Menteri ESDM Dilaporkan ke KPK


Jumat, 20 November 2015 - 20:52:29 WIB

“(Sebagai bukti), yaitu surat ke­putusan nomor 7522/13/MEM/2015 tanggal 7 Ok­tober tentang perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia sampai tahun 2021,” kata Varhan Abdul Azis salah satu perakilan mahasiswa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2015).

Selain itu dalam surat rekomendasi dari kementrian ESDM kepada Ke­men­trian Per­dagangan itu tertulis pemberian izin ekspor konsentrat selama enam bulan kepada PT Freeport, yaitu pada 28 Juli hingga 26 Januari 2016 dengan kuota ekspor 775 ribu matrik ton (MT).

“Data perhitungan kerugian negara simulasi atas keluarnya surat keputusan nomor 7522/13/MEM/2015 tanggal 7 Okto­ber yang me­nga­baikan perintah renegosiasi dalam UU Minerba yang mengakibatkan PT FI tetap menikmati tarif royalti emas sebesar 1%,” lan­jutnya.

Sebelum menyampaikan laporan itu, mereka menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak KPK agar memeriksa Menteri ESDM Sudirmn Said sehubungan dengan penerbitan surat tersebut.

“Munculnya surat itu, kami menduga dilanggar undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentng pertmbangan dan Mineral dan batu bara demi kepentingan asing atau pribadi. Hal yang jelas merugikan keuangan negara,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, FMPAB turut me­minta presiden Jokowi untuk men­copot Su­dirman dari jabatannya. Terlebih, presiden mengku tidak pernah mengintruksikan adanya perpanjangan PT Freeport. (inl)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM