Rp425.000  hingga 600.000 per kilogram. Tapi kini  di Painan  hanya dihargai Rp200.000 per kilogram,” jelasnya.
 Apa lagi jauhnya perjalanan   yang  ditempuh,   membuat banyak ikan  mati  dijalan sehinga tidak dapat dieksport lagi.
Menurut Amrin,  banyak nelayan KJA kini   gulung tikar.  Dulu ada 30 KJA  di perairan ini,  ta[i   sekarang hanya  tinggal lima unit. Hal ini diperparah oleh  tidak banyak pengepul lokal yang mau membeli kerapu karena ikan tersebut diprioritaskan untuk ekspor. “Belum lagi pembudidayaan yang dilakukan sampai panen memerlukan waktu lama atau paling cepat 8 bulan,”  ujarnya.


Ancaman Sawit

Ahli teknologi pembenihan dan pendederan ikan kerapu   dari Badan Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam  yang dihubungi saat melakukan pendampingan di BBIP Sikakap  mengingatkan,     jika  daratan Mentawai berubah jadi  lautan  perkebunan sawit dan pabrik  sawit, maka mimpi  besar menjadikan Mentawai sebagai sentara pemasok benih ikamn kerapu  untuk   wilayah Sumatera,   hanya akan menjadi mimpi kosong. “Di musim hujan,  sisa pemupukan sawit dan residu pestisida,  akan  mengalir ke perairan tangkap maupun  perairan budidaya. Pada hal benih kerapu  tidak akan  hidup  di perairan  yang tercemar,” ingat Benny.

Erosi    yang mengalir ke  laut  akibat  kerusakan  lingkungan dan pengundulan  hutan di daratan,  kata Benny,  juga  sangat berbahaya bagi  pembenihan dan pendederan ikan kerapu. “Jika  ingin menjadikan Sikakap sebagai sentra pembenihan ikan kerapu untuk wilayah  Sumatera, maka semua lini  harus berperan dalam upaya pelestarian lingkungan," ingatnya.


Kerusakan  di darat akibat pembukaan perkebunan sawit skala besar dan  pembabatan hutan, merupakan ancaman serius  bagi biota laut,  termasuk  pembenihan ikan kerapu. Sebenarnya, ancaman  ekspansi  perkebunan  sawit skala besar  yang dikhawatirkan itu,    telah  terjadi  sejak izin lokasi keluar untuk lima perusahaan perkebunan sawit 73.500 hektar pada 2009 dan 2010   dimasa kepemimpinan Bupati Edison Saleleubaja.

Untunglah,   rencana perkebunan sawit itu batal karena mendapat penolakan masyarakat, gereja dan organisasi masyarakat sipil lain. Tetapi konglomerat sawit tidak putus asa  untuk menguasai lahan  “Bumi Sikerei”  yang umumnya terdiri  dari tanah adat ini.  Seperti yang dilakukan  dua perusahaan sawit   di Pagai Utara dan Pagai Selatan,  dimana  PT Swasti Siddi Amagra mengajukan surat permohonan kepada bupati  untuk penerbitan kembali Izin Perkebunan Sawit Luas 14.157 Hektar  dan  PT Rajawali Anugerah Sakti juga mengajukan permohonan yang sama kepada Bupati  untuk perkebunan sawit seluas 2.542 hektar  di Pagai Utara.

Untunglah, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet, dengan tegas   mengeluarkan  Instruksi Bupati Mentawai No. 1 Tahun 2016   demi mengamankan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari izin eksploitasi hutan dan perkebunan skala besar seperti sawit. Instruksi itu ditandatangani 24 Oktober 2016 tepat   empat hari sebelum Bupati Yudas Sabaggalet cuti sementara untuk kampanye Pilkada.

Keluarnya kebijakannya soal kehutanan Mentawai juga didasari oleh banyaknya konflik yang muncul antar masyarakat karena persoalan tata batas tanah yang dikelola perusahaan. Belum lagi persoalan-persoalan lingkungan, banjir yang disebabkan eksploitasi terus menerus.

Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai Rifai,  mengapresiasi dan berterimakasih kepada Pemda Mentawai yang telah merespon rekomendasi kegiatan Dialog Publik dan Temu Rakyat yang diselenggarakan YCMM, Oktober lalu dengan baik. "Ini membuktikan bahwa Bupati Yudas Sabaggalet, merupakan sosok pemimpin  yang  mampu melakukan proses-proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan inklusif dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil sehingga melahirkan kebijakan yang sangat penting," pungkasnya.*
 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM