Perppu Kejahatan Seksual pada Anak Disambut Baik


Sabtu,14 Mei 2016 - 04:39:46 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Perppu Kejahatan Seksual pada Anak Disambut Baik Aktivis dari berbagai komunitas perempuan anti kekerasan seksual di Aceh menggelar aksi solidaritas di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu (11/5). (ANTARA)

PADANG, HALUAN — Langkah pemerintah yang akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak disam­but baik oleh para orangtua dan guru.

Hukuman penjara berat, kebiri, pemasangan chip, pu­blikasi pelaku, dan bahkan pemberatan hukuman bisa sampai hukuman mati dinilai sudah semestinya diterapkan.

Endra, salah seorang war­ga Kampung Jua, Kota Pa­dang, mengatakan bahwa ke­pu­tusan pemerintah itu mem­buat hati para orangtua yang memiliki anak pe­rempuan lebih merasa aman. Karena selama ini, kerap kali orang­tua diliputi rasa cemas saat berada jauh dari anak pe­rempuannya.

“Tentu saja sebagai orang­tua saya sangat setuju jika aturannya seperti itu. Se­tidaknya bisa sedikit me­ngu­rangi kekhawatiran saat anak saya sedang di sekolah,” ucap­nya yang memiliki anak pe­rem­puan yang masih duduk di kelas tiga SD kepada Ha­luan, Jumat (13/5).

Apresiasi juga dinyatakan dari kalangan guru, Liza Tafri­yanti, guru sanawiyah di Ka­bupaten Solok. Me­nurutnya, hukuman berat memang layak dijatuhkan kepada penjahat seksual. Bahkan bukan saja kejahatan seksual terhadap anak saja, melainkan seluruh kejahatan seksual.

“Kami sebagai guru di sekolah punya keterbatasan untuk menjaga siswa-siswi, terutama saat di luar perka­rangan sekolah. Jadi hukuman tersebut sudah semestinya diterapkan. Hukuman harus seberat-beratnya.  Dengan adanya Perppu tersebut, saya berharap segera berlaku,” kata Liza.

Keputusan untuk segera menerbitkan Perp­pu diambil oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang pencegahan keke­rasan terhadap anak, ber­tempat di Istana Ke­pre­si­denan, Jakarta, Rabu (11/5) lalu.

Menteri Pem­ba­ngu­nan Manusia dan Ke­bu­dayaan, Puan Maharani, usai rapat terbatas men­jelaskan, draf Perppu telah dibahas oleh sej­umlah menteri, antara lain Menteri Agama, Menteri Ke­sehatan, Menteri Sosial, Men­teri Hukum dan HAM, Jaksa Agung serta Ko­misi Per­lin­dungan Anak In­donesia (KPAI).

Sementara itu, Ketua Ko­misi Perlindungan Anak In­do­nesia (KPAI), Asrorun Niam Soleh, mengatakan, kejahatan seksual terhadap anak me­rupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, butuh penanganan luar biasa sehingga payung hukum perlu diproses sec­e­patnya.

Ditambahkannya, Perppu bukan satu-satunya solusi. Perlu juga ada langkah-lang­kah lain guna mengurai per­masalahan. Di antaranya fak­tor peredaran narkoba, mi­nu­man beralkohol, materi po­r­nografi, tayangan game ber­kon­ten kekerasan dan por­nografi, serta lingkungan ke­luarga dan masyarakat yang per­missif.

Menurut Psikolog, Yuni, kekerasan atau tindak keja­hatan seksual memang perlu aturan hukum yang tegas dan berat. Karena jika tidak, ke­ja­hatan demi kejahatan akan terus terjadi dan sulit di­hentikan. Salah satu pe­nye­babnya tindakan itu terus terjadi adalah pengalaman mendapatkan kekerasan sek­sual secara fisik maupun non fisik pada anak.

“Efek trauma akan me­lekat kuat pada memori anak yang terus muncul dalam ingatan anak, secara tiba-tiba, baik melalui stimulus peng­lihatan dan pendengaran, baik langsung maupun tidak lang­sung. Sehingga dengan adanya sedikit stimulasi pada trau­manya, anak akan dengan mudah terpantik untuk mela­kukan tindakan agresif, keke­rasan, termasuk perilaku amo­ral. Hal tersebut me­rupakan coping strategy anak dalam mengatasi konflik batin yang disebabkan oleh trauma,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, selain faktor trauma akan perilaku kekerasan seksual, terpaparnya anak terhadap sajian pornografi, baik yang bersumber dari video, ma­jalah, maupun gambar ber­nuansa seksual juga menjadi penyebab utama munculnya perilaku seksual pada anak di bawah umur.

Pada fase ini, apabila anak sudah terpapar oleh faktor stimulus seperti media yang bernuansa seksual, maka se­orang anak akan cenderung me­ngalami gejolak batin un­tuk mengekspresikan perilaku dan orientasi seksualnya. Jika pi­hak keluarga dan ling­ku­ngan sosial tidak mem­berikan pe­nga­wasan dan pengarahan yang tepat, maka seorang anak akan mendapatkan angin segar untuk mempraktekkan apa yang seolah diketahuinya dari tayangan-tayangan pornografi tersebut.

Fatalnya, perilaku seksual mereka seringkali dilakukan kepada anak yang pada umum­nya berusia lebih muda dari mereka, dengan maksud untuk menekan tingkat perlawanan saat aksi kekerasan seksual dilakukan. Dengan alasan inilah, media pornografi dinilai benar-benar berdampak sa­ngat negatif terhadap per­kem­bangan mental dan perilaku anak.

“Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan oleh seluruh stakeholders baik di keluarga, masyarakat, mau­pun aparat pemerintah, untuk menghindarkan anak dari media-media yang memuat stimulus seksual, untuk meng­hindari merebaknya tindak kekerasan seksual oleh dan pada anak di bawah umur,” tegasnya. (h/rin/isq)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM