LKAAM dan MUI Tak Dapat Bantuan


Minggu,22 November 2015 - 20:12:02 WIB
Reporter : Tim Redaksi

 

“Selama ini, bantuan untuk lembaga adat dan agama dianggap hitam putih saja atau tidak boleh. Kalau tidak ada bansos dan hibah, dua lembaga itu tidak bisa

berjalan. Organisasi adat, agama dan apa pun juga, diakui kebe­radaannya di Indonesia. Mereka harus ditunjang dan difasilitasi melalui kebijakan daerah. Kebi­jakan daerah bisa diselipkan dalam program SKPD yang meng­­koordinir kegiatan yang sama,” ujar Syamsu Rahim saat menjadi narasumber dalam dis­kusi berjudul Usang-usang Dipa­barui, Lapuak-lapuak Dikajangi, dan Lupo-lupo Maingekkan, di Basko Hotel, Sabtu (21/11). Diskusi tersebut mengenai apli­kasi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Dalam ke­giatan itu, Syamu Rahim hadir sebagai pamong senior.

Saat menjadi Bupati Solok, ia mengaku pernah mem­praktik­kan cara yang disebutkannya di atas. Ia memberikan bantuan kepada penyuluh agama selama 4 tahun berturut-turut melalui bentuk program. Satu penyuluh agama diberikan Rp400 ribu per bulan.

Syamsu Rahim berpendapat, salah satu penyebabnya rusaknya moral generasi muda hari ini, karena tidak berjalannya fungsi lembaga adat (LKAAM dan KAN) dan lembaga agama (MUI). Dua lembaga itu tidak ber­fungsi karena tidak ada dana, yang seharusnya diberikan peme­rintah, untuk menjalankan fungsi itu.

“Rusaknya moral generasi muda hari ini, belum tentu kare­na generasi muda itu sendiri, tapi karena karena mamak (lembaga adat, red) dan ulama (lembaga agama, red) tidak membantu memfasilitasi mereka dengan pengetahuan. Mengenai penga­ruh teknologi, teknologi tidak akan berbahaya kalau generasi muda punya pertahanan diri, seperti nilai-nilai adat dan aga­ma,” tutur Syamsu Rahim.

Saat ditanya, jika lembaga adat dan agama diberikan ban­tuan dana oleh pemerintah, apakah bisa dipastikan rusaknya moral generasi muda berkurang, Syamsu Rahim menjawab, itu persoalan lain, yang penting adalah usaha untuk memper­baikinya. Sementara yang bisa memfasilitasi dua lembaga itu untuk menjalankan fungsinya adalah pemerintah daerah, untuk wilayah Sumatera Barat.

“Kalau tidak ada usaha, tidak ada program dan dibiarkan mo­ral tersebut terus terpuruk, itu artinya pemimpin membiarkan hal itu terjadi. Kalau seperti itu, maka pemimpin itu berdosa,” katanya.

Sementara itu, Ketua MUI Padang, Duski Samad yang juga menjadi narasumber dalam acara itu, mengatakan, peran lembaga adat dan agama tidak akan berja­lan jika tak mendapatkan duku­ngan efektif dari pemerintah. Menurutnya, seharusnya peme­rintah daerah Sumbar menghar­gai kedudukan lembaga adat dan agama, seperti yang dilakukan pemerintah daerah di Aceh, yang menyejajarkan kedudukan kedua lembaga itu dengan DPRD.

“Salah satu cara memp­er­baiki negeri ini (Sumbar, red), adat dan agama harus bersinergi. Kalau ada yang berusaha me­misahkan adat dan agama, negeri ini akan kacau,” kata Duski Samad.

Dua narasumber ini sepakat, tidak ada alasan pemerindah daerah Sumbar untuk tidak mem­berikan dana bantuan kepa­da lembaga adat dan agama karena ada jalannya meski ada aturan yang mengatur pemberian dana itu. “Soal dana itu, yang penting adalah niat dan ko­mit­men pemimpinnya,” pungkas Duski Samad.

Kegiatan ini diselenggarakan KAN Salapan Suku Nagari Pa­dang. Ketua KAN Salapan Suku Nagari Padang, Sutan Syahrudin Rajo Lelo mengatakan, pihaknya mengadakan diskusi tersebut karena prihatin dengan kondisi generasi muda hari ini yang moralnya semakin merosot se­tiap hari karena jauh dari nilai-nilai adat Minangkabau dan agama Islam.

Keprihatinan ter­sebut bertambah karena peme­rintah daerah, dalam hal ini Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, karena tidak mem­beri­kan bantuan dana yang layak kepada lembaga adat dan agama sebagai penyuluh nilai-nilai ke­pada masyarakat, terutama generasi muda. (h/dib)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,15 Desember 2016 - 02:11:26 WIB
    DPRD DAN PEMPROV JANJIKAN ANGGARAN DI APBD PERUBAHAN

    LKAAM Diminta Berlapang Dada

    PADANG, HALUAN — Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar yang mem­bidangi masalah kebudayaan, Nofrizon meminta Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Datuk Rajo Panghulu mencerminkan sikap sebagai .
  • Rabu,14 Desember 2016 - 01:41:40 WIB
    ANGGARAN TAK TERSEDIA DI APBD INDUK 2017

    Sayuti: Tutup Saja LKAAM

    Sayuti: Tutup Saja LKAAM PADANG, HALUAN — Ketua Lem­baga Kerapatan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Datuk Rajo Panghulu meradang ketika anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya tak tercantum dalam APBD induk Sumbar 2017. Kondisi yan.
  • Jumat,30 September 2016 - 03:49:43 WIB

    LKAAM:Ulayat Bukan Penghalang Investasi

    PADANG, HALUAN — Sengketa lahan tanah ulayat masih menjadi momok menakutkan bagi kalangan investor dan niniak mamak sendiri di Minangkabau. Sulitnya penyelesaian sengketa ini, telah menimbulkan beberapa masalah seperti yang.
  • Jumat,24 Juni 2016 - 05:48:57 WIB
    BAM dan Baca Alquran Terancam Hilang

    LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri

    LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri PADANG, HALUAN—Pembatalan sejumlah peraturan daerah (Perda) di Sumatera Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) cukup me­ngun­dang perhatian banyak pihak. Salah satu Perda yang menjadi sorotan adalah Perda Nomor 2 tahu.
  • Minggu,15 Mei 2016 - 16:05:30 WIB

    Banyak KAN di Daerah Kurang Responsif Terhadap Himbauan LKAAM

    PADANG, HALUAN--Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) Sumbar menyayangkan sikap sejumlah daerah yang tidak merespon himbauan LKAAM untuk melaporkan kelengkapan struktur, sarana, dan kegiatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) y.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM