Pilkada Momentum Kampanye Antikorupsi


Selasa,13 Desember 2016 - 00:56:52 WIB
Reporter : Tim Redaksi

JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris menekankan agar gelaran pilkada serentah pada 2017 bisa dijadikan momentum kampanye antikorupsi dan tanpa politik uang.

Menurut Fahira, peringa­tan Hari Anti Korupsi se­du­nia pada 9 Desember harus menyadarkan semua pihak terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada agar menjauhkan dan memutus relasi dengan praktik korupsi.

“Selain lebih efekfif dan efisien, gelaran pilkada se­ren­tak hendaknya dimanfaatkan untuk kampanye masif anti­korupsi dan antipolitik uang,” ujarnya seperti dikutip An­tara, Sabtu (10/12/2016).

Momen pilkada serentak, lanjut dia, sangat tepat untuk memutus relasi dan rantai korupsi karena praktik politik uang yang bersemai saat pilkada punya relasi yang kuat dengan praktik korupsi kepala daerah di kemudian hari.

“Ini ‘kan semacam ling­karan setan. Saat calon butuh kendaraan dan dana kam­panye, dia harus punya ua­ng,” katanya.

Saat calon membutuhkan uang, kata Fahira, para pe­ng­u­­saha datang membantu, tentunya dengan syarat. Saat calon perlu pengakuan dan suara, pengusaha sebar uang ke pemilih. “Nanti, saat terpilih calon harus mengem­bali­kan semua uang yang sudah habis. Gaji kepala daerah tidak akan cukup, satu-satunya cara ya korupsi,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada 15 Februari 2017, pilkada serentak gelombang kedua akan digelar di 101 daerah di Indonesia. Gelombang pil­ka­da serentak akan terus ber­lang­sung pada 2018, 2020, 2022 dan puncaknya pada 2027. Saat itu semua daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Marauke akan mela­kukan pilkada serentak.

Masalahnya, lanjut Fa­hira, walau lingkaran setan praktik politik uang nyata, tetapi sangat susah dibu­k­tikan. Ka­rena itu, selain melakukan pencegahan dan penindakan yang luar biasa, kampanye penyadaran yang masif te­ru­tama bagi calon dan pemilih menjadi penting. Momen pilkada serentak ini harus dimanfaatkan untuk kam­panye penyadaran anti­korupsi dan antipolitik uang ini.

Partai politik, kata Fahira, harus jadi yang terdepan mengkampanyekan pen­ya­daran antikorupsi dan anti­politik uang. Selain mem­punyai massa dan konstituen yang nyata, partai politik juga punya relasi langsung dengan para calon kepala daerah sehingga perannya sangat signifikan mencegah dan menurunkan angka korupsi kepala daerah di Indonesia.

“Saya yakin semua parpol punya komitmen tinggi mem­berantas korupsi hanya ting­gal mengubah wacana anti korupsi menjadi praktik nyata di lapangan,” ujarnya.  (h/okz)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM