Kamis, 29 Januari 2015
Riau & Kepri
Rp4,8 Miliar Tak Jelas Ujung Pangkalnya PDF Cetak Surel
Selasa, 20 Januari 2015 02:23

DANA SILUMAN SPBD RIAU 2015 TERKUAK LAGI

PEKANBARU, HALUAN — Anggaran siluman dalam APBD Riau 2015, kembali terkuak. Kali ini, anggaran sebesar Rp4,8 milyar ‘nyalip’ di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa Provinsi Riau (BPM Bangdes) Provinsi Riau, untuk kegiatan Rumah Layak Huni (RLH).

Terkuaknya dana siluman dalam hearing dengan Komisi A DPRD Riau, Senin (19/1) itu, kembali menambah daftar dana siluman yang tidak jelas sumber siapa yang mengu­sulkan, namun lolos dan ma­suk dalam Perda APBD Riau 2015.

 
Dewan Bakal Lapor ke Presiden PDF Cetak Surel
Selasa, 20 Januari 2015 02:21

KASUS PEMUKULAN ANGGOTA DPRD RIAU

PEKANBARU, HALUAN — DPRD Riau akan terus me­ngawal dan menuntut proses hukum sampai tuntas kasus pemukulan Anggota DPRD Riau Sugeng Pranoto oleh dua oknum TNI AU, Kamis (15/1) malam di kantor DPD PDIP Jalan Sudirman Pekanbaru.

“Proses hukum harus terus lanjut. Kejadian itu sudah termasuk premanisme,” ung­kap Sekretaris Komisi A DPRD Riau yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Suhadiman Amby  Senin (19/1) di gedung DPRD Riau.

 
Penambang Pasir Kembali Marak di Batam PDF Cetak Surel
Senin, 19 Januari 2015 02:26

NONGSA, HALUAN — Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam Dendi Purnomo menilai mahalnya harga pasir yang didatangkan dari daerah luar Batam serta tingginya permintaan pengembang untuk membangun perumahan juga merupakan pemicu maraknya kembali tambang pasir ilegal di Batam walaupun sudah ditertibkan puluhan kali.

"Permintaan untuk pembangunan perumahan oleh pengembang meningkat, sementara pasir yang didatangkan dari luar Batam harganya jauh lebih mahal. Hal itulah yang memicu banyaknya penambang ilegal walaupun sudah ditertibkan berkali-kali," kata Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Kota Batam, Dendi Purnomo, Minggu(18/01).

 
Warga Pekanbaru Keroyok Jambret Bersenpi PDF Cetak Surel
Senin, 19 Januari 2015 02:25

PEKANBARU, HALUAN — Meski membawa senjata api (senpi) rakitan, tidak membuat warga gentar menghajar Mus (35), seorang penjambret yang tengah beraksi di Jalan raya Kota Lama Desa Pagaran Tapah, Rokan Hulu (Rohul). Alhasil, Mus mengalami luka-luka sebelum diamankan aparat kepolisian.

Seperti diungkapkan Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, berdasarkan laporan Polres Rohul, Minggu (18/1). Dijelaskan, kejadian bermula pada Jumat (16/1). Saat itu, korban yang bernama Umi, warga Desa Kota Baru Sp 1 Kecamatan Kunto Darussalam, Rohul, tengah melewati Jalan raya Kota Lama Desa Pagaran Tapah. "Tanpa disadarinya, tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja, memepet kendaraannya," ujar Guntur.

 
Pemprov Riau Gunakan KMS PDF Cetak Surel
Sabtu, 17 Januari 2015 03:15

PANTAU TITIK API PENYEBAB KARHUTLA

PEKANBARU, HALUAN — Provinsi Riau mulai menggunakan Karhutla Monitoring Sistem (KMS) untuk melakukan pemantauan titik api di seluruh kabupaten/kota. KMS yang pertama di Indonesia ini diharapkan akan mampu mendeteksi sekaligus pencegahan titik api di Riau.

Demikian dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau Yulwiriati Moesa, Jumat (16/1). KMS yang sudah mulai dipasang sejak 16 November 2014 lalu itu, ke depan juga akan dipasang di seluruh kabupaten/kota. “Riau satu-satunya memiliki KMS sekaligus sebagai percontohan di Indonesia. Nanti KMS ini juga akan dipasang ke kantor-kantor bupati/walikota di Riau untuk mendeteksi titik-titik api. Jadi kalau ada langsung dilakukan pecegahan jangan sampai besar,” kata Yulwiriati.

 
Lima Anggota DPRD Bengkalis Segera Jadi Tersangka PDF Cetak Surel
Sabtu, 17 Januari 2015 03:15

SUSUL MANTAN KETUA

PEKANBARU, HALUAN — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau memastikan akan ada penam­bahan dalam kasus dugaan korupsi penyele­wengan dana bantuan sosial di Pemkab Bengkalis, tahun anggaran 2012 lalu. Seba­nyak lima ang­gota Dewan di Kabupaten itu, dipastikan akan segera di­tetapkan se­bagai tersangka.

Meski sudah memastikan bakal ada tersangka baru, na­mun sejauh ini, Polda Riau belum menunjuk nama atau inisial dari kelima anggota Dewan tersebut. Polda juga belum bersedia menerangkan, apakah kelima calon tersangka baru masih aktif atau tidak lagi aktif sebagai anggota DPRD Bengkalis.

 
Sahkan RTRW Riau, Menhut Konsultasi ke KPK PDF Cetak Surel
Kamis, 15 Januari 2015 02:03

PEKANBARU, HALUAN — Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, masih ragu untuk menandatangani perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Untuk itu, Menhut akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, agar dalam penetapannya nanti tidak terganjal hukum.

“Kita sudah berkonsultasi dengan Menhut minggu lalu. Dan dia ragu untuk mengesahkan RTRW kita, ada surat yang harus dilalui, mulai dari perubahan peruntukan kawasan hutan ditindaklanjuti menjadi penunjukan kawasan hutan, barulah menjadi kawasan penetapan hutan. Yang kita terima pertama itu perubahan pe­runtukan kawasan hutan. Nah surat yang lainnya itu yang Menhut ragu menandatanganinya,” jelasa kepala dinas Kehutanan, Irwan Effendi, Rabu (14/1), di Kantor Gubernur Riau.

 
Pemda Tak Terbuka Soal BUMD PDF Cetak Surel
Kamis, 15 Januari 2015 02:03

PEKANBARU, HALUAN — Tidak diketahuinya kinerja dan laporan keuangan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, memunculkan dugaan perusahaan plat merah tersebut seperti perusahaan private sector. Hal tersebut, karena baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun BUMD tidak terbuka terhadap kinerja BUMD tersebut.

Demikian disampaikan Triono Hadi, Peneliti Kebijakan Angaran Publik Forum Indonesian untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Rabu (14/1). Dijelaskannya, selaku badan publik daerah, BUMD tersebut harus terbuka sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.

 
Warga Sakai Demo Mapolda Riau PDF Cetak Surel
Selasa, 13 Januari 2015 02:28

TUNTUT PEMBEBASAN DUA WARGA

PEKANBARU, HALUAN—Puluhan massa dari Suku Sakai mendatangi Mapolda Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (12/1). Mereka mengecam sikap penyidik karena telah menahan dua warganya Riandi Saputra dan Erwin Bin Natan, yang diduga mencuri buah sawit di lokasi PT Adei Plantation. Massa menuntut agar kedua warga tersebut dibebaskan.

Meski dihalangi dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, tidak menghalangi niat pengunjuk rasa menyampaikan tuntutannya. Dengan menggelar berbagai spanduk dan kertas yang berisi berbagai kecaman atas sikap penyidik, yang diduga diperalat PT Adei Plantation, perusahaan yang pernah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan atas kasus kejahatan lingkungan.

 
KPU Riau Minta Dana Hibah Rp4,2 Miliar PDF Cetak Surel
Selasa, 13 Januari 2015 02:28

PEKANBARU, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau mengajukan permintaan dana hibah sebesar Rp4,22 miliar pada APBD Perubahan 2015. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk menyukseskan persiapan pelaksanaan pemilukada yang dilakukan serentak pada empat kabupaten kota di Riau.

Pemilukada akan secara serentak dilakukan 16 Desember 2015 mendatang pada Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Inhu dan dan Meranti. Usulan tersebut dipa­parkan dala hearing dengan Komisi A DPRD Riau, Senin (12/1) di ruang komisi A DPRD Riau. Hearing dipimpin Sekretaris Komisi A, Suhardiman Amby didampingi anggota Komisi A DPRD, Lampita Pakpahan, Nasir, M.Arpah, Sugianto, Sumiyanto, dan Sulastri.

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL