Kamis, 30 Oktober 2014
Laporan Utama
Pemilu 2014: Golkar dan PDI Perjuangan Rebutan Posisi Teratas PDF Cetak Surel

Dengan membandingkan hasil survei yang dilakukan oleh empat lembaga survei, Edi Indrizal melihat ada empat parpol yang bertahan di posisi empat besar. Yaitu partai PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, dan Gerindra. Sementara di urutan kedua teratas diisi oleh Golkar dan PDI Perjuangan.

Kemudian PKS, pada pemilu 2009  merupakan partai besar, menempati posisi  7, 8du kali dan 9. Sementara untuk partai baru Nasdem, posisi semakin tidak menentu. Ada yang berada di peringkat 6, 10, 9 dan 5.  Hal ini dilihat berdasarkan survei yang dilakukan oleh SMRC-LSI, CSIS, LIPI, dan PDB.

Menurut Edi, perkirakan kekua­tan parpol pada 2014 ini memang cukup mencengangkan. Karena pada bebe­rapa pemilu sebelumnya, Golkar dan PDI Perjuangan merosot jauh ke bawah.

 
Pasar Grosir yang Makin Sepi Dikunjungi Pelanggan PDF Cetak Surel

NASIB AUR KUNING

BUKITTINGGI, HALUAN — Pada awal tahun 2000-an, Pasar Aur Kuning Kota Bukit­tinggi dikenal sebagai Tanah Abang kedua. Artinya, setiap barang yang dijual di Tanah Abang Jakarta, pasti ada di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

Para pedagang pun waktu itu berlomba-lomba dan ber­saing ketat ingin menda­patkan tempat untuk berjua­lan di Pasar Aur Kuning.

Namun itu dulu. Kondisi terkini ternyata sudah sangat jauh berubah. Masa keemasan itu perlahan tapi pasti mulai melindap. Bahkan julukan pusat grosir terbesar di Su­matera itu akan terkikis jika pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya tidak segera melakukan penataan dan pembenahan secara cepat.

 
Kunjungan Wisatawan ke Bukittinggi Menurun PDF Cetak Surel

Tak Punya Agenda Wisata Harian

BUKITTINGGI, HALUAN—Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, kunjungan wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang maupun non bintang di Kota Bukittinggi selama tahun 2012 berjumlah 27.183 pengunjung. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2011 yang hanya mencapai 21.457 pengunjung.

Meski kunjungan wisata­wan mancanegara tahun 2012 meningkat dibanding 2011, namun jumlah itu masih di bawah kunjungan tahun 2010 yang mencapai 33.598 serta tahun 2009 dengan jumlah 36.242 pengunjung.

 
Banjir Padang, Drainase dan Hutan PDF Cetak Surel

Musim bulan ‘ember’ (September, Oktober, November dan Desember) sudah datang dan itu berarti musim hujan juga datang. Di Padang, pengertian musim hujan datang sudah dipelesetkan warga menjadi ‘musim banjir sudah datang’ ini lantaran hujan dan banjir memang sesuatu yang berjalin berkelaindan di Padang.

Tahun lalu banjir yang biasanya mengancam kawasan yang terletak di daerah rendah, justru terjadi di ketinggian di daerah Limau Manis. Banjir bandang atau yang seirng disebut galodo melanda daerah itu. Akibatnya ada rumah warga yang hanyut, ratusan rumah terendam, dan pengungsi yang mencapai 1.200 jiwa.

Penyebab banjir bandang tersebut adalah terjadi bendung alam di anak sungai Limau Manis, Bukit Barisan.

Peneliti UGM dan Unand yang dipimpin Salahuddin Husein paa Agustus tahun silam memaparkan bahwa peristiwa unik yang terjadi pada banjir bandang itu adalah dari keempat sungai yang diduga menyebabkan banjir, hanya sungai Limau Manis yang membawa material tanah, bebatuan, dan batang pohon. Sedangkan sungai lainnya hanya membawa air.

 
Banjir Masih akan Datang PDF Cetak Surel

Banjir demi banjir di Kota Padang memberi kesimpulan kepada kita bahwa penebangan liar, pendangkalan sungai serta drainase yang tak memadai adalah biang dari semuanya. Drainase adalah bagian yang sebenarnya pemicu penting, sebab kalau drainase memadi, maka aliran air dari hulu sungai dan hujan yang mengguyur kota bisa tersalur ke drainase lalu masuk ke saluran utama.

Tapi dalam kacamata Wahana Ling­kungan Hidup seperti diungkap Manager Penanganan Bencana Walhi, Mukri penyebab kerapnya terjadi banjir di Padang karena topografi hulu yang sudah mengalami degradasi. Selain itu bantaran sungai juga mengalami sendimentasi,” kata Mukri, seperti dikutip situs berita okezone.com.

Menduru Mukri terdapat kerusakan hutan pada bagian hulu sungai dan mengakibatkan erosi. Akibatnya terjadi penumpukan material pada daerah ban­taran sungai. Sehingga mengakibatkan pendangkalan air sungai. “Drainase yang buruk karena tidak dikelola oleh Pemda Kota,” imbuh Mukri.

 
Mencari Solusi, tapi PLN Masih Sasaran Tembak PDF Cetak Surel

Kalau krisis listrik di Sumatera dan khususnya di Sumatera Barat  sudah dinyatakan oleh PLN sebagai kondisi yang tak bisa mereka atasi sendiri, lalu apa yang dilakukan Pemerintah Daerah di semua provinsi yang mengalami krisis?

Menurut Ketua Kadinda Sumbar H. Asnawi Bahar, mestinya pemerintah daerah   di Sumatera (setelah memanggil GM PLN di wilayah masing-masing) bersama-sama dalam satu barisan mendesakkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas atau Meneg ESDM dan bertemu dengan semua anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Sumatera agar dialokasikan anggaran untuk pembangkit baru.

 
Ulah Tiga Pembangkit? PDF Cetak Surel

PENGANTAR

 

Krisis listrik melanda Sumatera, apa yang terjadi sebenarnya? Wartawan Haluan Rahmadani, Holly Adib, Syafril Amir dan Ade Budi Kurniati melaporkan perihal itu.

KRISIS LISTRIK SUMATERA

SEJAK Tiga bulan terakhir ini, tensi penduduk di  Sumatera me­ninggi. Serasa akan dilulurnya saja orang PLN, karena kematian litrik yang sampai dua kali sehari. “Macam makan obat saja,” tutur Sanusi (44) yang membuka usaha laundri di kawasan Pasar Baru Limau Manis Padang.

Urusan listrik yang mati hidup berkepanjangan ini telah membikin berbagai usaha masyarakat jadi berantakan, terutama yang meng­gunakan tenaga listrik. Koran yang Anda baca ini pun kadang terlam­bat dicetak lantaran listrik ke percetakan dipadamkan justru pada saat-saat diperlukan mulai dari magrib sampai pukul 02.00 dinihari.

Listrik yang nyaris bikin sene­wen ini tidak saja di Sumatera Barat, tetapi melanda seluruh provinsi di Sumatera. Sejak sepekan  silam di Pekanbaru, Padang, Me­dan, Palembang, Jambi kondi­sinya makin parah.

 
Sampah oh Sampah PDF Cetak Surel

Sampah kembali jadi persoalan di Padang. Sejak beberapa tahun terakhir terutama setelah gempa, soal sampah mencuat. Produksi meningkat tapi armada tak cukup untuk mengangkutnya. Wartawan Haluan Heldi, Holly Adib, dan Ismet Fanany menurun serangkaian liputan tentang sampah di Padang. Sebulan terakhir ini keluhan atas sampah yang menggunung di Kota Padang menjadi cerita kurang enak bagi kota yang pernah dijuluki sebagai gurunya penanganan sam­pah nasional. Di zaman Walikota Sjahrul Udjud, dikenal istilah penanganan sampa pola Padang yang kemudian diadopsi oleh berbagai pemerintah kota di Indonesi.

Padang menjadi kota yang pernah menjadi peraih piala Adi­pura berturut-turut selama bebe­rapa tahun hingga kemudian meraih pula Adipura Kencana.Masalahnya, seperti pernah diakui oleh Walikota Padang Fauzi Bahar, sejak gempa 2009 Padang mulai kewalahan menangani sam­pah. Infrastruktur kota yang rusak karena gempa membuat tidak lancarnya proses pembuangan dari pusat produksi sampah ke tempat penumpukan sebelum dibawa oleh petugas sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Aie Dingin.

 
Berguru ke Kota Buaya PDF Cetak Surel

Mulai kesulitan dan tidak mene­mukan lagi cara-cara menanggulangi menggunungnya sampah, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Padang berencana mengadopsi menajemen pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Dari studi banding ke kota tersebut beberapa hari yang lalu, maka manajemen yang diguna­kan Pemko Surabaya patut ditiru.

Beberapa program yang diadopsi antara lain, pemilahan dan daur ulang sampah, transfer depo, pengelolaan taman dan penamba­han mobilisasi dan petugas sampah.“Di Surabaya, sampah dipilah terlebih dahulu. Pemilahan dila­kukan untuk sampah kering dan basah. Sampah kering didaur ulang menjadi berbagai bentuk kerajinan, sementara sampah basah diolah menjadi pupuk kompos,” tutur Kadis DKP, Edwar Imusman.

 
Jangan Sampai Negara Mengganti rugi Dua Kali PDF Cetak Surel

DPRD Kota Padang meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang, agar segera berkonsultasi ke pusat atau Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, terkait ganti rugi lahan yang terkena pembangunan jalur dua Bypass. Karena sampai saat ini, proses pembebasan tak kunjung menemukan titik temu.

Ganti rugi lahan untuk jalur dua Bypass itu, diduga terjadi sejak zaman Walikota Padang Syahrul Ujud. Disebutkan bahwa pem­bayaran ganti rugi telah dilakukan, tapi buktinya sampai kini tidak tuntas. Ketika pembayaran ganti rugi dituntut saat ini, maka Pemko Padang takut membayarkan ganti ruginya karena akan berhadapan dengan hukum nantinya lantaran kalau ternyata memang pernah dibayar ganti rugi tentu akan terjadi pembayaran ganda dari kas negara.

 
Padang Bypass yang Belum Pas PDF Cetak Surel

Proyek pembangunan jalan jalur dua Bypass Padang senilai Rp550 miliar, bisa jadi bikin jengkel pihak Korea sebagai pemberi bantuan. Hal itu, disebabkan belum tun­tasnya pembebasan lahan. Pemko Padang tiap sebentar mengatakan, bahwa lahan sudah terbebaskan. Nyatanya di lapangan, masih ada sekitar 61 persil tanah, dan 83 bangunan warga yang belum dibe­baskan.

Hal itu, akhirnya menjadi dilema besar buat Pemko Padang, karena pemerintah Korea meng­isyaratkan, pihak Pemko Padang harus terlebih dahulu mem­bebas­kan, dan menye­lesaikan seluruh permasalahan, baik lahan, maupun fisik bangunan yang berada di jalur 40 tersebut.

Kalau Pemko Padang tidak sanggup memenuhi persyaratan itu, pihak Korea pun siap mengalihkan dana Rp550 miliar tersebut, ke daerah lain.  Alhasil, Pemko Padang akhirnya tidak sanggup menye­lesaikan konso­lidasi, dan akhirnya menyerahkan permasalahan terse­but, ke tingkat Provinsi Sumbar. Namun, setelah di serahkan ke tingkat provinsi, permasalahan konsolidasi itupun masih me­ngalami jalan buntu.

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL