Bupati Terbitkan Keputusan Keuangan Daerah Harus Diselamatkan


Kamis,04 Agustus 2016 - 04:25:50 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Bupati Terbitkan Keputusan Keuangan Daerah Harus Diselamatkan BUPATI Ali Mukhni melantik Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Aula Kantor Bupati, Selasa (2/8). (DEDI SALIM)

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Bupati Padang Pariaman menerbitkan Keputusan Nomor 127/KEP/BPP/2016, tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

“Surat keputusan ini diter­bitkan salah satu upaya dalam penyelamatan keuangan dae­rah dan merupakan bentuk im­plementasi zona pembangunan integritas yang telah dica­nangkan beberapa waktu lalu,” ujar Bupati Ali Mukhni, saat melantik Majelis Pertim­ba­ngan dan Sekretariat Majelis Per­timbangan Tuntutan Perbe­n­daharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (2/8), di IKK Paritmalintang.

Pada kesempatan itu bupati berharap, usai dilantik majelis beserta tim langsung bekerja.

Bupati optimis, dengan pembentukan majelis per­tim­bangan tersebut akan menye­lesaikan kasus-kasus kerugian daerah atas temuan dari BPK RI, Inspektorat Provinsi Sum­bar dan inspektorat kabupaten sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Jadi kerugian daerah itu sebelum ditindaklanjuti oleh penegak hukum terlebih dahulu disidang oleh majelis per­timbangan,” kata bupati yang meraih opini WTP tiga kali berturut-turut itu.

Sementara itu Ketua Ma­jelis Pertimbangan Jonpriadi mengatakan terdapat empat tugas yaitu pertama, me­ngum­pulkan, menatausahakan, me­nganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang diterima.

Kedua, memroses dan me­lak­sanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Ketiga, memberikan pen­dapat, saran dan pertimbangan pada setiap persoalan atau kasus yang menyangkut tun­tutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pen­catatan, pembebasan, peng­hapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan apabila penyelesaian kerugian daerah terjadi ham­batan.

“Keempat, menyiapkan laporan mengenai perkem­bangan penyelesaian kasus kerugian daerah,” kata Jon­priadi.

Anggota tim majelis ada 9 orang yang terdiri dari Jon­priadi, SE MM, Dewi Roslaini SE MM, Nety Warni SE, Ha­nibal SE MM, Armalis SH MH, Drs Anwar MSi, Ir Ali Amran MP, Drs Idarussalam Murlis Muhammad SH M­Hum.

Sementara Asisten Admi­nistrasi Umum Neti Warni yang juga sebagai Wakil Ke­tua II Majelis Pertimbangan menga­takan dalam proses sidang maka ASN yang ber­ma­salah bisa menyampaikan argu­men­nya terhadap ke­rugian daerah yang ditim­bulkan dengan mem­bawa saksi dan atau bukti tam­bahan.

Kemudian hasil keputusan majelis pertim­ba­ngan akan dikonfirmasikan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk peng­ambilan keputusan sebelum dilimpahkan kepada penegak hukum.

“Sesuai arahan pak bupati, hari ini kita langsung kerja dengan menyidangkan tujuh ASN terkait kerugian daerah,” kata Neti Warni. (h/ded).


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM