Lima Ranperda Inisiatif DPRD Disahkan


Jumat,02 Desember 2016 - 00:25:14 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PASAMAN, HALUAN — Pe­merintah Kabupaten Pasaman bersama pihak DPRD setempat, akhirnya mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD men­jadi Peraturan Daerah (Perda). Kelima ranperda itu disahkan dalam sidang paripurna, Rabu (30/11). 

Adapun ke lima ranperda yang telah disahkan itu men­cakup, Ranperda tentang Ker­jasama Nagari, Ranperda ten­tang Izin Hiburan dan Rek­reasi, Ranperda tentang Per­lindungan Sosial Anak Terlan­tar dan Ran­perda tentang Pedoman Pem­bentukan Re­maja Masjid serta Ranperda tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Bupati Pasaman Yusuf Lu­bis, mengatakan, disahkannya lima ranperda itu dapat mem­bawa kesejahteraan bagi masya­rakat.

Sebab, kata dia, kelima ranperda itu sangat dibutuhkan guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera, agamis dan berbudaya.

“Dengan ditandatanganinya kelima ranperda itu menjadi perda oleh Pemkab Pasaman dan pihak DPRD, kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Semoga ini membawa kebaikan bagi kita semua,” katanya.

Satu dari lima ranperda itu sempat dibatalkan, yakni Ran­perda Pengelolaan Hutan Ber­sama Masyarakat, karena bukan menjadi kewenangan kabupaten. Namun, pihak DPRD tetap keu­keuh agar ranperda itu disahkan bersama empat ranperda lain­nya. 

“Kita menghargai iktikad baik pihak DPRD, yang beri­nisiatif memprakarsai kelima ranperda itu. Diharapkan ran­perda yang sudah ditanda­tangani bersama itu segera diproses dan mendapatkan klarifikasi dari pemerintah provinsi,” katanya. 

Untuk terlaksananya kerja sama nagari, dibutuhkan regu­lasi yang mengatur tentang itu. Sebab, nagari, kata dia, di­tuntut mandiri dan kreatif dalam rang­ka me­menuhi penghidupan dan kehidupan masyarakatnya. 

“Jadi, dengan adanya perda kerja sama antar nagari itu jadi ada kepastian hukum terhadap nagari yang menjalin kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain,” katanya. 

Dikatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama desa (nagari) di bidang pemerintah desa diatur dengan Peraturan Pemerintah. Se­bagai­­mana diatur dalam Pasal 149 PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas pera­turan pe­merintah pelaksana Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang no­mor 6 tahun 2014.

“Namun, hingga saat ini aturan itu belum juga diter­bitkan oleh pihak Kemendagri tentang kerja sama desa itu. Jadi, tidak ada salahnya kita menyepakati Ranperda itu jadi Perda. Tapi dengan catatan, apabila Per­mendagri tentang kerja sama desa/nagari sudah terbit, tinggal kita sesuaikan saja dengan ke­tentuan tersebut,” katanya. 

Dengan adanya Perda ten­tang Izin Hiburan dan Rekreasi itu, bupati menjelaskan, akan tercipta penataan pelaksanaan hiburan di daerah, adanya ke­pastian hukum dan terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

“Perda ini setidaknya mem­pedomani Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91 tahun 2010 tentang cara pendaftaran penyeleng­garaan kegiatan hiburan dan rekreasi,” katanya. 

Untuk Perda Perlindungan Sosial Anak Terlantar akan menjadi payung hukum bagi Pemda dalam pelaksanaan pe­meliharaan anak terlantar di daerah itu, sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Peme­rintahan daerah yang me­nyang­kut urusan bidang sosial.

“Untuk urusan bidang sosial itu menjadi gawenya pemerintah kabupaten, dan bukan ber­dasar­kan undang undang nomor 11 tahun 2009 tentang penyeleng­garaan kesejahteraan sosial,” katanya. 

Demikian pula dengan la­hir­nya Perda Remaja Masjid. Di­katakan, perda ini sejalan dengan visi misi terwujudnya masya­rakat Pasaman yang se­jahtera, agamis dan berbudaya. (h/yud)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM