Panglima Akan Evaluasi Hak Politik TNI


Rabu,14 Desember 2016 - 00:59:07 WIB
Reporter : Tim Redaksi

JAKARTA, HALUAN—Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, memenuhi undangan Panitia Khu­sus (Pansus) RUU Pemilu di Ge­dung DPR RI. Awalnya, kehadiran Pang­lima TNI guna membahas penga­manan dan penegakan hukum dalam Pemilu 2019, saat Pemilihan Le­gis_latif dan Pemilihan Presiden digelar serentak. Namun, rapat pansus malah melebar terkait kesia­pan prajurit TNI untuk bisa memilih dalam pemilu.

Menurut Gatot, pembahasan soal kesiapan prajurit TNI untuk bisa memilih dalam Pemilu akan dilihat setelah evaluasi pelaksanaan Pemilu pada 2024, ketika pemilu serentak sudah benar-benar sem­purna dilak­sanakan.

“Ya, setelah tahun 2024 saja, setelah pemilihan presiden dan seluruhnya dengan kepala daerah, DPR, DPRD jadi satu kan tahun 2024. Lalu setelah itu dievaluasi, ya enggak tahu kapan kan,” ujar Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/12).

Dalam evaluasi tersebut, pihak­nya akan mempertimbangkan selu­ruh aspek, termasuk soal memupuk kedewasaan berdemokrasi dari anggotanya. Ia pun belum dapat melihat apakah perlu atau tidaknya anggota TNI mendapatkan hak memilih dalam pemilu.

“Perlu atau tidaknya kan dieva­luasi, 2024 nanti kita baru evaluasi perlu tidaknya. Sekarang kita belum tahu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, menilai evaluasi terhadap hak pilih anggota TNI pada 2024 terlalu lama. Menurut Lukman evaluasi tersebut seharusnya sudah bisa dilakukan setelah pemilu 2019.

Lukman beralasan, Pemilu 2019 juga telah berlangsung secara seren­tak antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, serta pemilihan anggota DPRD.

“Kalau panglima katakan 2024 dievaluasi, menurut saya evaluasi itu bisa dilakukan di 2019. Karena pemilu serentak di 2024 itu sudah selesai masa tran­sisi. Masa transisi itu kan sekarang, untuk mencapai kese­rentakan full sempurna 100 persen itu di 2024,” tutur Luk­man.

Meski begitu, Lukman juga berharap kesiapan dari sejumlah pihak, tak hanya TNI maupun Polri tetapi juga masyarakat. “Saya kira kita lihat lah. Panglima TNI siapnya 2024, masih lama itu. Tapi kalau 2019 sudah siap, kenapa tidak 2019 kita evaluasi sehingga 2024 bisa diterapkan dan dibuka kebijakan itu,” katanya. (h/okz)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin,27 Juli 2015 - 20:17:04 WIB

    Panglima TNI Mutasi 84 Perwira Tinggi

    PANGDAM DAN DANJEN KOPASSUS DIGANTI

    JAKARTA, HALUAN — Pang­lima TNI Jenderal Ga­tot Nurmantyo memutasi sejumlah jabatan di tubuh TNI. Beberapa jabatan yang kerap menjadi sorot.

  • Jumat,24 Juli 2015 - 19:33:31 WIB

    Presiden Panggil Panglima TNI Terkait Kasus Tolikara

    JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait kepastian pembangunan kios korban kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara pada Jumat (17/7).

    “Tadi Salat Jumat sama Presid.

  • Senin,08 Juni 2015 - 19:14:19 WIB

    Panglima TNI Dipilih dari Kepala Staf

    JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq mengatakan, Undang-undang (UU) TNI sudah mengamanatkan bahwa calon Panglima TNI dipilih dari sejumlah kepala staf yang memenuhi syarat.

    <.
  • Jumat,08 Mei 2015 - 19:59:18 WIB

    Panglima TNI Siap Tempatkan Prajurit di KPK

    JAYAPURA, HALUAN — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, pihaknya siap me­nem­patkan prajurit untuk bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai per­mintaan dari pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM